Pasal 5(1) Pemerintah bertanggung j

Pasal 5
(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6
Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:
a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
b. LPH; dan
c. MUI.

Pasal 8
Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9
Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
a. sertifikasi Auditor Halal;
b. penetapan kehalalan Produk; dan
c. akreditasi LPH.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12
(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13
(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14
(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:
a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d. meneliti lokasi Produk;
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Bahan

Pasal 17
(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. hewan;
b. tumbuhan;
c. mikroba; atau
d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18
(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
a. bangkai;
b. darah;
c. babi; dan/atau
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19
(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal

Pasal 21
(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b. bebas dari najis; dan
c. bebas dari Bahan tidak halal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22
(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. denda administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.


BAB IV
PELAKU USAHA

Pasal 23
Pelaku Usaha berhak memperoleh:
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
c. memiliki Penyelia Halal; dan
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.
Pasal 27
(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; atau
c. pencabutan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; atau
c. denda administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28
(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
a. mengawasi PPH di perusahaan;
b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
c. mengoordinasikan PPH; dan
d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
a. beragama Islam; dan
b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.


BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Men

結果 (日本語) 1:

第 5 条（1） 政府 JPH を整理するために責任をでしょう。（2） サブセクション （1） に掲げる JPH の整理は大臣によって行使されます。（3） 項 （2） に掲げる JPH の実施を遂行する作成された BPJPH 下部に基づいており、大臣に責任があります。（4） の場合、BPJPH は地域の代表者を形作ることができます。(5) の規定、タスク、機能および組織 BPJPH の大統領の規則で設定されています。2 番目の部分ハラール製品保証オーガナイザー体第 6 条整理、JPH BPJPH 機関：a. 策定し、及び設定ポリシー JPH;b. 設定する規範、基準、規定、および条件 JPH;c. 発行、ハラールとコーシャ ラベルの製品の証明書の失効d. 海外; 製品でハラール証明書を登録します。e. でした社会・教育・ ハラール製品の出版f. LPH; の認定を行うg. 実行ハラル監査登録;h. は、JPH; に対するサーベイランスします。i. 実行ハラル監査者トレーニング;とj. は、JPH 整理の分野で国内および外国の機関との協力の実施します。第 7 条第 6 条に掲げる機関を行使 BPJPH で働いた。a. 省庁および/または関連機関。b. LPH;とc. MUI。第 8 条第 7 条の手紙で言及 BPJPH 省庁・関連機関の協力には義務と省および関係機関の機能に従って実行されます。第 9 条BPJPH として LPH 協力第 7 手紙 b 検査の実施や、製品のテストで参照されます。第 10 条(協力 1) mui BPJPH 第 7 手紙 c をいうの形で行われます。a. 認定ハラールの監査;b. 定量ハラル製品;とc. 認定 LPH。（2） ハラール製品の決定項 (1) 手紙 b に掲げる MUI ハラール閣議決定された呼称、製品の形で発行されます。第 11 条さらに第 7 条の協力に関する規定、第 8 条、第九条・第 10 条編曲または政府の規制に基づきます。3 番目の部分コーシャ検査の機関第 12 条（1） 政府またはコミュニティ、LPH を確立できます。(LPH 2) (1) 項で述べたように機会を持っている、同じ BPJPH 確認チェックを支援やハラル製品のテストします。第 13 条（1） 第 12 条に定める、LPH を確立しなければならない満たされた要件。a.、彼自身の事務所と設備;b. ある BPJPH; から認定c. あるハラル監査役少なくとも 3 つ （3） 人;とd. は、実験室や研究室を持っている他の機関との協力の協定。(2) 項の LPH (1) は、コミュニティによって設立されたケースに組み込まれた LPH イスラム教宗教法律によって提出しなければなりません。第 14 条(1) ハラル規定に基づく監査第 13 条手紙 c が任命、LPH によって解雇されました。(2) 項 (1) に掲げるハラール LPH によって監査人の選任は、要件を満たす必要があります。a. 市民インドネシア;b. イスラム教;c. 最低度地層 1 (1) 食品、化学、生化学、生物学的、産業工学、または薬局; の分野での教育d. 理解し、イスラム教の法学に従ってハラル製品に関する広範な知識を持っています。e. は、グループ; および/または個人的な利益の上の人々 の利益に優先順位を与えるとf. MUI から証明書を取得します。第 15 条当番第 14 条に定めるハラル監査：a. 検査し、使用; 材料を調査b. 検査および製品の処理のプロセスを調べるc. 審査および屠殺; 制度の見直しd. 製品の場所を調べるe. 検査機器、生産、および記憶域スペース;f. チェック分布とプレゼンテーションの製品;g. の合法的な取引システム保証を確認してください。とh. 検査結果の報告および/またはテスト、LPH。第 16 条さらに、LPH に関する規定の政府の規制。第三章材料とハラル製品のプロセスパート 1材料第 17 条(PPH で使用される材料 1) 原材料、加工材料、副資材、ヘルパーから成っています。（2） サブセクション （1） に掲げる資料から来る。a. 動物;b. 植物;c. 微生物;またはd. 材料化学プロセス、生物学的プロセスや遺伝子工学のプロセスにより製造されます。(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.Pasal 18(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:a. bangkai;b. darah;c. babi; dan/ataud. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.Pasal 19(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 20(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.Bagian KeduaProses Produk HalalPasal 21(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;b. bebas dari najis; danc. bebas dari Bahan tidak halal.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 22(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis; ataub. denda administratif.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.BAB IVPELAKU USAHAPasal 23Pelaku Usaha berhak memperoleh:a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; danc. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.Pasal 24Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;c. memiliki Penyelia Halal; dand. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.Pasal 25Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dane. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.Pasal 26(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.Pasal 27(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif; atauc. pencabutan Sertifikat Halal.(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:a. teguran lisan;b. peringatan tertulis; atauc. denda administratif.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 28(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:a. mengawasi PPH di perusahaan;b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;c. mengoordinasikan PPH; dand. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:a. beragama Islam; danb. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.BAB VTATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALALBagian KesatuPengajuan PermohonanPasal 29(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:a. data Pelaku Usaha;b. nama dan jenis Produk;c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dand. proses pengolahan Produk.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Men