冨f Menteri Perindustrian Republik I

冨f
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80刈－nm/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu basil industri
kaca, khususnya Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaea Lembaran Berlapis Perak, melindungi konsumen, dan meneiptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaea
Lembaran Berlapis Perak seeara w司ib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaea Seeara W句ib;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Estαblishing The World Trαde Orgαnizαtion (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2 - Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80刈－INDメPER/9/2015
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi d出1 Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lambaran Negara
8. "Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015" tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
9. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah deng出1 Keputusan Presiden Nomor 79j P tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-IND / PER / 9/ 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND / PER / 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/ M-DAG / PER / 11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG / PER / 1/2014;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberlakuan W勾ib; Standar Nasional Indonesia Secara
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreeme ηt oη Technical Bα庁花r to Trα， de -
World Trα，
de Orgαη包αtioη （TBT - WTO);
】 3 - Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80刈－I'rIDメPER/9/2015
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTER! PERI NDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA SECARA WAJIB.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan/ atau Cermin Kaea Lembaran Berlapis Perak sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga melakukan kegiatan sertifikasi produk sesuai persyaratan SNI.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan/ atau Cermin Kaea Lembaran Berlapis Perak sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan man司jemen mutu menurut SMM SNI 19- 9001-2001/ ISO 9001-2000 atau revisinya/ sistem manajemen mutu lain yang diakui bagi Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor atau SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya/ sistem manajemen lain yang diakui bagi Kaea Lembaran, Cermin Kaea Berlapis Aluminium dan/ atau Cermin Kaea Berlapis Perak.
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilaterα， I Recognition A庁αηgemeηt (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/ atau secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan SPPT-SNI terhadap perusahaan / produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI.
- 4 - Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80川－IND 乍ER/9/2015
8. Petugas Pengawas Standar barang dan/ atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/ atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktur/ Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktur / Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaea Lembaran Berlapis Perak pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
12. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perind ustrian.
13. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
14. Dinas Kabupaten / Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten / kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
Pasal 2
(1) Memberlakukan seeara w吋ib:
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor ter・hadap 2 (dua) jenis Kaea Pengaman dengan nomor SNI, jenis produk dan nomor Pos Tarif/ Hαrmonize System (HS) Code sebagai berikut:
No. Jenis Produk Kaea No. SNI No. HS
"Kaea Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor terdiri atas :
吋 Kaea Pengaman Diperkeras
( Tempered Safety Glαss)
b) Kaea Pengaman Berlapis
( Lαminαted Safety Glαss)" "15-0048-
2005/ Amd
1: 2014
15-1326-
2005" "7007.11.10.00
7007.21.10.00"
- 5 - Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :·80刈－INDメPER/9/2015
b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaea Lembaran
dengan nomor SNI 15-0047-2005 dan nomor Pos Tarif / H αrmoη包e System (HS) Code 7003.12.20.00, 7003.12.90.00, 7003.19.90.00, 7004.20.90.00,
7004.90.90.00, 7005.10.90.00, 7005.21.90.00,
7005.29.90.00, dan 7006.00.90.00; dan
c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Cermin Kaea terhadap 2 (dua) jenis Cermin Kaea dengan jenis produk, Nomor SNI dan Nomor Pos Tariff Hα門mη包e System (HS) Code sebagai berikut:
No. Jenis Produk Kaea No. SNI No. HS
1. Cermin Kaea 15-4756- Ex.
Lembaran Berlapis 1998 7009.91.00.00;
Aluminiu m dan Ex.

2.

結果 (日本語) 1:

冨f Menteri Perindustrian Republik Indonesia PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80刈－nm/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA SECARA WAJIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu basil industri kaca, khususnya Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaea Lembaran Berlapis Perak, melindungi konsumen, dan meneiptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaea Lembaran Berlapis Perak seeara w司ib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaea Seeara W句ib; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estαblishing The World Trαde Orgαnizαtion (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); - 2 - Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 80刈－INDメPER/9/2015 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi d出1 Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lambaran Negara 8. "Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015" tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik インドネシア 2015年数 54)9 国家認定委員会の 2001 年に大統領令数 7810. 大統領令改正大統領令番号 79j P 2015; 2014 年省庁や大臣 Appointing 内閣の成立に関する数 121/P 動作期間 2014年-2019 deng出 111. インドネシアの国立工業規格の番号 86/M-IND/PER/9/2009年産業の大臣の規則12. 業界数 105/M-IND/%/10/2010 組織についての大臣、産業省の作業の規制13. 大臣の貿易規制番号 67 M-DAG あたり/11/2013 年月日商工大臣数 10/M-DAG/%/1/2014; 規制改正として商品にインドネシア語のラベルの下での義務について14. 規制 Bsn の頭番号 1 国立標準化ガイドラインについて 2011 年ガイドラインについて 2011 年数 301W勾ib; の制定インドネシアの国家基準15. Bsn 番号の頭の規制3 2013年国立標準化ガイドラインに関する通知と Penyelisikan Agreeme ηt oη Trα、デ - を技術 Bα庁花r の実装のフレームワーク内で世界 Trα・ デ ・ Orgαη包αtioη (tbt 協定 WTO);インドネシアの産業大臣 】 3 規制番号: 80 刈 I'rID メPER/9/2015 年決めた。セット大臣の規制!妖精 NDUSTRIAN についてインドネシアの国民の標準的なガラスの制定が納税者です。第一条規制大臣でこれと質問します。1. 証明書製品使用 SNI の以下省略 SPPT-SNI は運転 Kaea Kaea シート、ミラー コーティングされたアルミニウム シート Kaea 安全性を生成することができるメーカーを証明する製品によって発行された証明書および/またはミラー Kaea シルバー メッキ シート標準の要件に従って。2. 製品認定機関、以下省略 LSPro SNI の条件に従って機関製品認証活動でです。3. 研究室は研究室運転 Kaea、Kaea シート サンプル安全に対するテストのアクティビティを実行するテスト ミラー コーティングのアルミニウム シート Kaea および/またはミラー Kaea シルバー メッキ シート試験方法のレベルによると。4. 品質マネジメント システム、以下省略 SMM は一連の man司jemen の側の SMM SNI 19-9001-2001年/ISO 9001-2000年によると品質の実装のフレームワークまたはそれらの改訂で活動/Kaea のドライバーに安全側の SMM SNI ISO 9001: 2008 またはそれらの改訂の他の品質マネジメント システムが認識される他の管理システムに定評 Kaea シート、アルミ コーティング Kaea ミラーおよび/またはミラー シルバー メッキ Kaea。5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilaterα， I Recognition A庁αηgemeηt (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/ atau secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan SPPT-SNI terhadap perusahaan / produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI. - 4 - Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 80川－IND 乍ER/9/2015 8. Petugas Pengawas Standar barang dan/ atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/ atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 10. Direktur/ Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktur / Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian. 11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaea Lembaran, Cermin Kaea Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaea Lembaran Berlapis Perak pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian. 12. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perind ustrian. 13. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 14. Dinas Kabupaten / Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten / kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Pasal 2 (1) Memberlakukan seeara w吋ib: a. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaea Pengaman untuk Kendaraan Bermotor ter・hadap 2 (dua) jenis Kaea Pengaman dengan nomor SNI, jenis produk dan nomor Pos Tarif/ Hαrmonize System (HS) Code sebagai berikut: No. Jenis Produk Kaea No. SNI No. HS "Kaea Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor terdiri atas :吋 Kaea Pengaman Diperkeras( Tempered Safety Glαss)b) Kaea Pengaman Berlapis( Lαminαted Safety Glαss)" "15-0048-2005/ Amd1: 201415-1326-2005" "7007.11.10.007007.21.10.00" - 5 - Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor :·80刈－INDメPER/9/2015 b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaea Lembaran dengan nomor SNI 15-0047-2005 dan nomor Pos Tarif / H αrmoη包e System (HS) Code 7003.12.20.00, 7003.12.90.00, 7003.19.90.00, 7004.20.90.00, 7004.90.90.00、7005.10.90.00、7005.21.90.00、7005.29.90.00 と 7006.00.90.00。とc. インドネシア国家標準 (SNI) ミラー Kaea 2 (2) に対して次のように製品の種類、番号、および郵便番号の SNI Hα門mη包e システム (HS) コードとミラー Kaea の種類。号製品種類 Kaea 号SNI 号HS1. ミラー Kaea 15-4756-例:1998 7009.91.00.00-coated シートです。アルミニウム m と例 2。

結果 (日本語) 2:

F冨インドネシア共和国の産業大臣規制大臣 インドネシア共和国の産業数：80刈-nm / PER / 2015分の9 ON インドネシア国家規格の施行グラスTHE 全能の神の恵みによってインドネシア共和国の産業大臣考えると考えます。その産業の結果の品質向上のためにガラス、特に自動車用Kaea安全、Kaea官報、ミラーKaea官報メッキアルミミラーKaea官報メッキシルバー、消費者を保護し、meneiptakan健全な競争と公正を、インドネシアの国家標準の実装を再配置する必要があります自動車安全Kaea、Kaeaシートに（SNI）、アルミニウム被覆シートKaeaミラーとミラーKaea司IBワットガゼットseearaシルバーメッキ; B。段落で言及考察に基づき、それは産業ザ・インドネシア国家標準Kaea Seeara W句IBの大臣の規制を規定することが必要である; 1。1994年の法律第7号契約Estαblishingザ・ワールドTrαdeOrgαnizαtionの批准（世界貿易機関を設立する協定）（インドネシア共和国1994年の数57、インドネシア番号3564の共和国の官報への補足の官報）; 2。2006年の法律第17号（インドネシア年の共和国官報2006ナンバー93、サプリメントによって改正された税関1995年の法律第10号（インドネシア年の共和国官報1995ナンバー75、インドネシア番号3612の共和国の官報への補足）インドネシア番号4661）の共和国; - 2 - 産業大臣の規制数：80刈-INDメPER / 2015分の9 3。上の1999年の法律第8号消費者保護（インドネシア共和国1999年の数42、インドネシア番号3821の共和国の官報への補足の官報）; 4。産業に関する2014年の法律第3号（インドネシア2014年ナンバー4の共和国の官報、インドネシア番号5492の共和国の官報）; 5。法律番号標準化さd出1適合性評価（インドネシア共和国2014年の数216、インドネシア番号5584の共和国の官報への補足の官報）に関する20年2014; 6。国立標準化（インドネシア2000年の共和国数199の官報、インドネシア番号4020の共和国の官報への補足）に関する2000年の政府規制第102号; 7。2015の大統領令第7州省の機関（国家Lambaran 8.「インドネシア年の共和国2015番号8）;大統領令数29年2015」の工業省（共和国の官報インドネシア2015年番号54）; 9。国家認定委員会に関する2001年の大統領令第78号、10。改正小平出1大統領令番号79j Pを2015として大統領令第121号/労働内閣大臣省の設立に関する2014年のPと予定期間2014年から2019年; 11。産業第86号/ M-IND / PER大臣/インドネシア国家標準産業セクターに関する9/2009の規制; 12。産業大臣産業省の組織と管理上の第105号/ M-IND / PER / 10/2010の規制; 13。製品では、インドネシアに含めるラベルに関する商業大臣規則第67号/ M-DAG / PER / 2013分の11、取引番号10 / M-DAG / PER / 2014分の1の大臣の規制により改正された。14。国立標準化ガイドラインに関する国家標準化機関規則第1号2011年の頭のためのガイドラインの2011年の第301 W勾IBの応用; インドネシア国家規格15。国家標準化機関数の規制フレームワーク実装の国立標準化ガイドライン通知とPenyelisikanに関する3年2013 agreemeηToη技術Bα庁花RデTRαへ- 世界TRα、デOrgαη包αtioη（TBT - WTO）】3 -規制産業のRI数：80刈-I'rIDメPER / 2015分の9決定：規定する大臣の規制を ON PERI NDUSTRIAN。インドネシア国家標準ガラスコンパルソリーの施行第1条：以下と呼ばれる1。以下SPPT-SNIと呼ばれるSNIマーキングの製品証明書は、自動車、Kaea官報、ミラーKaea官報メッキアルミニウムおよび/またはミラーKaea官報メッキシルバーに従ってためKaeaセキュリティを生産することができるメーカーに製品認証機関によって発行された証明書ですSNIの要件。2。以下、IPCと呼ばれる製品認証機関は、SNIの要件に応じて製品の認証を行う機関である。3。テストラボは、サンプルKaea自動車安全、Kaea官報、Kaeaミラーアルミコート紙および/または銀メッキミラーKaea官報適切な試験方法SNI上の実験室試験を行っています。4。以下、SMMと呼ばれる品質マネジメントシステムは、SNI 19〜9001から2001 QMS / ISO 9001-2000または自動車安全KaeaやSMM SNIのために認識され、その改訂/品質マネジメントシステムに従って司男品質gementを実現するために、一連の活動でありますISO 9001：2008またはKaeaシートのために認識され、その改訂/他の管理システム、ミラーKaeaおよび/または銀メッキミラーKaea被覆アルミニウム。5。研究所は、品質マネジメントシステム認証のために、以下、LSSMMを呼ばKANや認証活動のSMMを実行するために相互承認またはKANとMultilaterα、私の認識A庁αηgemeηt（MLA）の契約をした他の国の認定機関によって認定された機関である。6。以下、KANと呼ばれる国家認定委員会は、非構造担当機関及び適合性評価機関の認定を担当しています。7。サーベイランスはSPPT-SNIを取得した会社/メーカーに対するSPPT-SNIの適用の一貫性にIPCによって定期的および/または特異的にチェックされている。- 4 - 産業大臣の規制数：80川-IND乍ER / 2015分の9 8。オフィサーで商品および/またはサービスの基準監督工場、以下PPSPを呼び、SNIを強制している中央や生産現場での商品および/またはサービスの監視を行うために割り当てられた領域と、オフサイト生産活動における公務員であります必要。9。大臣は産業の分野で政府業務を開催大臣である。10。産業開発のディレクター/総局は織物やその他の化学工業省のディレクター/総局である。11。工業監督のディレクターは、織物やその他の化学工業省の総局での自動車安全Kaea、Kaeaシートのための里親業界のディレクター、アルミニウム被覆シートKaeaミラーとミラーシルバーコート紙Kaeaです。12。ARDIはperind ustrianの分野で研究開発を行うタスクを持っている体である。13。道庁は、産業分野での政府業務を開催県のユニットを、取り組んでいる。14。リージェンシー/市は、地区/都市でユニットを動作している産業の分野で政府業務を開催しています。第2条には（1）吋IB wのseearaを採用：。2（2）タイプKaea SNI保障番号、製品タイプと見出しの数/Hαrmonizeシステム（HS）コード次のように向かって自動車安全Kaeaター・インドネシア国家規格（SNI）：いいえ。製品タイプKaea号 SNI号 HS "Kaea安全のために自動車がで構成されています吋Kaea安全を硬化（焼戻し安全Glαss）をB）Kaeaレイヤード・セキュリティ（Lαminαted安全Glαss）" "15-0048- 2005 / AMD 1：2014 15-1326- 2005" "7007.11。 10時7007.21.10.00 " - 5 - 産業大臣の規制数：80刈-IND・メPER / 2015分の9 B。インドネシア国家規格（SNI）Kaea官報SNI 15-0047-2005及び/ Hαrmoη包電子システムの見出し番号の数と（HS）コード7003.12.20.00、7003.12.90.00、7003.19.90.00、7004.20.90.00、7004.90.90.00、7005.10.90.00、7005.21.90.00、7005.29.90.00、および7006.00.90.00。そして、C。インドネシア国家規格（SNI）ミラーKaeaミラーKaeaの2（2）のタイプの製品タイプによって、以下のようにSNIと関税の数が第Hα門Mη包電子システム（HS）コードを見出し：いいえ 製品タイプKaea号 SNI号 HS 1。。Kaeaミラー15-4756-例官報レイヤード1998 7009.91.00.00; Aluminiu mと例。2。