JAKARTA – Pemerintah tampaknya siap

JAKARTA – Pemerintah tampaknya siap pasang badan terhadap kebijakan pro-sawit. Terutama dari sasaran tembak sejumlah LSM lingkungan hidup. Bahkan, pemerintah dan sejumlah kalangan sepakat membatasi ruang gerak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengganggu kedaulatan nasional.

Tak hanya itu, mereka bisa diseret ke jalur hukum. Hal ini terkait dengan kampanye hitam atau black campaign terhadap perkebunan kelapa sawit yang masih terjadi sampai saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menduga kampanye hitam erat kaitannya dengan peranan minyak sawit yang makin dominan dalam penggunaan minyak nabati dunia. ”Karenanya, sawit harus diprotek pemerintah, sehingga apabila ada lembaga atau kementerian, bahkan LSM yang menghambat perkembangan industri sawit nasional, mendingan kita buldoser saja,” tegasnya kepada wartawan.

Menurut Luhut, kelapa sawit harus menjadi komoditas unggulan strategis mengingat andil yang besar bagi perekonomian nasional. ”Industri sawit nasional harus berkembang dan harus menjadi lebih baik. Ini menjadi tugas pemerintah,” tandasnya.

Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) mengatakan, publikasi data dan informasi dari LSM yang cenderung tidak akurat sudah mengganggu iklim usaha di Indonesia. Tudingan yang dilontarkan sejumlah LSM, terutama kepada industri kelapa sawit perlu pembuktian di depan hukum.

”Jangan sampai hanya sebatas rumor yang tidak berdasar. Negara kita ini negara hukum. Kalau ada tuduhan seperti itu, mestinya langsung dibawa ke pengadilan. Biar pengadilan yang membuktikan,” ujarnya kepada wartawan.

Jika tudingan tersebut dibiarkan, lanjut Tungkot, dikhawatirkan justru merusak iklim investasi di sektor perkebunan. ”Tudingan miring itu sangat mengeneralisasi masalah, karena tidak semua perusahaan perkebunan nakal, ada juga yang patuh hukum. Sama seperti LSM, ada juga yang nakal,” tandasnya.

Tungkot menjelaskan, jika tudingan seperti itu digeneralisir, bisa kontraproduktif terhadap pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Padahal, sektor perkebunan kelapa sawit terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa ekspor, pajak, dan penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan perekonomian daerah.

”Aturan tentang izin, lokasi, lahan, dan lingkungan sudah ada dan diterapkan. Kalau ada kasus dan tudingan, perlu pembuktian,” paparnya.

Sebelumnya, sejumlah LSM menuding praktik korupsi marak terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Firman Subagyo, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, juga sepakat dengan upaya pembuktian dari tudingan miring LSM terhadap sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Perlu dipahami, Indonesia negara hukum. Jadi setiap tudingan atau tuduhan, ada prosedur hukum berupa pembuktian di pengadilan. Jangan sampai hanya tudingan tidak berdasar," paparnya.

Sementara itu, riset dari LSM yang mengaitkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa perampasan lahan, perusakan lingkungan, serta konflik sosial sudah menggangu pengembangan tanaman sawit oleh petani.

”Kelapa sawit memiliki peran besar bagi ekonomi Indonesia. Luas lahan kelapa sawit 10,5 juta hektar, 4,4 juta ha dimiliki oleh petani. Dengan data itu, tidak benar perkebunan kelapa sawit dikuasai perusahaan besar,” ujar Hari Priyono, sekjen Kementerian Pertanian.

Dia menampik riset yang menyebutkan perkebunan sawit dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Data Kementan itu mematahkan riset yang dilakukan LSM yang menyebutkan 25 grup bisnis milik taipan di Indonesia menguasai 5,1 juta ha kebun sawit di Indonesia.

結果 (日本語) 1:

JAKARTA – Pemerintah tampaknya siap pasang badan terhadap kebijakan pro-sawit. Terutama dari sasaran tembak sejumlah LSM lingkungan hidup. Bahkan, pemerintah dan sejumlah kalangan sepakat membatasi ruang gerak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengganggu kedaulatan nasional.Tak hanya itu, mereka bisa diseret ke jalur hukum. Hal ini terkait dengan kampanye hitam atau black campaign terhadap perkebunan kelapa sawit yang masih terjadi sampai saat ini.Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menduga kampanye hitam erat kaitannya dengan peranan minyak sawit yang makin dominan dalam penggunaan minyak nabati dunia. ”Karenanya, sawit harus diprotek pemerintah, sehingga apabila ada lembaga atau kementerian, bahkan LSM yang menghambat perkembangan industri sawit nasional, mendingan kita buldoser saja,” tegasnya kepada wartawan.Menurut Luhut, kelapa sawit harus menjadi komoditas unggulan strategis mengingat andil yang besar bagi perekonomian nasional. ”Industri sawit nasional harus berkembang dan harus menjadi lebih baik. Ini menjadi tugas pemerintah,” tandasnya.Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) mengatakan, publikasi data dan informasi dari LSM yang cenderung tidak akurat sudah mengganggu iklim usaha di Indonesia. Tudingan yang dilontarkan sejumlah LSM, terutama kepada industri kelapa sawit perlu pembuktian di depan hukum.」だけでなく、根拠のないうわさ。私たちの国は、法の国です。そのような申し立てがある場合は、正義をすぐにもたらしたする必要があります。ように裁判所が証明する、"彼は記者に言った。左の tudingan は、Tungkot を行く場合、プランテーション部門で飲み込まれた投資環境を恐れていた。「それは非常に一方的な Tudingan mengeneralisasi 問題で法治があるすべて企業はいたずらなので。Ngo としてただいたずらには、"彼は主張します。Tungkot は、そのような一般化の tudingan はパーム油プランテーション部門の発展に逆効果になる可能性場合について説明します。実際には、油ヤシのプランテーションのセクターは輸出為替、税金、労働、および吸収、地域の経済の発展に大きく寄与する証明しました。"アクセス許可、場所、土地、環境の規則が適用されます。ケースと tudingan がある、場合証明、"彼は説明しました。以前では、NGO の数は、油ヤシのプランテーションのセクターで起こっている活発な腐敗行為を指摘しました。単語 Subagyo、ゴルカー派閥からの議会のメンバーは、インドネシアの NGO セクター tudingan パーム油のプランテーションにもたれから認証の試行とも合意しました。「それを理解する必要があります、インドネシアの国の法律。ので、すべての tudingan や告発、裁判所に証明書の形で法的な手続きがあります。ちょうど tudingan をさせてはいない根拠のない、"彼は説明しました。Sementara itu, riset dari LSM yang mengaitkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa perampasan lahan, perusakan lingkungan, serta konflik sosial sudah menggangu pengembangan tanaman sawit oleh petani.”Kelapa sawit memiliki peran besar bagi ekonomi Indonesia. Luas lahan kelapa sawit 10,5 juta hektar, 4,4 juta ha dimiliki oleh petani. Dengan data itu, tidak benar perkebunan kelapa sawit dikuasai perusahaan besar,” ujar Hari Priyono, sekjen Kementerian Pertanian.Dia menampik riset yang menyebutkan perkebunan sawit dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Data Kementan itu mematahkan riset yang dilakukan LSM yang menyebutkan 25 grup bisnis milik taipan di Indonesia menguasai 5,1 juta ha kebun sawit di Indonesia.

結果 (日本語) 2:

ジャカルタ-政府は、プロ石油政策の体を入れて準備ができているようです。特に、環境NGOの目標数の。実際には、政府と国民の数は国家主権に干渉非政府組織（NGO）の移動を制限することに合意しました。それだけではなく、彼らは法的手段にドラッグすることができます。それは今日でも起こっているオイルパーム農園に対する暗いまたは黒のキャンペーンキャンペーンに関連付けられている。チーフ大統領スタッフのLuhut Binsar Panjaitan容疑スミアキャンペーンが密接にパーム油の役割に関連している世界的な植物油の使用にますます支配的です。「そのため、オイルは、政府をdiprotekなければならないので、機関や省庁、国営石油産業の発展を妨げるとしてもNGOなどがある場合は、より良い私たちだけではブルドーザー、「彼は。記者団に語ったLuhutによると、パーム油が経済に大きく貢献与えられた戦略の主要な商品でなければなりません国家。「国家石油業界は進化しなければならないと良いでなければなりません。それは政府の義務である、 "と彼は言った。Tungkot Sipayung、パーム油アグリビジネス戦略政策研究所（PASPI）のエグゼクティブディレクターは、NGOのデータや情報の公開は、インドネシアのビジネス環境を歪めた不正確になる傾向があると述べました。申し立ては、特にパーム油産業は法の前に証明を必要とする、多くのNGOを平準化。「根拠のない単なる噂にならないでください。私たちの国は、法律の状態です。そのような申し立てがある場合は、すぐに裁判にする必要があります。裁判所が証明してみましょう」と彼は。記者団に語った告発が許可されている場合、恐れさらにTungkotは、プランテーション部門の投資環境にダメージを与えることになります。"ではないすべての不正プランテーション会社ので、斜めの告発は、非常に、問題を一般化して、遵法もあります。ただのNGOとして、不正もある、 "彼は言った。Tungkotを説明、そのような一般的な非難場合、パーム油産業の発展に逆効果である可能性があります。実際には、オイルパームプランテーション部門は、外国為替、税金、雇用、地域経済の発展をエクスポートするために大きく貢献することが示されている「ライセンス、場所、土地のルールを、そして環境がすでに存在し、適用されます。例と非難がある場合は、証明を必要とする、 "と彼は言った。以前、いくつかのNGOがパーム油部門ではびこっ汚職で告発。ファーマンSubagyo、ゴルカル党からの議会のメンバー、またインドネシアのパーム油部門に対する告発斜めNGOの証明の努力で合意した。"それは理解されるべきで、インドネシアの州の法律。だから、任意の非難や料金、法廷で証拠の形での法的手続きはしておりませ唯一の非難は根拠がないまで、 "と彼は言った。一方、土地グラブの形で人権侵害（HAM）とパーム油のためのプランテーションをリンクNGOの研究は、環境破壊、社会対立によりヤシの木の開発を中断された農民。「ココナッツPalmはインドネシア経済に大きな役割を果たしています。1050万ヘクタールのパーム農園面積は、440万ヘクタールは、農家が所有しています。そのデータではなく、大企業によって制御される、真の油ヤシのプランテーションでは、「ハリPriyono、農業省の事務局長は語った。彼は大企業が所有するパーム油プランテーションを言う研究を棄却しました。データKementanは、25のNGOが行った研究を破ったインドネシアの大物が所有する企業グループは、インドネシアのアブラヤシ農園の510万ヘクタールを制御すると述べました。