Menimbang:a. bahwa kegiatan perdaga

Menimbang
:
a. bahwa kegiatan perdagangan properti yang dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan telah berkembang dengan pesat, baik jumlah pelaku usahanya maupun nilai penjualan properti, seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia;
b. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, kepastian berusaha, perlindungan terhadap konsumen, mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, serta sebagai upaya untuk menunjang peningkatan kegiatan usaha di bidang properti, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan daya saing, perlu mengatur mengenai perusahaan perantara perdagangan properti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
Mengingat
:
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 ten
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Peraturan Pemerintah Republik I
tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467); Peraturan Pem
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); Peraturan Pem
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peratur
tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); Keputusan Pre
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Perusahaan perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pemberi tugas yang diatur dalam perjanjian tertulis.
3
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008
2.
Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut.
3.
Perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang properti yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
4.
Sertifikat adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis atau hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi terhadap perusahaan atau tenaga ahli perantara perdagangan properti yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
5.
Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi perusahaan atau keahlian dari tenaga ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan kewenangan atau pengakuan dari lembaga akreditasi.
6.
Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SPSIU-P4 adalah formulir permohonan izin yang memuat data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti.
7.
Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SIU-P4 adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantara perdagangan properti.
8.
Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
9.
Pemberi tugas adalah pihak-pihak yang memerlukan jasa perusahaan perantara perdagangan properti berupa jual beli, sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti.
10.
Organisasi perantara perdagangan properti adalah organisasi himpunan perusahaan maupun tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti.
11.
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Direktur Binus dan PP adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang bina usaha dan pendaftaran perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
12.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dalam negeri, Departemen Perdagangan.
13.
Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
4
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008
BAB II
KEGIATAN PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2
Kegiatan perusahaan meliputi:
a. jasa jual beli;
b. jasa sewa-menyewa;
c. jasa penelitian dan pengkajian properti;
d. jasa pemasaran; dan
e. jasa konsultasi dan penyebaran informasi.
Pasal 3
Jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan menjual dan/atau membeli properti dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan, dengan kegiatan antara lain:
a. melakukan verifikasi terhadap surat dan dokumen legalitas lain terkait dengan obyek yang diperjanjikan dan melakukan pengecekan kebenaran dokumen ke instansi penerbit dan instansi terkait lainnya;
b. melakukan penelitian terhadap calon pembeli dan mengumpulkan data serta dokumen dari para pihak yang bertransaksi;
c. melakukan penawaran melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya;
d. memberikan saran kepada pemberi tugas terkait dengan calon pembeli atau penjual, harga, dan kondisi properti;
e. melakukan negosiasi dengan calon pembeli atau penjual;
f. menerima tanda jadi atau uang muka dari calon pembeli atas persetujuan pemberi tugas;
g. memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran secara teratur kepada pemberi tugas;
h. menyiapkan perjanjian pendahuluan transaksi (ikatan jual beli); dan
i. membantu pencarian sumber pendanaan dari lembaga keua

結果 (日本語) 1:

重量を量る
：
取引会社や個人によって行われる活動プロパティ急速に成長、彼の俳優のかなりの数の値と、インドネシアの経済の発展に伴い、物件の売却
b. 法的な確実性、作成しようとしての確実性、消費者に対する保護するためにプロパティのフィールド、就職の機会および高められた競争力、財産; に関する中間の貿易会社をセットアップする必要性の拡張に増加のビジネス活動をサポートするために努力だけでなく、不健康なビジネス競争の発生を防ぐ
c. の手紙で言及としての考慮事項に基づいた、および手紙 b、貿易; 大臣の規制を設定する必要があります
覚えている
：
1。Bedrijfsreglementerings 1934 Ordonnantie (Staatsblad 1938 番号 86);
2。企業 （インドネシア共和国番号 7 1982 年、3214 数インドネシア共和国の他のシートの官報）; の必須のリストについての 1982 年のインドネシア共和国番号 3 の立法
3。1999 のインドネシア共和国数 5 の立法の独占と反競争的なビジネスの禁止に関する慣行は不健康な (3817 数インドネシア共和国の他のシート、1999 年のインドネシア数 33 の共和国の官報);
4。（官報、1999 年にインドネシア数 42 の共和国の消費者の保護の 1999 年のインドネシア共和国数 8 の立法追加のシート 3821 数インドネシア共和国);
5。2004 年のインドネシア数 32 の共和国の立法それが数回変更された最後の地方政府 (4437 数インドネシア共和国の他のシート、2004 年のインドネシア数 125 の共和国の官報） に関し

イーストプロビデンス貿易大臣の規則の数： 33/M-DAG/%/8/2008年-
（インドネシア共和国数、追加シート 4844 数インドネシア共和国の 2008 年に 59 の官報);2007 年のインドネシア共和国番号 25 の法律 10
投資 (4724 数インドネシア共和国の他のシート、2007 年にインドネシア数 67 の共和国の官報);鷹
有限責任会社 （インドネシア数 106、2007年の共和国の州官報別紙 4756 数インドネシア共和国の);鷹
マイクロ、中小企業媒体 （2008 年度インドネシア共和国数 93、追加シート 4866 数インドネシア共和国の官報);共和国の規制 .i の政府
チャネリング会社 （インドネシア共和国番号 7 1957 年に 1144 数インドネシア共和国の他のシートの状態官報） についてそれが数回変更された 1957 年に 53 数インドネシア共和国の政府の規制と (1957 年インドネシア共和国の官報番号 150、1467 数インドネシア共和国の追加シート);
について Pem パートナーシップ規制 (3718 数インドネシア共和国の他のシート、1997 年にインドネシアの数 91 共和国の官報);Pem 規則
国家専門認証機関 （別紙 4408 数インドネシア共和国の 2004 年にインドネシア数 78 の共和国の官報); について政府規制の共和国のインドネシア政府課について
政府、地方自治と県道/太 （官報、共和国のインドネシア数 82、2007 年の州のローカル ・ ガバナンスの間別紙 4737 数インドネシア共和国の);Peratur
(4742 数インドネシア共和国の他のシート、2007 年にインドネシア数 90 の共和国の官報) フランチャイズ; について事前にキャビネットの形成に関する決定
インドネシア インドネシア数 171/M 2005 年の共和国の大統領の法令との数回の改正として反発
2
ロードアイランドの貿易の大臣の規制
数： 33/M-DAG/%/8/2008年
15。共和国のインドネシアの規則 9 号のステータス、タスク、機能、組織、およびそれとしてインドネシア共和国の省庁の仕事についての 2005 年の大統領は数回変更 2008 年; インドネシア数 20 の共和国の最後の大統領規制
16。インドネシア共和国の大統領の規則番号タスクおよび組織単位階層 I のインドネシア共和国の省庁について 2005 年の 10 が数回変わったよう; 2008 年にインドネシア数 21 の共和国の最後の大統領規制
17。基準と閉じた事業、資本投資の分野で要件に開かれている事業の準備のための要件について 2007 年インドネシア数 76 の共和国の大統領の規制
18。2007 に関するインドネシア数 77 の共和国の大統領の規制は閉じられている事業分野と閉じているビジネス フィールドと基幹業務の 2007年に関する大統領数 77 の規制の変更について 2007 年インドネシア番号 111 の共和国の大統領の規則によって改正された資本投資の分野で要件にオープン フィールド一覧表示されます。資本投資の分野での要件
19。インドネシア共和国の貿易の大臣の制御番号を数回変更されている貿易の共和国のインドネシア数 34/M-DAG/%/2007 年 8 月; 大臣の規則と仕事と商務省の組織に関し M-DAG/%/3/2005 年 01 月
20。大臣は貿易の共和国のインドネシア数 31/M-DAG/%/8/2008 フランチャイズすることを決定の保有についての規制：;

設定
：
貿易仲介会社財産の商務長官の規制
私は
章一般条項第 1 条

この閣僚規則は：
.
中間プロパティをいう取引 1 企業マーケティング、仲介者、仲介購入する販売リース、研究、分析、として、アクティビティを実行するビジネス エンティティは会社に問い合わせた相談と情報の伝達だけでなく、コマンド贈り主タスクに基づいて財産に関する項の書面による契約規制大臣の貿易の
3
イーストプロビデンス
数： 33/M-DAG/%/8/2008年-
.
2 プロパティは、宝は土地および/または建物その他設備、土地やビルの不可欠な部分を構成するインフラ
3
専門家というプロバイダー プロパティ貿易は認定された認証機関 4 によって発行された証明書によって証明されるようにプロパティのフィールドに特別な専門知識を持つ人.
.
証明書は書かれた認識の証明書または分類の結果の証明および会社または認定 5 の研究所によって出版された仲介貿易財産専門家の認定としてドキュメント
.
。証明機関は、分類の認識や、会社の資格の権限または認定機関 6 の認識に基づいて、フィールドによると専門家の専門知識の証明書を発行した機関
.
。ビジネス ライセンス申請手紙仲介貿易プロパティという SPSIU P4 は、アクセス権限要求フォームには仲介貿易プロパティ 7 ビジネス ライセンスを取得するためのデータが含まれています
.
手紙仲介貿易プロパティの企業のビジネス ライセンスをいう SIU P4 はプロパティ 8 取引の仲介を実施するライセンス
.
。会社の支店では、単位は会社または別の場所であることができるとすることができます親企業の一部、スタンド アローンかその親会社からいくつかのタスクを実行する提供
.
当事者の 9 の寄贈者は特性を販売する、賃貸借、仲介貿易会社のサービスを必要とするタスク研究と分析、マーケティング、相談、10 財産に関する情報の普及
.
仲介貿易組織の組織は、セット プロパティの会社としての分野の専門家貿易仲介プロパティ。 11。

。地域開発の努力という監督 Binus と PP と呼ばれる会社登録の監督義務および地域開発の努力と、同社の登録、国内貿易、商業 12 部の総局の分野で責任のディレクターである
.
。国内貿易局長の事務局長という、PDN がタスクと国内貿易、商業 13 部の分野で責任の事務局長として
。
大臣は大臣の義務と責任の貿易分野で
4

イーストプロビデンス商務長官規則数： 33/M-DAG/%/8/2008 第二章

。仲介会社貿易連合プロパティ セクションの活動


スコープ記事 2
企業活動が含まれます：
a. サービス販売;
b. テナント サービス;
c. サービス プロパティ; に関する調査・研究
d. マーケティング サービス;
コンサルティング サービス、および情報の記事 3 の普及 e..

受信および販売および/または雇用者と仕事他の活動の中では会社との間の書面による合意に基づき、一定の期間内の特性を買う仕事を運ぶ含める第 2 手紙に定めるサービスを売買する: と
。その他の文字とオブジェクトの真実をチェックして施行代理店パブリッシャーおよびその他関連機関に書類事務を行うことに関連したドキュメントの合法性を確認する
b. 当事者から取引へのドキュメントだけでなく、買い手とデータ収集に関する研究
c. 実行を介して印刷、電子的、およびその他のメディア; 入札
d。雇用者と将来の買い手または売り手、価格、および、プロパティの条件に職務にアドバイスを与える
e. 買い手または売り手; と交渉
f. 受信承認タスクの寄贈者; 時に将来の購入者からの現金前貸しやそう
g.; そのタスクを定期的にマーケティング活動に関する情報を提供する
h。準備の予備契約取引 （売買国債);
i. 検索ヘルプ機関 keua からの資金調達ソース

結果 (日本語) 2:

考慮すると
：
。;企業や個人が行う不動産取引活動は、インドネシア経済の発展に伴い、急速にプレイヤーの数と不動産販売努力の値の両方を成長していること
B。、、確実性が求められる、消費者保護の法的確実性を作成する不正競争だけでなく、財産の分野で事業活動の推進を支援するための努力、雇用機会の拡大、増加競争を防止するため、不動産仲介を設定する必要がために、その;
℃。その段落とbに記載された考察に基づいて、それは大臣の規制を規定する必要があり、
与えられた
：
1。貿易条例1934（1938第86号）
2。インドネシア共和国の法律コーポレートレジストリ上の3号年1982（インドネシアイヤー共和国官報1982ナンバー7、インドネシア共和国3214数の官報への補足）; インドネシア経済の発展に伴って良い選手の数と、不動産販売努力の価値、; B。、、確実性が求められる、消費者保護の法的確実性を作成する不正競争だけでなく、財産の分野で事業活動の推進を支援するための努力、雇用機会の拡大、増加競争を防止するため、不動産仲介を設定する必要がために、その; ℃。その段落とbに記載された考察に基づいて、それは大臣の規制を規定する必要があり、与えられた：1。1934年貿易令（1938第86号）2。インドネシア共和国の法律コーポレートレジストリ上の3号年1982（インドネシアイヤー共和国官報1982ナンバー7、インドネシア共和国3214数の官報への補足）; インドネシア経済の発展に伴って良い選手の数と、不動産販売努力の価値、; B。、、確実性が求められる、消費者保護の法的確実性を作成する不正競争だけでなく、財産の分野で事業活動の推進を支援するための努力、雇用機会の拡大、増加競争を防止するため、不動産仲介を設定する必要がために、その; ℃。その段落とbに記載された考察に基づいて、それは大臣の規制を規定する必要があり、与えられた：1。1934年貿易令（1938第86号）2。インドネシア共和国の法律コーポレートレジストリ上の3号年1982（インドネシアイヤー共和国官報1982ナンバー7、インドネシア共和国3214数の官報への補足）; 不動産仲介を設定する必要があります。 C。その段落とbに記載された考察に基づいて、それは大臣の規制を規定する必要があり、与えられた：1。1934貿易令（1938第86号）2。インドネシア共和国の法律コーポレートレジストリ上の3号年1982（インドネシアイヤー共和国官報1982ナンバー7、インドネシア共和国3214数の官報への補足）; 不動産仲介を設定する必要があります。 C。その段落とbに記載された考察に基づいて、それは大臣の規制を規定する必要があり、与えられた：1。1934年貿易令（1938第86号）2。インドネシア共和国の法律コーポレートレジストリ上の3号年1982（インドネシアイヤー共和国官報1982ナンバー7、インドネシア共和国3214数の官報への補足）;
独占的慣行と不正競争事業（インドネシア年1999ナンバー33、インドネシア番号3817の共和国の官報への補足共和国の官報）の禁止に関する1999年のインドネシア数5共和国の3法則;
4。消費者保護に関する1999年のインドネシア共和国の8番の法則（インドネシア共和国イヤー1999数42の官報には、インドネシア番号3821の共和国の官報に補足）;
5。インドネシア共和国の法律数32地方政府に対する年2004（インドネシアイヤー共和国官報2004番号125、インドネシア番号4437の共和国の官報への補足）改正として
大臣の規制
番号：33 / M-DAG / PER / 8/2008
（インドネシア2008年度の国数59の官報、インドネシア番号4844の共和国の官報への補足）; インドネシア共和国法律2007年10数25
投資（インドネシア共和国イヤー2007数67の官報、インドネシア共和国4724数の官報に補足）; 法律·ウンダン
合同会社（2007番号106インドネシアイヤー共和国の官報、インドネシア共和国4756数の官報に補足）; 法律·ウンダン
マイクロ、小型、および中小企業（インドネシア共和国イヤー2008数93の官報、インドネシア共和国4866数の官報に補足）; 政令私
配給会社の（インドネシアイヤー共和国官報1957ナンバー7、インドネシア番号1144共和国の官報に補足）、インドネシア政府規則第53年1957年インドネシアイヤー1957の共和国数150の（官報によって、最近、数回改正されたインドネシア番号1467）共和国の官報への補足; PEM規制
パートナーシップに関する（インドネシア年1997共和国数91の官報、インドネシア番号3718の共和国の官報への補足）; PEM規則
ナショナルプロフェッショナル認定委員会について（インドネシア共和国イヤー2004数78、インドネシア番号4408の共和国の官報への補足の官報）; インドネシア政府規制
政府、州政府、およびリージェンシー/市（インドネシアイヤー共和国官報2007ナンバー82、インドネシア共和国4737数の官報への補足）政府間の調整について。Peratur
フランチャイズ約（インドネシアイヤー2007の共和国数90の官報、インドネシア番号4742の共和国の官報への補足）; 事前決定
すでにインドネシアナンバー171 / M 2005年の共和国大統領令により改正などの米国、インドネシア内閣の設立に関する;
2
大臣規則
第33号/ M-DAG / PER / 8/2008
15。2008年インドネシアの大統領令第20号による最も最近改正され、数倍の位置、タスク、機能、構造、及びインドネシア共和国環境省の管理に関する2005年のインドネシアの大統領令第9号;
16。組織単位、インドネシア共和国の国家省の最初のエシュロンのタスク改正された数回、最も最近による2008年のインドネシアの大統領令第21号に関するインドネシア番号10 2005年の共和国大統領の規制;
17。インドネシアの大統領令第76投資における要件とビジネスクローズドとオープンのビジネスの基準と要件にすることにした年2007;
リスト上の2007年の大統領規則第77改正に2007年インドネシア数111共和国の大統領令によって修正された投資の分野における要件とビジネスフィールドクローズドとオープンのビジネスのリスト上の2007年第18回インドネシア共和国大統領の規制数77投資の要件とビジネスフィールドクローズドとオープンのビジネス;
19。インドネシア共和国の大臣号の規制01 / M-DAG / PER /組織と貿易省の手続に関する3/2005インドネシア共和国の大臣の規則第34 / M-DAG / PER / 8/2007によって修正された。
20 。フランチャイズの実施に関するインドネシア31号/ M-DAG / PER / 8/2008共和国の大臣の規制;
決める：
規定する
：
ブローカー商社財産の大臣の調節を。
第I
総則の
第1条
以下のように呼ばれる：
1。
会社と呼ばれる仲介不動産以後はリース、研究、評価、マーケティングだけでなく、相談や契約書に記載されたプロパティベースの親方の受注に関する情報の普及を仲介仲介売買、などの事業を行う事業体である。
3
大臣規則
第33号/ M-DAG / PER / 8/2008
2。
不動産が土地及び/または建物や土地及び/または建物の不可欠な部分で他のインフラの形式でプロパティです。
3。
仲介貿易専門家と呼ばれるプロパティ以下は、認定認証機関が発行する証明書によって証明されるようにプロパティに特別な専門知識を持っている人である。
4。
証明書は企業や専門家の仲介の分類と資格の結果の承認書または認証の証明として文書である認証機関によって発行された貿易のプロパティ。
5。
認定機関は、認定機関の権限や認識に基づいて、フィールドの専門家に従って、資格や企業の専門知識の分類と認識の証明書を発行した機関である。
6。
SPSIU-P4と呼ばれる取引仲介プロパティ以下のための許可のアプリケーションは、ライセンス申請書ですビジネスライセンスプロパティ展覧仲介を取得するためにデータが含まれています。
7。
以下、SIU-P4と呼ばれる許可証不動産取引仲介会社は、ブローカーのプロパティの活動を行うためのライセンスです。
8。
会社の支店は単位がある会社です親会社が異なる場所に配置することができ、スタンドアロンすることができ、またはその親会社からのいくつかのタスクを実行するために割り当てられる。の
9。
譲受人は、プロパティを売買の形で仲介のサービスを必要とする関係者、リース、研究、である評価、マーケティングだけでなく、相談や物件に関する情報の普及。
10。
組織は、プロパティ仲介。の分野の専門家の不動産仲介会社または組織セットである
第11回。
コミュニティ開発とビジネス企業の登録、総局貿易の分野での職務と責任のディレクター事業開発のディレクター、当社の登録以下BinusのディレクターとPPと呼ばれているインテリア、商務省。
12日。
国内取引局長、PDNの局長と呼ば以下は、国の貿易の分野での職務と責任の局長、商務部である。
13日。
大臣は、貿易の分野での職務と責任の大臣である。
4
大臣の規制RI
番号：33 / M-DAG / PER / 8/2008
第II章
イベント·ブローカー商社PROPERTY
第一部
の範囲
第2条
企業活動は、次のとおりです
。取引サービス、
B。リースサービス;
C。財産評価と研究サービス、
dは。マーケティングサービス; そして
メール。コンサルティングサービスと情報の普及。
第3条
第2条の手紙にいう販売サービス受け入れ、販売する業務を遂行、および/または活動を含むと、同社と譲渡人との間の書面による合意に基づいて指定された期間内に不動産を購入カバーします：
。契約したオブジェクトに関連する手紙やその他の文書の正当性を検証し、発行機関、その他の関連機関に文書の有効性をチェックする。
B。買い手の研究を実施し、取引の当事者との間でデータや文書を収集し、
C。印刷物、電子的、およびその他のメディアを通じて申し出をする;
D。見込み客や販売者、価格、および財産の状況に関連する譲渡人へのアドバイスを提供すること。
メール。潜在的な買い手または売り手と交渉し、
F。そのように領収書または承認譲渡人のための見込み客の進行を受け、
gである。譲渡人に定期的にマーケティング活動に関する情報を提供すること。
時間。予備契約取引（債券を売買する）を調製し; そして
私。機関keuaの資金源のヘルプを検索