PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
UJI COBA PEMBANGUNAN SHEET PIPE SYSTEM PERSAWAHAN
DI KAWASAN TRANSMIGRASI .......
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas bertempat di , yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Ir. H. JAMALUDDIEN MALIK, M.M., selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/M Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Dr. Ir. Prastowo M.Eng., dalam jabatannya selaku Kepala LPPM, IPB berdasarkan SK Rektor IPB No tanggal 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IPB, berkedudukan di Kampus PB Darmaga Bohgor, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Sebagai tindak lanjut Kesepahaman Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan IPB Nomor : SKB.08/MEN/IX/2012 dan Nomor : 53/IT3/KsM/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pendampingan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ......
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara PARA PIHAK dalam kegiatan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
1. melaksanakan kajian dan perencanaan
a. melakukan identifikasi dan memberikan informasi keadaan terkini status kondisi lahan pertanian, produktivitas pertanian dan sistem pengelolaan tata air;
b. melakukan investigasi, pengukuran dan pemetaan tentang keadaan lahan dan tata air, hidrologi termasuk fluktuasi muka air serta kondisi sifat fisik dan mekanika tanah;
c. penyusunan NSPK.
2. penyusunan Detail Engineering Design (DED), pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ..........., dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
a. desain teknis beserta gambarnya, rencana kerja dan syarat-syarat pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan biaya pembangunannya dari komponen perbaikan dan rehabilitasi sistem irigasi dan drainase termasuk rencana sistem operasi dan pemeliharaan prasarana tersebut; dan
b. uji coba kinerja sebagai dasar perencanaan sistem irigasi dan drainase sehingga diperlukan beberapa kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana tata air.
3. konstruksi sistem irigasi dan drainase dengan sheet pipe system yang dilengkapi dengan perbaikan tata air dan konsolidasi lahan;
4. membuat unit kelembagaan dan melakukan pelatihan operator sistem irigasi dan drainase yang dibangun;
5. monitoring, evaluasi serta verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem irigasi dan drainase, rencana operasi dan pemeliharaan dari prasarana yang telah dibangun dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal;
6. melakukan uji coba budidaya yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pelatihan, in-house training, pendampingan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .....; dan
8. Pemberian kesempatan kepada civitas akademika untuk melakukan praktek kerja lapang, kuliah kerja nyata dan/atau penelitian dalam uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......
BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. menyiapkan perencanaan, data dan informasi serta tenaga pendamping yang diperlukan terkait dengan kegiatan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .............;
b. mengalokasikan anggaran kajian, perencanaan, Detail Engineering Design (DED), Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ...... sesuai yang disebutkan pada Pasal 2 angka 1 sampai dengan 7;
c. melaksanakan konstruksi sistem irigasi dan drainase dengan sheet pipe system yang dilengkapi dengan perbaikan tata air dan konsolidasi lahan;
d. membentuk unit kelembagaan dan sistem pendampingan; dan
e. memfasilitasi civitas akademika untuk melaksanakan praktek kerja lapang, kuliah kerja nyata dan/atau penelitian bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. menyiapkan tenaga ahli yang terkait dengan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......;
b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan untuk uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ......;
c. melaksanakan kajian, penyusunan NSPK, perencanaan, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......;
d. melakukan pelatihan operator sistem irigasi dan drainase yang dibangun;
e. memberikan rekomendasi kepada PIHAK KESATU hasil uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ...............; dan
f. melaksanakan kegiatan civitas akademika untuk praktek kerja lapang, kuliah kerja nyata dan/atau penelitian bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4
1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 3 (tiga) bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh PIHAK KESATU; dan
b. Rektor IPB oleh PIHAK KEDUA.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat dan disepakati oleh PARA PIHAK.
BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6
1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghapus kewajiban ataupun kegiatan yang sedang berjalan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN
Pasal 7
Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
UJI COBA PEMBANGUNAN SHEET PIPE SYSTEM PERSAWAHAN
DI KAWASAN TRANSMIGRASI .......
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas bertempat di , yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Ir. H. JAMALUDDIEN MALIK, M.M., selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/M Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Dr. Ir. Prastowo M.Eng., dalam jabatannya selaku Kepala LPPM, IPB berdasarkan SK Rektor IPB No tanggal 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IPB, berkedudukan di Kampus PB Darmaga Bohgor, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Sebagai tindak lanjut Kesepahaman Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan IPB Nomor : SKB.08/MEN/IX/2012 dan Nomor : 53/IT3/KsM/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pendampingan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ......
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara PARA PIHAK dalam kegiatan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
1. melaksanakan kajian dan perencanaan
a. melakukan identifikasi dan memberikan informasi keadaan terkini status kondisi lahan pertanian, produktivitas pertanian dan sistem pengelolaan tata air;
b. melakukan investigasi, pengukuran dan pemetaan tentang keadaan lahan dan tata air, hidrologi termasuk fluktuasi muka air serta kondisi sifat fisik dan mekanika tanah;
c. penyusunan NSPK.
2. penyusunan Detail Engineering Design (DED), pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ..........., dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
a. desain teknis beserta gambarnya, rencana kerja dan syarat-syarat pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan biaya pembangunannya dari komponen perbaikan dan rehabilitasi sistem irigasi dan drainase termasuk rencana sistem operasi dan pemeliharaan prasarana tersebut; dan
b. uji coba kinerja sebagai dasar perencanaan sistem irigasi dan drainase sehingga diperlukan beberapa kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana tata air.
3. konstruksi sistem irigasi dan drainase dengan sheet pipe system yang dilengkapi dengan perbaikan tata air dan konsolidasi lahan;
4. membuat unit kelembagaan dan melakukan pelatihan operator sistem irigasi dan drainase yang dibangun;
5. monitoring, evaluasi serta verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem irigasi dan drainase, rencana operasi dan pemeliharaan dari prasarana yang telah dibangun dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal;
6. melakukan uji coba budidaya yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pelatihan, in-house training, pendampingan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .....; dan
8. Pemberian kesempatan kepada civitas akademika untuk melakukan praktek kerja lapang, kuliah kerja nyata dan/atau penelitian dalam uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......
BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. menyiapkan perencanaan, data dan informasi serta tenaga pendamping yang diperlukan terkait dengan kegiatan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .............;
b. mengalokasikan anggaran kajian, perencanaan, Detail Engineering Design (DED), Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ...... sesuai yang disebutkan pada Pasal 2 angka 1 sampai dengan 7;
c. melaksanakan konstruksi sistem irigasi dan drainase dengan sheet pipe system yang dilengkapi dengan perbaikan tata air dan konsolidasi lahan;
d. membentuk unit kelembagaan dan sistem pendampingan; dan
e. memfasilitasi civitas akademika untuk melaksanakan praktek kerja lapang, kuliah kerja nyata dan/atau penelitian bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. menyiapkan tenaga ahli yang terkait dengan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......;
b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan untuk uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ......;
c. melaksanakan kajian, penyusunan NSPK, perencanaan, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi .......;
d. melakukan pelatihan operator sistem irigasi dan drainase yang dibangun;
e. memberikan rekomendasi kepada PIHAK KESATU hasil uji coba pembangunan sheet pipe system persawahan di kawasan transmigrasi ...............; dan
f. melaksanakan kegiatan civitas akademika untuk praktek kerja lapang, kuliah kerja nyata dan/atau penelitian bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4
1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 3 (tiga) bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh PIHAK KESATU; dan
b. Rektor IPB oleh PIHAK KEDUA.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat dan disepakati oleh PARA PIHAK.
BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6
1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghapus kewajiban ataupun kegiatan yang sedang berjalan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN
Pasal 7
Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
翻訳されて、しばらくお待ちください..
