Faktur Pajak berbentuk elektronik,

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016.

PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

結果 (英語) 2:

Tax Invoice in electronic form, hereinafter referred to as e-invoicing, is a Tax Invoice made ​​through an application or electronic system determined and / or provided by the tax authorities. The implementation of e-invoicing is intended to provide convenience, comfort, and safety for the Taxable Entrepreneur in implementing tax obligations, especially the manufacture of a Tax Invoice. Taxable Entrepreneur (PKP) are required to make a Tax Invoice in electronic form specified by the Director General of Taxation. The implementation of e-Invoices be gradual since July 1, 2014 to certain PKP. PKP registered at the Tax Office (KPP) of Java and Bali are required to use e-invoices as of July 1, 2015. While the imposition of a national e-Invoicing will simultaneously begin on July 1, 2016. PFM has been mandatory e-invoice but did not use it, legally considered not create a tax invoice so that the tax will be penalized in accordance with applicable regulations.