Kawat Ke Beograd.Kami sampai di Jak

Kawat Ke Beograd.
Kami sampai di Jakarta pada 25 Jun i 1975 dan berusaha menghadap Presiden Soeharto, da n menemui Menteri Ekuin Widjojo Nitisastro. Namun tidak berhasil. Karena , kedua, beliau ini besoknya, 26 Juni 1975, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Iran, Yugoslavia, Kanada dan Amerika Serikat - kemudian tenis ke Jepang. Saya hanya sempat melapor melalui telepon kepada Menteri Widjojo Nitisastro.
Dalam pada itu Omi-san di Jepang, menurut berita, berusaha terus mencari bahan. guna. meyakinkan Pemerintah Jepang. Sangat mengejutkan, bahwa pada suatu hari, datang berita dari Gaimusho, yang memberikan kesan seakan-akan Pemerintah Indonesia tidak merasa perlu menyelenggarakan penanda-tanganan kontrak pada hari-hari Presiden Soeharto berada di Tokyo -bahkan dikatakan lebih condong memilih tanggal 17 Agustus berikutnya. Berita ini, syukur segera dapat ditiadakan dengan sebuah Nota Diplomatik dari KBRI Tokyo atas persetujuan Departemen Luamegeri di Jakarta.
Menjelang akhir Juni, M ITI mengirimkan pesan melalui KBRI Tokyo, a gar kami segera kembali ke Tokyo. Sampai di Tokyo pada hari Minggu 29 Juni tengah malam. Besok harinya pada jam 11.00 kami diterima Direktur Jenderal Hashimoto yang didampingi para Direktur, Omi dan Toyoshima.
Dari penjelasan Hashimoto-san jelas terkesan, bahwa MITI tidak berhasil. mendapatkan konsensus terhadap usul yang telah diajukan kepada Pemerintah Indonesia. Dikalangan Pemerintah Jepang sendiri, khususnya dari pihak Menteri Keuangan Ohira, ditandaskan, . bahwa bantuan kepada Indonesia sudah cukup menonjol.
MITI kemudian mengubah siasatnya ke usaha untuk membuktikan, bahwa proyek ini amat penting bagi Pemerintah Indonesia. Sebagai bukti akan diperlihatkan, bahwa Pemerintah Indonesia bersedia ikut mengambil bagian dengan tanggungan yang lebih besar lagi.
Ada pun usul baru MITI yang diajukan Direktur Jenderal Hashimoto meliputi hal-hal seperti berikut:

a. Pemerintah Jepang mengusulkan agar Pemerintah Indonesia dapat menerima baik sebagai prinsip untuk berpartisipasi sebesar 25%, berupa modal saham, maupun dalam bentuk modal pinjaman. Ini berarti Pemerintah Indonesia harus memberikan pinjaman pula dari sumber dana sendiri.
b. Pemerintah Jepang menyadari, bahwa keadaan keuangan di Indonesia memang belum begitu baik, namun sebaliknya keadaan di Jepang pun sedang sangat buruk. Pemerintah Jepang bermaksud memberikan 15% dari 25% modal pinjaman yang akan menjadi tanggung Pemerintah Indonesia sebagai pinjaman OECF kepada Pemerintah Indonesia, untuk diteruskan ke perusahaan di Indonesia.
Namun 10% dari 25% tadi, harus ditanggung oleh Pemerintah. Indonesia sendiri, yakini AS $60 juta dengan syarat yang sama seperti OECF.
c. Syarat pinjaman OECF akan sangat lunak. Yakni pembayaran kembali dalam 30 tahun, termasuk 8 tahun waktu tenggang dan bunga 3% . Pemerintah Indonesia diminta meneruskan pinjaman ini dengan syarat yang sama ke perusahaan patungan.
d. Modal saham pihak Indonesia pada permulaan tetap 10%, sehingga pada tahap permulaan pihak Jepang akan mengambil 90%. Namun dari 90% modal saham ini, OECF akan mengambil setengah atas nama OECF, sampai para investor mampu membelinya kembali.
e. Pabrik pelebur tetap akan dijadikan jaminan bagi pinjaman.
Pemerintah Jepang memang sudah melangkah jauh bila dibandingkan dengan kelaziman sebelumnya. Namun bagi Pemerintah Indonesia memberikan pinjaman ke suatu proyek yang pada hakekatnya adalah penanaman modal asing, meskipun dengan syarat OECF yang demikian lunak, merupakan hal baru yang sangat mendasar dilihat dari segi kebijaksanaan moneter Indonesia. Pemerintah Jepang meminta jawaban selekas mungkin terhadap usul baru MITI tersebut.
Kami sendiri melihat makna yang masih cukup menarik dalam usul ini demi terlaksananya sebuah proyek besar, yang benar-benar mulai memanfaatkan kekayaan alam nasional dengan cara yang cukup berarti. Oleh karena itu kami bersedia menerima usul tersebut, satu dan lain tergantung pada persetujuan Pemerintah RI asalkan benar-benar merupakan usul yang final.
Dari sikap yang kooperatif dari pihak pejabat-pejabat MITI, jelas tampak niat baik dan hasrat yang masih kuat paling sedikit di pihak MITI. Sikap yang agak keras dari Kementerian Keuangan Jepang sebenarnya dapat difahami, karena baru saja Pemerintah Jepang menyetujui bantuan kepada Indonesia - baik di dalam rangka IGGI, pun dalam rangka usaha mengatasi musibah finansial pada Pertamina.
Di pihak Indonesia, khususnya Bappenas, semula sebenarnya ada masalah pula, yang berkisar pada pertanyaan: apakah pinjaman OECF ini akan dimasukkan dalam rangka program bantuan IGGI kepada Indonesia, ataukah di luar itu.
Masalah ini teratasi dengan kesepakatan, bahwa bantuan OECF secara resmi akan di-declare sebagai bantuan dalam rangka program bantuan Pemerintah Jepang ke Pemerintah Indonesia namun tidak akan mempengaruhi "standing commitments " yang sudah ada.
Sambil menyampaikan usul final ini, pejabat-pejabat MITI tampaknya hendak meyakinkan kami juga dengan pandangan, bahwa Indonesia sebenarnya tidak perlu terlalu cemas terhadap syarat-syarat baru ini. Sebab dalam waktu singkat Indonesia akan mulai mengekspor LNG yang akan memberikan pendapatan baru sebesar AS $1 milyar tiap tahun. Pemerintah Jepang akan mendahulukan pinjaman OECF sebesar 15%, sehingga kewajiban Indonesia dapat dipenuhi baru sesudah itu. Masih terang dalam ingatan saya ucapan penutup mereka "…... when has Japan ever let down Indonesia, when it is in trouble......” suatu ucapan yang sedikit banyak menunjuk ke arah syncicated loan yang baru diberikan kepada Bank Indonesia sebesar AS $750 juta sebagai langkah segera untuk mengatasi masalah. Pertamina.
Biarpun usul tersebut cukup menarik, . masalahnya cukup mendasar, sehingga perlu diajukan lebih dahulu kepada Pemerintah RI sebelum diputuskan.
Problem praktis adalah, bahwa baik Presiden Soeharto, maupun Menteri Widjojo Nitisastro dan Menteri Sudharmono yang berwenang dalam tahap terakhir memberikan persetujuan, pada waktu itu semua berada di Beograd.
Setelah berembug dengan Duta Besar Indonesia di Jepang, Yusuf Ramli, di putuskan, saya akan mengirimkan kawat kepada kedua menteri tersebut di Beograd dengan disertai kawat dari Duta Besar Yusuf Ramli langsung ke Presiden Soeharto guna melaporkan perkembangan terakhir dan memintakan keputusan.
Waktu telah menunjukkan jam 15:00, 1 Juli 1975. Sedangkan rombongan Presiden akan meninggalkan Beograd 2 Juli esok harinya --- suatu peluang waktu kurang dari 24 jam.
Kami berusaha juga mencari hubungan telepon ke Beograd. Bahkan mencoba mencari hotel yang mungkin didiami para menteri --- namun tidak berhasil. Ternyata seluruh rombongan berada di sebuah pulau di laut Adriatic dan tidak dapat dihubungi melalui telepon international.

結果 (日本語) 1:

ベオグラードにワイヤ
1975 年 6 月 25 日にジャカルタで着くとスハルト大統領を見落とすししよう、da n Ekuin 大臣 Widjojo Nitisastro に会った。しかし、無駄に。、第二に、彼はだったので次の日、1975 年 6 月 26 日、テニスにイラン、ユーゴスラビア, カナダ、アメリカ合衆国日本への公式訪問をし作られました。私はちょうど電話を大臣 Widjojo Nitisastro です。 レポートをならなかった
一方で近江さんのニュースによると、日本の食材を探しているしようとして。グナ。日本の政府を説得します。非常に驚くべきは、1 日のニュースはから来た寄港インドネシア政府は東京での生活の日にスハルト大統領署名契約すると言われてももっと傾いた投票次に 8 月 17 日を保持するために必要を感じませんでしたかのように印象を与えます。このニュースは、感謝祭すぐに削除できる東京の大使館から外交ノートと部門の承認に
6 月の終わりによってジャカルタで LuamegeriM ITI は東京では、我々 はすぐに東京に戻ったガー大使館を通じてメッセージを送信します。真夜中に日曜日、6 月 29 日、東京に到着します。11:00 で明日の朝事務局長橋本、ディレクター、近江を豊島同行頂きました
橋本さんの説明は明確に感銘を受けた、その通産省は成功しません。インドネシア政府に提出された提案に対するコンセンサスを得る。特に財務大臣大平、ditandaskan からの日本の政府の間でインドネシアへの援助は非常に優れている.
通産省し変更を証明する、しようとする siasatnya このプロジェクト インドネシア政府にとって非常に重要であります。証拠が示すとおりインドネシア政府は再度大きい扶養家族と分かち合うことをいとわない。
も新しい提案提案通商産業省事務局長橋本、次のようなものをカバーするのです：

ア日本政府は、インドネシア政府が受け付けられることへの参加を原則としていずれかの共有のフォームでの 25 ％ 資本、または資本融資の形で提案しました。これインドネシア政府が独自の資金源からする必要があります融資も意味します。
b. 日本政府は、インドネシアの財政の状態はあまり良くないが、逆に日本の状況は非常に悪いされていた気づいた。日本政府は貸付資金の 25 ％ の 15% インドネシアにインドネシアの会社に転送することは、インドネシア政府として政府 OECF ローンの責任になりますを提供しようとすると
10% 25%、政府が負担するが。インドネシアだけでも、信じると OECF。 同じ条件で米国 $ 6000 万
OECF 融資条件は c. に非常に柔らかくなります。8 年の猶予期間と 3 ％ の金利を含め、30 年で返済。インドネシア政府がジョイント ベンチャーに同じ用語でこれらの融資を転送するように頼まれた
d. インドネシア党日本の初めに 90 ％ を取るだろうので、固定の 10 ％ の初めに首都を共有します。しかし株式資本の 90 ％、OECF かかります半分、OECF に代わって投資家が買える背中まで
e. バスター ミルズ政府融資の担保として残る
日本は確かにステップ アップしてかなり前のケースと比較されたとき。しかし、インドネシア政府規定では、外国資本の投資は実際にはプロジェクトに融資を提供するためをので、柔らかく、OECF、新しいものはインドネシアから見た金融政策の面で非常に基本的です。日本政府の新たな提案への回答があります selekas 通商。 求めた
の意味はまだこの提案は本当にかなり意味する方法で国家の天然資源を活用し始めている主要なプロジェクトの実施のための非常に興味深いものを参照してください。したがって我々 は、1 つの提案を受け入れることをいとわないと限り、それは本当に態度から最終的な提案はインドネシアの政府の承諾によって異なります、他のこと。
通商産業省当局者の協同組合は確かに善意を見えます、欲求は依然として強い少なくとも通商産業省側。日本を理解することができます実際に、財務省のではなく過酷な態度日本の政府は最近インドネシア-インドネシアのプルタミナ パーティー インチで財政の災害を克服するために努力のフレームワークにも、IGGI のフレームワークの両方への援助を承認したので
、特に、元、ある実際に元の問題とにかく、質問を中心に展開: OECF これは融資がフレームワーク プログラム ヘルプ IGGI インドネシア、またはそれの外側に含まれます
。この問題は、契約の解決、OECF は役立つことに公式に宣言する-政府の枠組みの中の援助としてへの援助計画インドネシア政府が日本に「立っている約束 (フィルム)」は影響しませんですすでにそこ
この最終的な提案を提供しながら通商当局者明らかかくにんしたかった我々 はまた、ビューそのインドネシア実際に必要はありませんこれらの新しい用語に対してあまりにも気になります。インドネシアでの短い時間のため毎年私たち 10 億ドルにのぼる新たな収入を提供する LNG のエクスポートが開始されます。インドネシアの後新しい義務を満たすことができるように、日本政府は 15% によって OECF 融資への優先順位を与えます。彼ら私の記憶に挨拶クローザーでまだ光".... とき日本はこれまで失望させるインドネシア、困って... が..."少し多くの問題を解決するために即時のステップとして米国 $ 7 億 5000 万にのぼる銀行インドネシアを与えられた新しい syncicated 融資に向けてポインティングの挨拶します。プルタミナ.
さらに非常に興味深い提案。問題は、かなり基本的ですそれは実用的な問題の決定された前に、インドネシア政府に最初提出する必要があるので
は、どちらも大統領のスハルト大臣 Widjojo Nitisastro、最後の段階で承認された大臣 Sudharmono に承認を与えた、すべて当時ベオグラードで
日本では、ジョセフ Ramli、インドネシア大使との議論の後の接続を切断します。送ります、ワイヤー ベオグラードの閣僚にワイヤーで最新の動向を報告する大統領のスハルトに直接大使ジョセフ Ramli からと memintakan 決定が見せた時間
1975 年 7 月 1 日 15:00。大統領の側近はベオグラードに残す 7 月 2 日---翌日 24 時間未満のチャンス間
。私達もベオグラードへの電話接続を探してみました。大臣--住んでいる可能性がありますホテルをお探しもしようとしているが、無駄に。グループ全体のアドリア海の島にされているが判明し、

国際電話に到達できませんでした。