Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang pemerintah Indonesia dari BB- menjadi BB. Peningkatan peringkat utang ini menunjukkan bahwa S&P melihat fundamental ekonomi Indonesia relatif stabil. Sedangkan kondisi tekanan politik diyakini hanya merupakan distraksi temporer. Pemboikotan DPR terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap rapat yang dihadiri, termasuk pembahasan RAPBN Perubahan 2010, sebagai ekses dari Pansus Bank Century, tampaknya tidak mempengaruhi penilaian S&P atas utang pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, para pengamat sangat khawatir pemboikotan kehadiran Menkeu di DPR akan mempengaruhi peringkat Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat internasional. Kekhawatiran ini tidak mengada-ada mengingat, pada awal 2010, lembaga pemeringkat internasional Fitch telah menaikkan peringkat utang luar negeri Indonesia dari BB ke BB+. Ketiadaan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan DPR dikhawatirkan akan menurunkan kembali peringkat utang Indonesia. Apabila hubungan antara pemerintah dan DPR tidak berjalan mulus, peringkat Indonesia bisa kembali turun, dan ini dapat mempengaruhi investasi di Indonesia, baik di pasar surat berharga negara maupun SUN, pasar saham, maupun aliran dana asing jangka panjang ke Indonesia dalam bentuk foreign direct investment (FDI).