Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerinta

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, akan membuat satu aturan untuk mencegah Pemerintah Daerah (Pemda) menggandeng pihak swasta dalam mengelola Blok Mahakam.

"Dalam perjalanannya kita siapkan (aturan). Namun saya tidak boleh cerita dulu (bentuknya seperti apa)," ungkap Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmadja Puja, ditemui di kantor SKK Migas, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2015).

Dia berkata demikian karena dalam pengelolaan Blok Mahakam, Pemda Kaltim melalui BUMD yang diberi jatah 10 persen untuk mengelola Blok Mahakam, malah menggandeng swasta. Sebenarnya, kata dia, ini menjadi kewenangan Pemda tersebut, namun menjadi hal yang tidak etis karena dilakukan tanpa proses tender.

"Kan lucu, misalnya BUMD menggandeng investor (swasta), BUMD itu dikasih jatah 10 persen. Kalau dianalogikan dengan menggandeng swasta, dari porsi tersebut daerah cuma dapat 20 persen, swasta yang lebih besar 80 persen. Nanti swasta yang lain protes dong, karena yang digandeng bisa masuk tanpa tender," tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap agar porsi 10 persen yang diberikan pada Pemda benar-benar bisa dimiliki secara utuh oleh daerah, tanpa harus berbagi dengan swasta. "Jadi kita berharap mudah-mudahan 100 persen daerah," tutup dia.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak mengungkapkan, Pemprov Kaltim akan menugaskan BUMD Kaltim yakni PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim selaku pemegang saham di Blok Mahakam nantinya.

"Jadi 10 persen tersebut akan dibagi lagi antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Angkanya empat persen Kaltim dan enam persen Kukar, tapi ini masih kita bicarakan lagi, belum final," ucapnya.

Kukar juga memiliki BUMD, yakni PT Tunggang Parangang, yang akan mengelola saham di Blok Mahakam, dan akan bekerja sama juga dengan perusahaan swasta yakni PT Cakrawala Prima Utama.

Ia menegaskan, tanpa menggandeng perusahaan swasta, tidak mungkin APBD Kaltim maupun Kukar menyediakan dana investasi untuk pengelolaan Blok Mahakam setiap tahun. Hak pengelolaan Blok Makam persen untuk daerah tersebut diakui Awang sangat besar dananya, dan suka tidak suka daerah harus menggandeng pihak swasta untuk memberikan pinjaman dana.

"Jadi 10 persen cukup besar itu, ada dorongan dari rakyat Kaltim kenapa tidak 30 persen, pertanyaannya dari mana uangnya? Itu sudah tidak masuk akal, dari mana dapat anggaran sebesar itu, itu belum lagi SDM-nya (sumber daya manusia), belum teknologinya, kita uang sebanyak itu tidak punya, makanya BUMD kita MMP Kaltim mengandeng PT Yudhistira Bumi Energi untuk mengelola Blok Mahakam," tegasnya.
AHL

結果 (日本語) 2:

Metrotvnews.com、ジャカルタ：政府、エネルギー鉱物資源省は、地方自治を防ぐために、ルールを行います。この場合、（LG）マハカムブロックを管理する上で、民間部門と協力。私たちは（ルール）を作製途中で「しかし、私は最初の話であってはならない（形状。どのような種類）、「エネルギー鉱物資源の石油·ガス省の代理局長、IGN Wiratmadjaプジャは、オフィスSKKミガス、ジャランガトットスブロト、南ジャカルタ、木曜日（2015年2月26日）で会った、と述べた。彼は、マハカムブロックのため、管理、東カリマンタン政府と言ったマハカムブロック、でもプライベート保持を管理するために、10パーセントが割り当てられている企業を通じて。それは入札プロセスなしに行われているので実際には、彼によると、地方政府の権限があるが、非倫理的である。」菅おかしい、例えば、投資家と企業（プライベート）、ROEは10パーセントのクォータを与えられました。もし人前のプライベート保持、とのアナロジー唯一の面積が20％、よりプライベート80パーセントであることができる。その後、別のプライベート洞抗議、入札せずに入力することができます曳航ので、 "と彼は言った。さらに、彼は10パーセントのシェアを実際に所有している可能性が地方自治体に与えられていることを期待して地域によって全体として、民間部門と共有する必要はありません。"だから私たちは地域のそのうまくいけば100パーセントを願って、"と彼は閉じた。以前、東カリマンタン州知事、アワンFaroekイサクは明らかにし、東カリマンタン州政府は後にマハカムブロックで株主としてPT Kaltim所有の石油·天然ガスマンディリプラタマ（MMP）Kaltimを割り当てます。"だから、10％は東カリマンタン州政府クタイリージェンシー（Kukar）。四パーセントの姿と六パーセントKukar Kaltimの間で細分化されますが、我々はまだもはやについて話している、最終的ではない、 "と彼は言った。Kukarも、政府所有の企業PT厩舎Parangangを持って誰がマハカムブロックでの在庫を管理し、すなわちPTホライゾンプリマウタマ民間企業とも協力します。彼はアサート、民間企業を保持することなく、それが毎年マハカムブロックの管理のための投資資金を提供することは不可能予算KaltimとKukarです。ブロック管理権はエリアの墓％はアワン認識されている非常に大規模な資金などがエリアが好きではないお金を貸して民間部門を保持しなければなりません。"だから10％が十分な大きさで、Kaltimなぜ30パーセントからの励ましがあり、どこにお金の問題？それはそれはそれのための予算は、それが人的資源（人的資源）、ではないテクノロジーのは言うまでもありません、私たちは多くのお金を持っていないことができ、そこから、センスがないので、MMP-所有のPT Kaltim沖鉱区を管理するためにYudhishthira地球のエネルギーをmengandeng "と彼は言った。AHL