Meski menggeber pembangunan infrastruktur, tapi pemerintah sepertinya tak mau asal-asalan dalam merealisasikan investasi yang masuk ke dalam negeri. Buktinya, kini pemerintah telah mengkaji sekitar 20 proyek yang dikerjakan oleh investor Jepang. Dari jumlah itu, pemerintah berencana untuk membatalkan tiga proyek.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah masih mengkaji kelanjutan tiga proyek yang dikerjakan bersama Jepang. "Menurut kami ada yang tidak lanjut dari rencana. Salah satu proyeknya adalah proyek kereta api super cepat, lainnya nanti," katanya, Rabu (14/1/2015).
Sayangnya, Andrinof tak memerinci dua proyek lainnya yang juga terancam dibatalkan dan alasan pemerintah membatalkan proyek itu. Catatan Kontan, proyek kereta supercepat Shinkansen rute Jakarta-Bandung-Surabaya senilai sekitar Rp 60 triliun.
Proyek infrastruktur yang bekerjasama dengan investor Jepang lainnya ialah proyek pelabuhan Cilamaya yang diperkirakan bakal menelan investasi hingga Rp 34,5 triliun. Pada tahap pra kualifikasi tender proyek ini banyak diikuti oleh investor Jepang yang memiliki usaha di kawasan industri Cikarang dan Jababeka.
Pembatalan proyek ini, kata Andrinof, bisa berbuntut panjang. Pasalnya, Jepang mengancam kelanjutan hubungan bilateral kedua negara bisa terganggu. "Dia (Jepang) bilang ada konsekuensi ekonomi dan politik buat hubungan bilateral kalau proyek yang sudah ada dalam daftar, dibatalkan," ujar Andrinof.
Meski begitu, pemerintah tetap menjalankan kebijakan ini tanpa mempedulikan gertakan dari Jepang. Bahkan, kata Andrinof, pemerintah juga tak takut bila sikap ini akan berdampak pada berkurangnya minat investor Jepang di Indonesia. "Kita kan membangun untuk rakyat. Kalau menurut kita ada masalah bagi sektor lain, tidak boleh kita paksakan," jelasnya.
Direktur Indef Enny Sri Hartati bilang, jika sudah ada kesepakatan final antara kedua belah pihak terkait proyek, maka keputusan pemerintah untuk membatalkan komitmen proyek dengan investor Jepang ini bisa menjadi preseden negatif bagi kegiatan investasi secara umum. Sebab, "Investor butuh konsistensi dan kepastian dari pemerintah," ungkapnya.
Tapi, kata Enny keputusan ini tidak akan banyak berdampak pada arus investasi Jepang ke Indonesia. Menurutnya, selama investor menilai investasi di Indonesia menguntungkan dan memiliki daya tarik, maka investor tetap akan datang. Hanya saja, kemungkinan investor akan lebih berhati-hati.
Sejak Jumat pekan lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengundang semua gubernur se-Indonesia ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta. Tak cuma membicarakan anggaran infrastruktur perhubungan tahun 2015, rupanya Jonan juga menyampaikan rencananya membangun kereta api di Papua.
Rencana Jonan itu juga beriringan dengan keputusannya membatalkan megaproyek kereta api supercepat Jakarta-Surabaya yang awalnya akan menggunakan uang negara.
"Sumatera akan tersambung, kemudian Kalimantan, Pontianak dan Balikpapan, asumsi jalur yang tidak akan dibangun swasta. Yang tengah sudah ada rencana swasta masuk. Sulawesi, Manado, sampai Makassar. Papua, Sorong, sampai Manokwari yang pertama dibangun," ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Ia menuturkan, Menhub Jonan ingin sekali membuat pulau-pulau di Indonesia terkoneksi melalui kereta api. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar.
Sebenarnya, besaran anggaran sektor kereta api dalam APBN-P 2015 menjadi yang terbesar. Angkanya hampir mencapai Rp 20 triliun. Pengembangan kereta api di Papua tampaknya juga memperhatikan rencana Bappenas membangun kawasan industri di Sorong.
Pembangunan itu pula diproyeksikan untuk menopang rencana besar Presiden Jokowi memikirkan Kota Sorong Papua sebagai poros maritim nasional di kawasan timur Indonesia.
Sebelumnya, rencana pembangunan pelabuhan besar di Sorong, Papua Barat, sebagai wujud konektivitas tol laut, menghadapi masalah. Pemerintah khawatir kapal-kapal yang nantinya menuju Sorong akan pulang dengan muatan kosong karena tidak adanya pasokan barang yang dibawa.
Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, pemerintah akan terlebih dahulu membangun kawasan industri guna menjadikan Sorong sebagai poros maritim di timur Indonesia.
"Sementara itu, di Sorong, mereka (Pelindo) harus mencari pola lain. Kalau kita bikin pelabuhan di sana, bisa-bisa kapalnya ke Sorong, terus pulangnya kosong. Jadi, disepakati bahwa Sorong menjadi kawasan industri," ujar Indroyono di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana tersebut sudah sesuai dengan rencana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain akan membangun kawasan industri, Indroyono mengatakan bahwa pemerintah juga akan membangun pembangkit listrik, industri galangan kapal, industri perikanan, dan berbagai politeknik di Sorong.
Diharapkan, usaha pemerintah itu nantinya mampu mengembangkan Sorong sebagai salah satu poros maritim nasional.