- テキスト
- 歴史
Adapun manfaat yang diperoleh Indon
Adapun manfaat yang diperoleh Indonesia melalui pengesahan Protokol Nagoya, antara lain:
Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
Mencegah pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan tidak sah (illegal utilization) terhadap keanekaragaman hayati.
Menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik kepada penyedia sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama(Mutually Agreed Terms).
Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama.
Menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
Memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional, yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara yang bersangkutan.
Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Protokol Nagoya, antara lain:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
Protokol Nagoya terdiri atas 36 (tiga puluh enam) pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Protokol Nagoya mengatur hal-hal sebagai berikut:
ruang lingkup Protokol Nagoya adalah pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik;
pembagian keuntungan, finansial dan/atau non finansial, yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional diberikan berdasarkan kesepakatan bersama (Mutually Agreed Terms);
akses pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang dilakukan melalui persetujuan atas dasar informasi awal (Prior Informed Consent/PIC) dari penyedia sumber daya genetik;
penyederhanaan prosedur akses pada sumber daya genetik untuk penelitian nonkomersial dan pertimbangan khusus akses pada sumber daya genetik dalam situasi darurat kesehatan, lingkungan, dan pangan;
mekanisme pembagian keuntungan multilateral global (global multilateral benefit sharing) terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang bersifat lintas negara;
mekanisme kelembagaan diatur dengan:
1) penunjukkan satu atau beberapa National Competent Authority (NCA) sebagai institusi yang berwenang memberikan izin akses, penentuan kebijakan prosedur akses, dan persyaratan dalam persetujuan atas dasar informasi awal serta kesepakatan bersama; dan
2) penunjukkan Pumpunan Kegiatan Nasional (National Focal Point) yang berfungsi sebagai penghubung Para Pihak dengan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pumpunan Kegiatan Nasional dapat juga berfungsi sebagai NCA;
pembentukan Balai Kliring Akses dan pembagian keuntungan yang merupakan sistem basis data yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi terhadap akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik;
penaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik;
pemantauan dilakukan melalui penunjukkan pos pemeriksaan (checkpoints) pada semua level, yaitu penelitian, pengembangan, inovasi, prekomersialisasi, atau komersialisasi serta adanya sistem sertifikasi yang diakui secara internasional;
penaatan terhadap kesepakatan bersama
penyedia (provider) dan pemanfaat (user) sumber daya genetik harus menaati kesepakatan dalam kontrak atas pemanfaatan sumber daya genetik khususnya klausul penyelesaian sengketa, akses terhadap keadilan (access to justice), pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa;
model klausul kontrak kesepakatan bersama
Negara Pihak mendorong pengembangan, pemutakhiran, dan penggunaan model klausul kontrak dalam kesepakatan bersama;
kode etik, pedoman dan praktik terbaik, dan/atau standar
Negara Pihak mendorong pengembangan, pemutakhiran, dan penggunaan kode etik sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dalam kaitannya dengan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik;
peningkatan kesadaran
Negara Pihak melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik, dan isu-isu terkait dengan akses dan pembagian keuntungan;
peningkatan kapasitas
Negara Pihak bekerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, antara lain pengembangan:
1) kapasitas untuk mengimplementasikan dan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban dalam Protokol Nagoya;
2) kapasitas untuk menegosiasikan kesepakatan bersama;
3) kapasitas untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan menegakkan langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan nasional tentang akses dan pembagian keuntungan; dan
4) kapasitas untuk mengembangkan kemampuan penelitian endogen untuk menambahkan nilai pada sumber daya genetik.
transfer teknologi, kolaborasi, dan kerja sama
Negara Pihak meningkatkan dan mendorong akses terhadap teknologi dan transfer teknologi untuk pengembangan dan penguatan teknologi. Negara pemanfaat sumber daya genetik harus mengembangkan kegiatan kerja sama dengan
Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
Mencegah pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan tidak sah (illegal utilization) terhadap keanekaragaman hayati.
Menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik kepada penyedia sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama(Mutually Agreed Terms).
Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama.
Menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
Memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional, yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara yang bersangkutan.
Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Protokol Nagoya, antara lain:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
Protokol Nagoya terdiri atas 36 (tiga puluh enam) pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Protokol Nagoya mengatur hal-hal sebagai berikut:
ruang lingkup Protokol Nagoya adalah pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik;
pembagian keuntungan, finansial dan/atau non finansial, yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional diberikan berdasarkan kesepakatan bersama (Mutually Agreed Terms);
akses pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang dilakukan melalui persetujuan atas dasar informasi awal (Prior Informed Consent/PIC) dari penyedia sumber daya genetik;
penyederhanaan prosedur akses pada sumber daya genetik untuk penelitian nonkomersial dan pertimbangan khusus akses pada sumber daya genetik dalam situasi darurat kesehatan, lingkungan, dan pangan;
mekanisme pembagian keuntungan multilateral global (global multilateral benefit sharing) terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang bersifat lintas negara;
mekanisme kelembagaan diatur dengan:
1) penunjukkan satu atau beberapa National Competent Authority (NCA) sebagai institusi yang berwenang memberikan izin akses, penentuan kebijakan prosedur akses, dan persyaratan dalam persetujuan atas dasar informasi awal serta kesepakatan bersama; dan
2) penunjukkan Pumpunan Kegiatan Nasional (National Focal Point) yang berfungsi sebagai penghubung Para Pihak dengan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pumpunan Kegiatan Nasional dapat juga berfungsi sebagai NCA;
pembentukan Balai Kliring Akses dan pembagian keuntungan yang merupakan sistem basis data yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi terhadap akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik;
penaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik;
pemantauan dilakukan melalui penunjukkan pos pemeriksaan (checkpoints) pada semua level, yaitu penelitian, pengembangan, inovasi, prekomersialisasi, atau komersialisasi serta adanya sistem sertifikasi yang diakui secara internasional;
penaatan terhadap kesepakatan bersama
penyedia (provider) dan pemanfaat (user) sumber daya genetik harus menaati kesepakatan dalam kontrak atas pemanfaatan sumber daya genetik khususnya klausul penyelesaian sengketa, akses terhadap keadilan (access to justice), pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa;
model klausul kontrak kesepakatan bersama
Negara Pihak mendorong pengembangan, pemutakhiran, dan penggunaan model klausul kontrak dalam kesepakatan bersama;
kode etik, pedoman dan praktik terbaik, dan/atau standar
Negara Pihak mendorong pengembangan, pemutakhiran, dan penggunaan kode etik sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dalam kaitannya dengan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik;
peningkatan kesadaran
Negara Pihak melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik, dan isu-isu terkait dengan akses dan pembagian keuntungan;
peningkatan kapasitas
Negara Pihak bekerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, antara lain pengembangan:
1) kapasitas untuk mengimplementasikan dan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban dalam Protokol Nagoya;
2) kapasitas untuk menegosiasikan kesepakatan bersama;
3) kapasitas untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan menegakkan langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan nasional tentang akses dan pembagian keuntungan; dan
4) kapasitas untuk mengembangkan kemampuan penelitian endogen untuk menambahkan nilai pada sumber daya genetik.
transfer teknologi, kolaborasi, dan kerja sama
Negara Pihak meningkatkan dan mendorong akses terhadap teknologi dan transfer teknologi untuk pengembangan dan penguatan teknologi. Negara pemanfaat sumber daya genetik harus mengembangkan kegiatan kerja sama dengan
0/5000
名古屋議定書批准インドネシア、他の中で得られる利点: について保護し、遺伝資源に関する伝統的知識・遺伝資源を維持します。盗難 (バイオパイラシー) と生物多様性に対する不正 (違法の活用) の利用を防ぐ。利点 （金融や財務以外） は、公平な釣り合った遺伝資源・伝統的知識に関連する相互協定 (相互に合意した条件) に基づいて遺伝資源の提供者に遺伝資源の利用のための共有を確認します。アクセスを規制するための法的根拠を産むし、遺伝資源・伝統的知識の相互の合意に基づく遺伝的リソースに関連する利用上の公正かつバランスの取れた共有利益します。1945 年にインドネシアの共和国の憲法第 33 条で義務付けられて国家の天然資源の支配を強化し、慣習法社会と 1945 年にインドネシアの共和国の憲法第十八条の規定により従来の権利の存在を認めます。遺伝資源と伝統的知識に関連する遺伝資源へのアクセスの規制上の状態の主権を断言します。インセンティブと資金、法律に基づきサポートを提供します。持続可能な方法で保全の活動と生物多様性の利用に関するアクセス制御技術のための機会を作成します。名古屋議定書が状態だったこと彼らの司法権または彼の内で活動されませんでした害他州または心配の状態の司法権の限界を越える区域の環境を確保するために主権を右を天然資源環境政策とその構造に従っておよび責任がある主権、国際法の原則にベース描画します。国の立法に関連する他のもののうち、名古屋議定書:行為 1990 年の第 5 の天然資源、生態系と生物多様性 （別紙 3419 数インドネシア共和国の 1990 年にインドネシア数 49 の共和国の官報）; 保全について行為システム ブディ発電所 （インドネシア第 46 の 3478 数インドネシア共和国の他のシート、1992 年に共和国の官報）; 約 1992 年の第 121992 年の第 16 動物、魚および植物 (3482 数インドネシア共和国の他のシート、1992 年のインドネシア数 56 の共和国の官報）; の検疫に関する法律します。1994 年の第 5 行為に関する生物学的多様性 (インドネシア共和国番号 41 1994 年 3556 数インドネシア共和国の他のシートの状態官報); に関する国際連合条約の批准食品 (3656 数インドネシア共和国の他のシート、1996 年にインドネシア番号 99 の共和国の官報); 1996 年の第 7 法律します。第 41 林業 (3888 数インドネシア共和国の他のシート、1999 年にインドネシア数 167 の共和国の官報); 1999 年の行為します。法律番号 24 年 2000年に関する国際条約 （インドネシア共和国年 2000年数 185 4012 数インドネシア共和国の他のシートの官報);行動、植物品種保護 （州、インドネシア番号 241 の共和国の官報 2000年 4043 数インドネシア共和国の別紙）; の 2000 年の第 29法律第 18 2002年に関する、国立の研究システムの開発と応用科学および技術 (別紙 4219 数インドネシア共和国の 2002 年にインドネシア数 84 の共和国の官報);法律第 18 2004年に関する不動産 (4411 数インドネシア共和国の他のシート、2004 年にインドネシア数 84 の共和国の官報);行為 2004 年の第 31 漁業に関する (2004 年のインドネシアの共和国の官報番号 4433 数インドネシア共和国の別紙 118);2004 年の法律数 32 に関する地方政府 (4437 数インドネシア共和国の他のシート、2004 年のインドネシア数 125 の共和国の官報);第 27 2007 年沿岸地域および小さい島々 (4739 数インドネシア共和国の他のシート、2007 年にインドネシア数 84 の共和国の官報）; の管理についての法律します。食料・農業 （食糧のための植物遺伝資源に関する条約） と農業植物遺伝資源に関する国際条約の批准に 2006 年の第 4 行為 （4612 数インドネシア共和国の他のシート、2006 年にインドネシア番号 23 の共和国の官報);動物飼育と動物の健康 (5015 数インドネシア共和国の他のシート 2009 年インドネシア数 84 の共和国の官報); について 2009 年の第 18 の行為します。保護に関する 2009 年の第 32 および環境 (5059 数インドネシア共和国の他のシート 2009 年インドネシア数 140 の共和国の官報）; の管理を行為します。健康 (、共和国のインドネシア数 144、2009 年、5063 数インドネシア共和国の他のシートの状態官報); について 2009 年の第 36 の行為します。農地の持続可能な食品 （5068 数インドネシア共和国の他のシート 2009 年インドネシア数 149 の共和国の官報）; の保護 2009 年の第 41 の行為します。行為 2004 年の法律数 31 の変化について 2009 年の第 45 漁業 (インドネシア共和国年 2009年数 154、追加シート 5073 数インドネシア共和国の官報) に関する。名古屋議定書 36 (36) から成っている記事と 1 (1) 添付ファイル。主題は次のように物事を整理名古屋議定書。利益のプロトコル部門のスコープは名古屋の公平な釣り合った遺伝資源・伝統的知識の遺伝資源に関連付けられている任意の利用利益は、金融および/または非金融、その公正かつ任意遺伝資源・伝統的知識の利用のバランスの取れた部門は与えられたに基づいて合意 (相互に合意した条件);遺伝資源へのアクセスを遺伝資源関連知識の伝統的な遺伝資源の予備的な情報 (事前同意/PIC) プロバイダーに基づいて合意を介して行われます遺伝資源へのアクセスを非営利目的の研究のための手続きの簡素化を使用し、緊急事態、環境、健康と食品; 遺伝資源に関する特別な配慮をアクセス世界の多国間の利益共有機構 (グローバル多国間利益配分） の遺伝資源とは、両方の国; クロス伝統的な知識の利用制度上のメカニズムを設定します。1） 予備的な情報に基づいて合意だけでなく、相互の合意; アクセス許可、アクセス プロシージャ、方針決定および要件を付与する権限がある機関として 1 つ以上の国家主務機関 (NCA) の任命と2） 生物多様性条約事務局との窓口として機能する国家の活動 Pumpunan (国内のフォーカル ポイント） の予定です。Pumpunan 国内活動は、NCA; としても使えます遺伝資源の利用の利点の共有と遺伝資源へのアクセスを尊重との情報交換の手段として使用されるデータベース システムはアクセスおよび利益共有に関するクリアリングハウス設立アクセスと利益配分遺伝資源に関する伝統的知識・遺伝資源の利用に関する国の法律の penaatanチェックポイント (チェックポイント) すべてのレベルの予定を介して行われます監視すなわち研究、開発、革新、商品化、または prekomersialisasi と同様の国際的に認められた証明; システムの存在相互の合意の penaatanプロバイダー (プロバイダー) とユーザー (ユーザー) の遺伝資源が特に議論決議節遺伝資源の利用の契約で合意に従う、正義 （司法へのアクセス) へのアクセスを準拠法と紛争解決手続; のフォーラムの選択モデル契約条項が対処します。締約国は奨励、開発、更新、および、モデル契約の句の使用の契約で一緒に;行動規範、ガイドラインとベスト プラクティスは、標準のコード締約国は開発、更新、および行動規範、ガイドラインとベスト プラクティスのアクセスに関連しての自主的なコードと利益配分遺伝資源の利用; の使用を奨励意識の向上締約国は、遺伝資源・伝統的知識の遺伝資源アクセスと利益の共有に関連する問題に関連の重要性の意識を高めるに取り組んで容量の増加とりわけ人的資源能力の開発、制度的発展に協力する国家のパーティー：1） を実装し、能力; 名古屋プロトコルの義務を遵守するには2）; 合意を交渉する能力3） を開発する能力、導入、立法措置、アクセスと利益配分; 管理または国家政策を適用します。と4） 容量遺伝資源に価値を加える内因性研究能力を開発します。技術移転、コラボレーション、および協力締約国を強化し、開発と技術の強化の技術と技術移転へのアクセスをお勧めします。協力活動と遺伝資源のユーザーの状態を開発する必要があります。
翻訳されて、しばらくお待ちください..
とりわけ、名古屋議定書の批准、を通じてインドネシアの利点：
。遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的知識の保護と保全
。生物多様性への盗難（バイオパイラシー）、不正（不正利用）の使用を防止する
利益配分の確保（ 。遺伝資源及び相互の合意（相互に合意した規約）による遺伝資源の提供者に遺伝資源に関連した伝統的知識の利用に関する公正でバランスのとれた）財務または非財務
アクセスと利益配分公正でバランスのとれを規制するための法的根拠を置く遺伝資源と相互の合意により遺伝資源の関連する伝統的知識の利用に関する。
インドネシア1945年の共和国憲法第33条で義務付けられ条に従い、先住民や伝統的な権利の存在を認識する天然資源に対する国家統制の強化インドネシア1945年の共和国の18憲法。
遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的な知識へのアクセスの設定よりも国の主権を再確認。
法定規則に従ってインセンティブと資金調達のサポートを提供します。
技術移転へのアクセスのための機会を作成する生物多様性の保全と持続可能な利用。
名古屋議定書は、国際法の原則に基づいて、状態は、環境と開発の方針に従って主権と天然資源を利用する主権的権利を有しており、その管轄またはコントロール内の活動がないことを確実にする責任がある当該国の管轄外の他の国や地域の環境へのダメージを引き起こす。
とりわけ名古屋議定書に関連する国内法の規則：
天然資源と生態系の保全に関する1990年の法律第5号（共和国の官報インドネシア1990年ナンバー49、インドネシア共和国3419数）の官報への補足、
植物栽培システムに関する1992年法律第12号（インドネシア年の共和国の官報1992ナンバー46、インドネシア3478番号）の共和国の官報への補足。
法律第1992年の16に関する動物、魚及び工場（インドネシア1992年ナンバー56、インドネシア番号3482の共和国の官報への補足の共和国の官報）;
生物多様性条約の批准に関する1994年法律第5号共和国の（官報インドネシア1994年ナンバー41、インドネシア番号3556）の共和国の官報への補足、
インドネシア年の共和国1996数99、インドネシア番号3656）の共和国の官報への補足の食品（官報1996年の法律第7;
1999年法律第41号林業（インドネシア年の共和国1999数167、インドネシア番号3888の共和国の官報への補足の官報）上で、
2000年法律第24号国際協定（インドネシア年の共和国の官報2000ナンバー185、インドネシア番号4012の共和国の官報への補足）上で、
植物品種（インドネシア年の共和国の官報2000ナンバー241、インドネシア共和国4043数の官報への補足）の保護に関する2000年法律第29号、
研究開発及び科学技術の出願の国内システムの2002年法律第18号（官報、インドネシア年の共和国2002数84、インドネシア番号4219の共和国の官報への補足）
インドネシアイヤー2004の共和国数84のプランテーション（官報、インドネシア番号4411）の共和国の官報への補足に関する法律第18号年2004;
法律第31 ;漁業（インドネシア年の共和国2004数118、インドネシア番号4433の共和国の官報への補足の官報）2004年
インドネシア2004年度の国数125の地方政府（官報、インドネシア番号4437の共和国の官報への補足に関する法律第32号2004年度）;
沿岸域と島嶼の管理に関する2007年の法律第27（インドネシア年の共和国2007数84、インドネシア番号4739の共和国の官報への補足）の官報、
植物に関する国際条約の批准に関する2006年法律第4号食料農業遺伝資源（食料農業植物遺伝資源に関する条約）（インドネシア年の共和国2006数23、インドネシア番号4612の共和国の官報への補足の官報）;
畜産およびアニマルヘルス（上の法律第18年2009インドネシア年の共和国の官報2009ナンバー84、インドネシア番号5015の共和国の官報への補足）;
環境の保護及び管理に関する2009年法律第32号（インドネシア年の共和国2009数140、インドネシア番号5059の共和国の官報への補足）の官報。
法律ヘルス（インドネシア年の共和国2009数144、インドネシア番号5063の共和国の官報への補足の官報）2009の第36号、
農地畜産の保護に関する2009年法律第41号（インドネシア年の共和国の官報2009数149インドネシア番号5068の共和国）の、官報、
水産インドネシア年の共和国2009数154、インドネシア番号5073の共和国の官報への補足）の（官報2004年の法律第31号の改訂に関する2009年の法律第45。
名古屋議定書36（36）の章と1（1）別館で構成されています。名古屋議定書の主題は、以下の事項を設定します。
名古屋議定書の適用範囲は、遺伝資源に関連した遺伝資源や伝統的知識のいずれかの利用の公平な利益配分とバランスであり、
利益の分配、財務および/または非金融、どの公平で双方の合意（相互に合意した規約）によって与えられた遺伝資源や伝統的知識のあらゆる使用からバランスのとれた、
遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的知識へのアクセスは、事前のインフォームドコンセント（事前のかつ情報に基づく同意の/ PICを介して行われます）遺伝資源の提供者の、
;非商用研究と健康、環境、食品の緊急事態における遺伝資源へのアクセスの特別な考慮事項については、遺伝資源へのアクセスの手順の簡素化
、リソース使用率のグローバル多国間の利益配分メカニズム（グローバル多国間の利益共有）クロスカントリーの遺伝的および伝統的な知識、
によって設定された制度的メカニズム：
1）選任つまたは複数の国内管轄機関は事前のインフォームドコンセント及び相互の合意で許可のアクセス、ポリシー作成アクセス手順、および要件を付与する権限を与えとして庁（NCA） 。と
2）の予定会場生物多様性条約締約国の事務局との連絡として機能ナショナルイベント（ナショナルフォーカルポイント）。全国のイベント会場には、NCAとして機能することができます。
クリアリングハウスへのアクセスと利益配分の設立は、遺伝資源へのアクセスに関する情報を交換する手段として機能し、利益配分遺伝資源の利用のためのデータベースシステムです。
アクセスに関する国内法の遵守と利益配分遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的知識のために、
監視は、すべてのレベルでのチェックポイント（チェックポイント）の任命、すなわち、研究、開発、技術革新、prekomersialisasi、または商業化だけでなく、国際的に認められた認定のシステムを介して行われます。
労働協約のに準拠して
遺伝資源の提供者（プロバイダー）と受益者（ユーザー）は、紛争解決、司法へのアクセス（司法へのアクセス）、法と紛争解決のフォーラムの選択の選択の特定の条項における遺伝資源の利用のための契約で合意を遵守する必要があり、
モデル条項を契約合意
。、更新を開発を促進し、労働協約でモデル契約条項を使用するには、締約国
の行為、ガイドラインとベストプラクティスのコード、および/または標準の
開発、更新、および行動の自発的なコードの使用、ガイドラインとベストプラクティスを奨励するための締約国アクセスと利益配分遺伝資源のために関連して、
意識の増加
遺伝資源及び遺伝資源、資源へのアクセスと利益配分に関する問題に関連した伝統的知識の重要性の認識を高めるための努力をする締約国を、
容量
とりわけ、人的資源の能力と制度の開発にの発展に協力する締約国：
実装するための、名古屋議定書の義務を遵守するために1）の容量を、
労働協約を交渉する2）能力、
3）能力開発、実装し、対策を施行するアクセスと利益配分に関する-step、立法行政や国の政策。そして
4）遺伝資源に付加価値を追加するために、内因性の研究能力を開発する能力を。
技術、コラボレーション、およびの協力の移転
促進し、技術の開発と強化のための技術と技術移転へのアクセスを促進する締約国。国の遺伝資源の利用者は、との連携活動を展開しなければならない
。遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的知識の保護と保全
。生物多様性への盗難（バイオパイラシー）、不正（不正利用）の使用を防止する
利益配分の確保（ 。遺伝資源及び相互の合意（相互に合意した規約）による遺伝資源の提供者に遺伝資源に関連した伝統的知識の利用に関する公正でバランスのとれた）財務または非財務
アクセスと利益配分公正でバランスのとれを規制するための法的根拠を置く遺伝資源と相互の合意により遺伝資源の関連する伝統的知識の利用に関する。
インドネシア1945年の共和国憲法第33条で義務付けられ条に従い、先住民や伝統的な権利の存在を認識する天然資源に対する国家統制の強化インドネシア1945年の共和国の18憲法。
遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的な知識へのアクセスの設定よりも国の主権を再確認。
法定規則に従ってインセンティブと資金調達のサポートを提供します。
技術移転へのアクセスのための機会を作成する生物多様性の保全と持続可能な利用。
名古屋議定書は、国際法の原則に基づいて、状態は、環境と開発の方針に従って主権と天然資源を利用する主権的権利を有しており、その管轄またはコントロール内の活動がないことを確実にする責任がある当該国の管轄外の他の国や地域の環境へのダメージを引き起こす。
とりわけ名古屋議定書に関連する国内法の規則：
天然資源と生態系の保全に関する1990年の法律第5号（共和国の官報インドネシア1990年ナンバー49、インドネシア共和国3419数）の官報への補足、
植物栽培システムに関する1992年法律第12号（インドネシア年の共和国の官報1992ナンバー46、インドネシア3478番号）の共和国の官報への補足。
法律第1992年の16に関する動物、魚及び工場（インドネシア1992年ナンバー56、インドネシア番号3482の共和国の官報への補足の共和国の官報）;
生物多様性条約の批准に関する1994年法律第5号共和国の（官報インドネシア1994年ナンバー41、インドネシア番号3556）の共和国の官報への補足、
インドネシア年の共和国1996数99、インドネシア番号3656）の共和国の官報への補足の食品（官報1996年の法律第7;
1999年法律第41号林業（インドネシア年の共和国1999数167、インドネシア番号3888の共和国の官報への補足の官報）上で、
2000年法律第24号国際協定（インドネシア年の共和国の官報2000ナンバー185、インドネシア番号4012の共和国の官報への補足）上で、
植物品種（インドネシア年の共和国の官報2000ナンバー241、インドネシア共和国4043数の官報への補足）の保護に関する2000年法律第29号、
研究開発及び科学技術の出願の国内システムの2002年法律第18号（官報、インドネシア年の共和国2002数84、インドネシア番号4219の共和国の官報への補足）
インドネシアイヤー2004の共和国数84のプランテーション（官報、インドネシア番号4411）の共和国の官報への補足に関する法律第18号年2004;
法律第31 ;漁業（インドネシア年の共和国2004数118、インドネシア番号4433の共和国の官報への補足の官報）2004年
インドネシア2004年度の国数125の地方政府（官報、インドネシア番号4437の共和国の官報への補足に関する法律第32号2004年度）;
沿岸域と島嶼の管理に関する2007年の法律第27（インドネシア年の共和国2007数84、インドネシア番号4739の共和国の官報への補足）の官報、
植物に関する国際条約の批准に関する2006年法律第4号食料農業遺伝資源（食料農業植物遺伝資源に関する条約）（インドネシア年の共和国2006数23、インドネシア番号4612の共和国の官報への補足の官報）;
畜産およびアニマルヘルス（上の法律第18年2009インドネシア年の共和国の官報2009ナンバー84、インドネシア番号5015の共和国の官報への補足）;
環境の保護及び管理に関する2009年法律第32号（インドネシア年の共和国2009数140、インドネシア番号5059の共和国の官報への補足）の官報。
法律ヘルス（インドネシア年の共和国2009数144、インドネシア番号5063の共和国の官報への補足の官報）2009の第36号、
農地畜産の保護に関する2009年法律第41号（インドネシア年の共和国の官報2009数149インドネシア番号5068の共和国）の、官報、
水産インドネシア年の共和国2009数154、インドネシア番号5073の共和国の官報への補足）の（官報2004年の法律第31号の改訂に関する2009年の法律第45。
名古屋議定書36（36）の章と1（1）別館で構成されています。名古屋議定書の主題は、以下の事項を設定します。
名古屋議定書の適用範囲は、遺伝資源に関連した遺伝資源や伝統的知識のいずれかの利用の公平な利益配分とバランスであり、
利益の分配、財務および/または非金融、どの公平で双方の合意（相互に合意した規約）によって与えられた遺伝資源や伝統的知識のあらゆる使用からバランスのとれた、
遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的知識へのアクセスは、事前のインフォームドコンセント（事前のかつ情報に基づく同意の/ PICを介して行われます）遺伝資源の提供者の、
;非商用研究と健康、環境、食品の緊急事態における遺伝資源へのアクセスの特別な考慮事項については、遺伝資源へのアクセスの手順の簡素化
、リソース使用率のグローバル多国間の利益配分メカニズム（グローバル多国間の利益共有）クロスカントリーの遺伝的および伝統的な知識、
によって設定された制度的メカニズム：
1）選任つまたは複数の国内管轄機関は事前のインフォームドコンセント及び相互の合意で許可のアクセス、ポリシー作成アクセス手順、および要件を付与する権限を与えとして庁（NCA） 。と
2）の予定会場生物多様性条約締約国の事務局との連絡として機能ナショナルイベント（ナショナルフォーカルポイント）。全国のイベント会場には、NCAとして機能することができます。
クリアリングハウスへのアクセスと利益配分の設立は、遺伝資源へのアクセスに関する情報を交換する手段として機能し、利益配分遺伝資源の利用のためのデータベースシステムです。
アクセスに関する国内法の遵守と利益配分遺伝資源及び遺伝資源に関連した伝統的知識のために、
監視は、すべてのレベルでのチェックポイント（チェックポイント）の任命、すなわち、研究、開発、技術革新、prekomersialisasi、または商業化だけでなく、国際的に認められた認定のシステムを介して行われます。
労働協約のに準拠して
遺伝資源の提供者（プロバイダー）と受益者（ユーザー）は、紛争解決、司法へのアクセス（司法へのアクセス）、法と紛争解決のフォーラムの選択の選択の特定の条項における遺伝資源の利用のための契約で合意を遵守する必要があり、
モデル条項を契約合意
。、更新を開発を促進し、労働協約でモデル契約条項を使用するには、締約国
の行為、ガイドラインとベストプラクティスのコード、および/または標準の
開発、更新、および行動の自発的なコードの使用、ガイドラインとベストプラクティスを奨励するための締約国アクセスと利益配分遺伝資源のために関連して、
意識の増加
遺伝資源及び遺伝資源、資源へのアクセスと利益配分に関する問題に関連した伝統的知識の重要性の認識を高めるための努力をする締約国を、
容量
とりわけ、人的資源の能力と制度の開発にの発展に協力する締約国：
実装するための、名古屋議定書の義務を遵守するために1）の容量を、
労働協約を交渉する2）能力、
3）能力開発、実装し、対策を施行するアクセスと利益配分に関する-step、立法行政や国の政策。そして
4）遺伝資源に付加価値を追加するために、内因性の研究能力を開発する能力を。
技術、コラボレーション、およびの協力の移転
促進し、技術の開発と強化のための技術と技術移転へのアクセスを促進する締約国。国の遺伝資源の利用者は、との連携活動を展開しなければならない
翻訳されて、しばらくお待ちください..
他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア（グルジア）語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.
