Perusahaan Tambang Minta Pengecuali

Perusahaan Tambang Minta Pengecualian
Rabu, 15 April 2015 03:56 David Dwiarto JAKARTA. Pengusaha tambang keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor. Karena itu, pengusaha minta pemerintah memberi pengecualian, bukan cuma penangguhan sampai habis kontrak.

Nico Kanter, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk mengatakan, selama ini dalam kegiatan ekspor produk nickel matte menggunakan mekanisme pembayaran telegraphic transfer (TT). Vale menginginkan pengecualian penggunaan L/C lantaran selama ini sudah mematuhi instruksi pemerintah yakni melaporkan devisa hasil ekspor.

"Kami kan semua patuh aturan, pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang ada disini dan PEB di negara konsumen sudah dikonfirmasi, bahkan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal harga jualnya," kata Nico, Selasa (7/4).

Vale mengklaim sudah disiplin melaporkan devisa hasil ekspor sehingga sudah sesuai dengan tujuan pemerintah yakni menertibkan ekspor. Dengan begitu, Vale merasa tidak perlu lagi menggunakan L/C. Selain itu, kontrak yang dilakukan Vale dengan konsumen nickel matte sifatnya by take all. Artinya, induk usaha Vale di Kanada dan Jepang, maupun Sumitomo Corporation akan membeli seluruh produksi dari perusahaan.

Sekarang ini, manajemen Vale tengah berupaya meminta penjelasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mengajukan permohonan agar tidak dikenakan kewajiban penggunaan L/C. "Kami inginnya ada pengecualian, bukan penangguhan," kata Nico.

Hal senada disampaikan, Daisy Primayanti, Juru Bicara PT freeport Indonesia mengatakan, telah melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) kepada Bank Indonesia secara rutin. Pelaporan hasil penjualan tembaga olahan tanpa pemurnian tersebut juga dibarengi dengan pelaporan pemberitahuan ekspor barang (PEB) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Kami mengajukan (pengecualian) karena selama ini secara teratur mematuhi kewajiban pelaporan DHE ke Bank Indonesia," kata Daisy.

Menurut Daisy, hal yang dilakukan oleh freeport sejatinya sudah cukup dalam menjaga akurasi data maupun transparansinya. "Kami pun mendukung semangat pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akurasi informasi ekspor," imbuhnya

Selain Vale dan freeport, pengusaha tambang batubara juga menolak memakai LC. Supriatna Sahala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI) bilang, untuk tahun depan, pelaksanaan kewajiban L/C khususnya untuk pengusaha PKP2B generasi satu akan menjadi persoalan.

Pasalnya, untuk menggunakan L/C memerlukan biaya yang harus ditanggung pemerintah. "Pakai L/C itu menambah cost yang dihindari pembeli. Konsumen pasti akan membebankan kepada perusahaan, lalu perusahaan tentu membebankan ke pemerintah," kata Supriatna

Ia menjelaskan hal ini berdasarkan klausul dalam draf kontrak PKP2B generasi satu. Di sana disebutkan, seluruh biaya tambahan yang tidak tercantum dalam kontrak akan menjadi beban yang ditanggung oleh pemerintah.

Sujatmiko, Direktur Pembinaan dan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan No 26/2015 hanya memberikan penangguhan ke perusahaan untuk menyelesaikan kontrak hingga jangka waktu berakhir. Selanjutnya ketika kontrak berakhir, perusahaan harus mau menggunakan L/C untuk setiap kegiatan ekspornya. "Perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus mampu meyakinkan buyer- nya untuk beralih ke L/C," kata Sujatmiko.

Muhammad Yazid

Sumber : Kontan, 08 April 2015

結果 (日本語) 1:

Perusahaan Tambang Minta PengecualianRabu, 15 April 2015 03:56 David Dwiarto JAKARTA. Pengusaha tambang keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor. Karena itu, pengusaha minta pemerintah memberi pengecualian, bukan cuma penangguhan sampai habis kontrak. Nico Kanter, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk mengatakan, selama ini dalam kegiatan ekspor produk nickel matte menggunakan mekanisme pembayaran telegraphic transfer (TT). Vale menginginkan pengecualian penggunaan L/C lantaran selama ini sudah mematuhi instruksi pemerintah yakni melaporkan devisa hasil ekspor. "Kami kan semua patuh aturan, pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang ada disini dan PEB di negara konsumen sudah dikonfirmasi, bahkan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal harga jualnya," kata Nico, Selasa (7/4). Vale mengklaim sudah disiplin melaporkan devisa hasil ekspor sehingga sudah sesuai dengan tujuan pemerintah yakni menertibkan ekspor. Dengan begitu, Vale merasa tidak perlu lagi menggunakan L/C. Selain itu, kontrak yang dilakukan Vale dengan konsumen nickel matte sifatnya by take all. Artinya, induk usaha Vale di Kanada dan Jepang, maupun Sumitomo Corporation akan membeli seluruh produksi dari perusahaan. Sekarang ini, manajemen Vale tengah berupaya meminta penjelasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mengajukan permohonan agar tidak dikenakan kewajiban penggunaan L/C. "Kami inginnya ada pengecualian, bukan penangguhan," kata Nico. それが配信される、デイジー Primayanti PT フリーポート インドネシアは言ったスポークスマン輸出収入 (dhe は) 銀行インドネシアに定期的に報告しています。また関税総局と物品税の財務省輸出商品 (PEB) の通知をレポートと相まって精製せず電気銅の販売の結果を報告します。「ので (例外) を求める我々 報告義務に準拠している限り定期的に銀行インドネシア dhe は"デイジーは言った。デイジー、フリーポート、によって行われることによると実際には、データまたは透明度の精度を維持するために十分です。「私たちサポート政府の精神、透明性と輸出に関する情報の正確性を実現するために、」と彼は付け加えたベールとフリーポートに加えて石炭鉱業、雇用者はまた LC を着用することを断った。エグゼクティブ ディレクター、鉱業協会 (APBI) についてバタック インドネシア、来年の起業家のために特に、L/C の義務の履行は一世代 Cca の問題になると述べた。政府が負担するコストの L/C を使用するため。"それはバイヤーの費用を追加 l/c を使用します。確かに消費者は、会社を追加し、会社は、政府に"と述べたについて充電する必要があります。彼はこのジェネレーション 1 ドラフト Cca 契約条項に基づく説明しました。そこは述べたように、契約に記載されていないすべての追加費用は、政府の負担になります。Sujatmiko, Direktur Pembinaan dan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan No 26/2015 hanya memberikan penangguhan ke perusahaan untuk menyelesaikan kontrak hingga jangka waktu berakhir. Selanjutnya ketika kontrak berakhir, perusahaan harus mau menggunakan L/C untuk setiap kegiatan ekspornya. "Perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus mampu meyakinkan buyer- nya untuk beralih ke L/C," kata Sujatmiko. Muhammad YazidSumber : Kontan, 08 April 2015

結果 (日本語) 2:

鉱業企業の要求排除
2015年4月15日（水曜日）午前3時56分デイビッドDwiarto JAKARTA。鉱山事業者は、輸出取引におけるクレジット（L / C）の文字を使用する必要があり、政府の政策に反対した。契約がなくなるまでそのため、雇用者は、例外を与えるだけでなく、サスペンションを政府に求める。ニコカンターを、PTヴェイルインドネシアTbkの社長ディレクターは、これまでの支払メカニズム電信送金（TT）を使用してニッケルマットの製品の輸出で、と述べた。ヴァーレは、この時間の間に、政府は輸出収入を報告する指示に従って必要があるため、例外がL / Cを使用したいと考えています。"我々は、すべての従順なルールだ、こことPEB消費国である財（PEB）の輸出の通知があっても、監査委員会の監査を受けて、確認されている売却価格について（BPK）は、「ニコ、火曜日（7/4）は言った。ヴァーレは、輸出を抑制する政府の目的に従っている規律レポート輸出収入を持っていると主張。そうすることによって、ヴァーレはL / Cを使用する必要を感じない また、契約は立枯れによる消費者ヴァーレニッケルマットの自然で作られた。つまり、カナダのヴァーレと日本の持株会社である、と住友商事は、企業の全体の生産を購入する。今日、ヴァーレ管理は（MEMR）エネルギー鉱物資源の説明省をお願いしようとしているとL / Cを使用する義務の対象とならないことが適用されます 「私たちは例外ではなく、サスペンションたかった、「ニコ。言っ配信と同様に、デイジーPrimayantiは、PTフリーポートインドネシアのスポークスマンによると、定期的に銀行インドネシアへ輸出代金（DHE）を報告している。精製することなく、洗練された銅の売却を報告するも税関総局への商品の輸出（PEB）を報告予告を伴っている。「私たちは定期的に銀行インドネシアへのDHEの報告義務を遵守する中にいるので（例外）を提出し、 "と彼女は言った。デイジーによると、真のフリーポートで行わものがデータの正確性と透明性を維持するのに十分である。「我々はまた、透明性と情報エクスポートの精度の精神を実現する上で政府を支援する、 "と彼は付け加えたヴァーレとフリーポートのほかに、炭鉱事業者はまた、LCの使用を拒否した。Supriatna Sahala、インドネシア鉱業協会の専務理事（ICMA）が来年のために、特に起業家のためのL / Cの義務の実装は、1世代が問題となるPKP2B、言った。Lを使用する理由/ Cは政府が負担する費用が必要です。「コストを増大させるが、バイヤーを避けL / Cを使用します。消費者は、会社に課すなければならないでしょう、その後同社は政府に請求するだろう、「Supriatna言った彼は、契約案のPKP2B 1世代の句によって、これを説明しています。そこに記載されて、すべての追加費用は政府が負担負担になります契約に含まれていません。Sujatmikoは、開発とプログラム鉱物·石炭、エネルギー鉱物資源省のディレクターは、大臣会の規則第2015分の26のみを実行するために契約を完了するために会社にサスペンションを提供すると述べ時間が満了しました。契約が満了したときさらに、同社は、それぞれの輸出活動のためにL / Cを使用して喜んでなければなりません。「インドネシアで動作する鉱山会社は、L / Cに切り替えるために彼女buyer-を説得することができるはず、「Sujatmikoは語った。ムハンマドヤズィード出典：現金、2015年4月8日