Sayangnya WALHI melihat bahwa restr

Sayangnya WALHI melihat bahwa restrukturisasi yang dijalankan dalam kurun waktu 100 hari ini belum keluar dari “jebakan” akar masalah yang sama, karena dalam Kementerian ini tetap ada Dirjen Planologi yang seharusnya dikeluarkan dan masuk pada Kementerian yang lain yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Konsolidasi yang diharapkan bisa memperkuat fungsi dan kewenangan Institusi Lingkungan Hidup ini juga jauh dari harapan, ini bisa dilihat dari pendelegasian kewenangan ijin lingkungan kepada BKPM, bahkan dengan durasi perijinan lingkungan yang dipersingkat dari 75 hari menjadi 30 hari. Meskipun disampaikan bahwa itu terkait dengan hal administrasi, namun faktanya di lapangan, administrasi formil yang justru mengalahkan esensi lingkungan hidup itu sendiri yakni asas kehati-hatian dini.

Basis argumentasi dari Presiden bahwa lingkungan hidup akan “memimpin” pada isu lain dan sektor SDA, faktanya belum bisa menunjukkan hal tersebut dalam 100 hari ini. Indikatornya sederhana, sebagai Institusi yang memiliki mandat UU 32/2009 untuk perlindungan dan pengelolaan LH, seluruh program yang disebutkan sebagai dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, semua berisi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Tidak ada menyentuh sedikitpun bagaimana memastikan seluruh proyek pembangunan infrstruktur mensyaratkan KLHS, sehingga ada upaya kuat dari Kementerian ini untuk merancang PP KLHS, bahkan sebagai quick win yang harusnya menjadi program prioritas selama 100 hari ini.

Penerbitan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikategorikan mendukung kedaulatan pangan, kedaulatan energi, bukan hanya bertentangan dengan filosofi penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan mempertahankan sumber masalah di kementerian kehutanan selama ini, dimana cara pandang defenisi hutan adalah kawasan yang sering masuk ke persoalan tenurial. Ini dapat dilihat dalam programnya dengan menyediakan: (1) HPK dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Inhutani, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, (2) Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terhadap Tambang, (3) Penerbitan Permen LHK tentang Kebijakan Pembangunan HTI untuk kedaulatan pangan dan energi yang justru menghilangkan akses dan wilayah kelola rakyat yang berakibat pada hilangnya kedaulatan pangan masayrakat lokal untuk penyediaan daging sapi di NTT, melalui Izin Usaha Pemanfaatan Silvopastura.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa “dalam 100 hari ini, upaya penyelamatan lingkungan hidup pemerintahan Jokowi-JK, masih berkutat pada pernyataan politik, belum diturunkan pada produk kebijakan hukum yang mampu menjangkau problem struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam”. Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimandatkan khusus memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana mandat UU 32/2009 juga masih berkutat pada rekonsilidasi institusi internal dan belum menunjukkan upaya strategis dan sistematis dalam penghentian kerusakan lingkungan hidup dan pemulihannya”, tegas Abetnego.

Secara positif, terobosan oleh Kementerian LH dan Kehutanan ini coba dilakukan untuk menegakkan hukum lingkungan namun juga masih belum menunjukkan penyelesaian akar masalahnya. Ini dapat dilihat dari penanganan kasus kasus penyelesaian konflik masyarakat Sungai Tohor (Tebing Tinggi) seharusnya posisi KLHK bukan mediator, tetapi melakukan revisi atau pencabutan izin terhadap perusahaan pembakar hutan-lahan.

Penghentian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Kementerian ini lebih pada hal-hal teknis misalnya dengan membasahi kawasan gambut dengan blocking kanal, semistinya bisa lebih prograsive dengan mendorong review perizinan untuk memulihkan keseimbangan ekologi hutan. Walaupun proses hukum dan koordinasi antar penegak hukum mulai di dorong, dikhawatirkan proses penghentian laju pernerbitan izin tidak signifikan dengan proses review izin, terlebih kini proses izin lingkungan dipersingkat menjadi 30 hari. Sementara kebutuhan mendasar yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mendorong lahirnya system dan mekansime review perizinan. Sehingga pemulihan fungsi hutan lingkungan menjadi gerakan yang menyeluruh ke daerah.

Tim Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk oleh KLHK melalui SK Menteri LHK Nomer SK.24/Menhut-II/2015 sebagai upaya bagi institusi ini untuk menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup yang melibatkan organisasi masyarakat sipil kami nilai sebagai terobosan yang dilakukan oleh LHK untuk menangani pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai sebuah terobosan di tengah begitu banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, tentu kami tidak berharap Tim ini mengadopsi pendekatan “konvensional” dan reguler pengaduan masyarakat yang sudah ada di Kementerian sebelumnya dan juga tidak bersifat legal formal semata. Belajar dari masa lalu, bahwa masyarakat selalu kalah menghadapi korporasi penjahat lingkungan, karena Pemerintah selalu menggunakan pendekatan legal formal yang sulit bisa dipenuhi oleh masyarakat. Misalnya soal pembuktian limbah yang harus ilmiah, sementara masyarakat tidak bisa mengakses teknologi untuk bisa menjadi alat bukti yang diakui oleh negara.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden sendiri bahwa konsolidasi paska Pilpres belum bisa berjalan cepat, dan upaya pelemahan KPK sebagai institusi yang diharapkan bisa kuat untuk memangkas kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam, pernyataan politik Jokowi untuk menjalankan janjinya dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pengelolaan kekayaan alam yang berkadilan, harus diletakkan sejak awal untuk meletakkan pondasi pada penyelesaian problem struktural lingkungan hidup dan SDA. Sebagai sebuah pondasi, harusnya di awal tahun pemerintahannya sudah menjadi prioritas yang harus segera dilakukan.

Pandangan WALHI atas Laporan Pelaksanaan 100 hari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

結果 (日本語) 1:

残念なことに、WALHI がリストラ過去 100 日間で実施されていない「トラップ」から、問題の根本は、同じことに気づいたこの厚労省では、まだ Planologi 局長人が発行する必要があり、他の省庁 IE 農業省空間に入ったの。予想される統合機能を強化できると制度的環境の権限も期待から遠く、それからわかるように環境許可の委任に彼、環境許可期間も短縮された 75 日から 30 日。それを配信、管理に関連が、問題の事実は、裁判所は、このように環境自体、すなわち初期の慎重さの原理の本質を破ってホルミルの管理。環境は他の問題や、SDA のセクターに「リード」大統領から引数 base という事実ない表示できます 100 日間で。単純な充電インジケーター、行為 32/2009 年の保護のための任務を持っている機関としてと LH、プログラム全体の管理はインフラストラクチャの開発のためのサポートと呼ばれます、機能および割り当ておよび森林区域森林面積の使用への変更にはすべてが含まれています。迅速な勝利この 100 日間のプログラムの優先順位のことになっても、PP KLHS のデザインにこの省から強い努力があるので全体のインフラ開発プロジェクトに KLHS、する必要がありますを確保する方法のわずかなタッチがありません。環境省・環境省林業、マージの哲学に反するだけでなく、エネルギーの主権、食糧主権をサポートする分類される林業によって発行された許可証の発行は林地の質問に入るも森の中が地域多くの場合この defenisi 視点の間に林業省の問題の原因を維持します。これは提供することによってプログラムで見ることができます： （1） PPC 中央カリマンタン、西カリマンタン、Inhutani、東南スラウェシおよび中央スラウェシ、ゴロンタロ、ローン利用の許可の発行 (2) のプランテーションの 100 万ヘクタールの森林面積のリリース (IPPKH) 森林鉱山 (3) キャンディ LHK 食品とエネルギー主権のようにアクセスを排除するための HTI 開発政策についての出版物の管理と NTT の牛肉を供給するためのローカル masayrakat の食糧主権の損失で起因した人々 の領土Silvopastura を活用してのビジネス ライセンスAbetnego Tarigan、WALHI 国立エグゼクティブ ディレクターこと「これら 100 日間で環境政府 Jokowi-JK 住居はまだ政治的な声明ための救助努力が低下されていない環境および天然資源の構造的な問題に達することのできる製品に関する法的ポリシー」と述べた。環境省林業具体的に義務付けられている保護と環境管理として命令法 32/2009 年をもまだ内部機関に住居を提供し、rekonsilidasi ない損傷と環境の復元を停止する戦略的かつ体系的な努力を示している」、しっかりと Abetnego。積極的に、林業省と、LH によって画期的な行使される環境法を適用するが、またまだ問題のルートの完了を示されません。これは、競合解決コミュニティ川 Tohor (高い崖) ない調停者、KLHK の位置になっている場合の処理の事例から見ることができますがリビジョンまたはフォレスト バーナー土地に対して失効。製技術的事項について省この運河のブロッキングと泥炭区域をぬらすによって、semistinya より prograsive できるよう奨励レビュー権限森林の生態学的バランスを回復する土地・森林火災の停止。法的プロセスと法執行プッシュで調整し始めたが恐れたプロセス終了率 pernerbitan 許可と重要なレビュー プロセスを許可していません、特に環境許可プロセス今 30 日間に短縮します。環境省および林業によって遂行されなければならない基本的なニーズは、中 mekansime システムの誕生を奨励しているし、アクセス許可を確認します。だから領域に全体的な運動にフォレスト環境の機能の復元。環境と林業の市民社会組織を含む環境の訴訟を解決するこの機関のための試みとして閣僚令を介して KLHK LHK 数 SK 24/Menhut-II/2015年によって設定のケースを扱うチーム LHK 環境と林業の苦情を処理する製の突破口として大切にします。環境および森林のそう多くの例の中で画期的なもちろん期待していなかったこの前省も全く形式的な法的性質に既に存在する「従来型」の定期的な公的苦情のアプローチを採用するチーム。政府は常にコミュニティによって満たされることは困難である形式的な法的アプローチを使用するために公衆を常に企業環境犯罪に対する失うことは過去から学ぶ。たとえば人の状態によって認識される可能性があります証拠のための技術にアクセスできませんでした、科学的なする必要があります廃棄物の証拠の質問です。ポストの大統領選挙の統合高速去勢を歩くことができない彼自身大統領および CCA に期待されている機関として伝えるとして天然資源の分野で、政治的な発言をべきである天然資源の管理と環境を救うための試みで彼の約束を実行する Jokowi 犯罪破損をトリムする堅牢な置く berkadilan の基盤を築くため、環境と、SDA の構造的な問題の完了時に開始。基盤として、それは彼の治世の初めにする必要がありますすぐに行う必要があります優先順位となっています。表示レポート実行 WALHI 100 日、環境省および林業

結果 (日本語) 2:

残念ながらWALHIは計画の遺骨省の局長が発行されることになってと農地の省別と空間計画省に入ったために100日の期間で行わ再編は、「トラップ」の外に同じ問題のルーツではないことを参照してください。統合は、環境研究所の機能と権限を強化することが期待されて完成には程遠いこともあり、それも、30日に75日からの環境許可証の短縮期間で、BKPM環境許可に権限委譲から見ることができる。それが投与に関する、実際には環境自体の正式な政権を倒す地面、上に実際には予防原則の本質であることを提出したが。社長のベースの引数は、環境は、他の問題や天然資源セクター、事実上の「リード」という100今日にそれを表示することができていない。インジケータはパッケージ全体が、インフラ整備のための支援として、森林面積と森林地域の機能と使用中のすべてを含むの変更を指定すると、LHの保護と管理のための法律2009分の32の任務を持っ機関として、単純である。すべてのインフラ開発プロジェクトは、SEAが必要なため、省の強い努力があっても100プログラムのための今日。優先事項であるべき迅速な勝利として、そこにPP SEAを設計することであることを確認する方法は全く触れていない環境と林業省によって発行された許可証の発行分類でも森林の定義の観点では、多くの場合、任期の問題に行くエリアです。このため、林業省における問題、のソースを維持食料主権、環境森林省の合併の理念に反しエネルギー主権、だけでなく、サポートしています。これは、提供することで、プログラムで見ることができます：（1）HPKと中央カリマンタン、西カリマンタン、INHUTANI、東南スラウェシ、中部スラウェシ州とゴロンタロの百万ヘクタールの植林面積のための森林の土地のリリースは、（2）ライセンスの発行は（IPPKHの森の使用を借りる）鉱山に対して、（3）利用許可証Silvopasturaを通じて省の地元masayrakat牛肉供給のための食料主権の喪失をもたらした人々のアクセスおよび管理領域を、排除する食料主権とエネルギーのためにHTI開発政策についてのキャンディLHKの発行。Abetnegoタリン、WALHIの全国執行ディレクターと述べ、「この100日以内に、努力はまだ政治的な声明の中で奮闘し、環境Jokowi-JK政府を節約するために、環境や天然資源の構造的な問題に到達した法的政策製品を低下することはない」。環境·森林省で特異的にまだ環境被害と復旧の終了」で戦略的かつ体系的な取り組みを示していない内部や機関の再固定に終始した保護と環境管理だけでなく、法律2009分の32の任務を提供するために義務付けられ、言わAbetnego。正に、環境·森林省によるブレークスルーは、環境法を施行するやろうとしているが、また、問題の和解のルートが示されていません。これは、メディエーターKLHKをしない位置すべき紛争解決コミュニティTohor川（クリフ高）の症例の取り扱いから見たが、同社-土地の森林燃焼へのライセンスの改訂または取り消しすることができます。省が撮影した森林火災や土地の停止は物事の詳細です運河をブロックで泥炭を濡らすことで、たとえば、技術、森林の生態系のバランスを回復するためにレビュー権限を奨励することによりprograsive semistinyaである可能性があります。法執行機関の間で法的手続きや調整が推力に始まったが、彼は中止率はレビュープロセスを可能にするためにかなりpernerbitan権限はなかった恐れられ、特に環境許認可プロセスは現在、30日に短縮しています。環境森林省が実施しなければならない基本的なニーズは、システムとメカニズムのライセンス審査の誕生を促すことであるが。エリアへの総合的な運動に環境森林機能のように回復。環境のケースを解決するための機関のための取り組みとして、省令数LHK SK.24 / Menhut-II / 2015 KLHKによって確立環境と林業の場合を扱うチーム私たちは、環境と林業の苦情のケースを処理するLHKによって作ら突破口として値市民社会組織が関与する生活。環境と林業のように多くのケースの真ん中に突破口として、もちろん我々はこのチームはすでに一人でも、正式な法的性質を以前省に存在しないと「従来の」と定期的な公開報告書を採択期待しないでください。政府は常にコミュニティによって満たされることは困難である正式な法的アプローチを使用しているため、人々は常に企業の環境犯罪者に失われたことを、過去から学ぶ。国民は状態によって認識することができた。証拠のための技術にアクセスすることはできませんが、科学的証拠でなければならない廃棄物についてたとえば社長自らが述べたように、ポスト大統領選挙の統合が速く歩くことができないこと、およびのための強力であることが期待されている機関としてKPKを弱めるための努力環境と天然資源の管理berkadilanを維持するための努力でその約束を実行するために政治的なステートメントJokowi、天然資源部門の汚職の犯罪をカットし、環境の構造的な問題や天然資源の完了時に基盤を築くために最初から配置する必要があります。基盤として、彼の治世の初期の年にする必要があります。実行する必要があります優先事項となっている100日の報告書に関する意見WALHIを環境·森林省