Berdasarkan kajian terhadap kebijakan pariwisata Lampung, maka diperoleh hasil bahwa bentuk-bentuk perwilayahan pariwisata yang membagi habis wilayah administratif ke dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPW) dan Satuan Kawasan Wisata (SKW) dengan cluster Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dirasakan kurang efektif karena tidak atau kurang memberikan arahan yang jelas untuk mengimplementasikan perencanaan pariwisata di tingkat provinsi. Untuk itu dalam RIPP Provinsi Lampung ini digunakan konsep pengembangan berjenjang dan unggulan. Adapun aspek spasial perencanaan pariwisata dibicarakan dalam konteks KWU.