TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap impor barang pindahan
diberikan pembebasan bea masuk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Pindahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Barang Pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik
orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah
ke dalam negeri.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 2
(1) Atas impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk.
(2) Ketentuan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai
barang dagangan atau kendaraan bermotor.