4. Butir 10 pada Berita Acara
Dalam butir tersebut disebutkan bahwa GCTU dianggap sebagai dependent agent atas ITCEXP di Indonesia dan karenanya memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) karena ITCEXP dianggap menjalankan usaanya melalui GCTU.
Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut yang menurut kami sangat fundamental dalam menganalisis kondisi tersebut:
i. Dalam menetapkan suatu badan usaha sebagai dependent agent atau bukan memerlukan analisis lebih mendalam. Fakta bahwa GCTU merupakan agen ITCEXP berdasarkan Agency Agreement tidak serta merta menjadikan GCTU sebagai dependent agent atas ITCEXP. Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor akuntan public Sidharta Sidharta & Harsono, transaksi signifikan GCTU dengan ITOCHU group selama tahun 2001 adalah sebagai berikut:
Berdasarkan informasi di atas, nilai penghasilan yang diperoleh GCTU dari group perusahaan ITOCHU adalah sekitar 50% dari total penghasilannya. Sesui dengan definisi yang disampaikan oleh pihak KPP dalam Berita Acara, dependent agent timbul apabila seluruh atau hamper seluruh kegiatan usaha perusahaan tersebut untuk perusahaan di luar negri. Dalam hal ini, data statistik di atas secara gambling menunjukkan bahwa syarat tersebut tidak dapat terpenuhi oleh GCTU. Sehingga GCTU tidak dapat dianggap sebagai dependent agent karena tidak seluruh atau hampir seluruh kegiatan usahanya untuk ITCEXP.
ii. Selain itu, berdasarkan pasal 8 dari Agency Agreement antara GCTU dan ITCEXP ditegaskan pula bahwa sebagai berikut:
“Either party hereto has no power to legally represent the other party hereto, to make and enter into contract with any person or persons on behalf, or in the name of the other party hereto, and to do anything to legally bind the other party hereto, without specific prior written authorization of such other party.”
Sehingga, pada dasarnya GCTU tidak dalam hal apapun menjalankan kegiatan atas nama ITCEXP, tapi menjalankan usahanya sendiri sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu jasa freight forwarding.
iii. Selanjutnya, dalam menentukan ada atau tidaknya BUT atas dependent agent untuk ITCEXP seharusnya didasarkan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang disetujui antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Hal ini sesuai dengan prinsip Lex Specialis, di mana dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam P3B yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam P3B tersebut.
Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat (8) dari P3B antara Indonesia dan Jepang menyebutkan bahwa:
“An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business”
Berdasarkan penjelasan pada butir i di atas, ditegaskan bahwa GCTU tidak memenuhi kualifikasi untuk dianggap sebagai dependent agent atas ITCEXP. Karena itu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (8) dari P3B, GCTU bukan merupakan BUT dari ITCEXP.
iv. Fakta bahwa Akira Matsumoto memiliki peran sebagai kordinator tidak memiliki relevansi dalam analisis bahwa GCTU merupakan BUT dari ITCEXP ataupun bukan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) dari P3B antara Indonesia dan Jepang sebagai berikut:
“Where a person (other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 8 apply) is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if:
a. That person has, an habitually exercises in the firsts-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 4; or
b. That person maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise.”
Berdasarkan pasal tersebut di atas, GCTU akan menjadi BUT atas ITCEXP hanya dan hanya jika GCTU adalah dependent agent dan GCTU menandatangani kontrak atas nama ITCEXP. Berdasarkan fakta dan analisis yang disampaikan pada butir (i) dan (ii) di atas, tidak satupun kondisi yang dipersyaratkan tersebut dipenuhi oleh GCTU.
5. Butir 11 pada Berita Acara
Dalam butir tersebut disebutkan bahwa berdasarkan pasal 32 UU KUP, ITCEXP dianggap sebgai wakil dari GCTU. Adapun penegasan kami adalah sebagai berikut:
i. Sebagaimana penjelasan kami pada butir (1) di atas, secara tegas dan jelas dapat dibuktikan bahwa Direksi perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam akta secara nyata adalah pihak yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab atas GCTU. Selanjutnya, Akira Matsumoto hanyalah pihak yang ditunjuk untuk memberikan jasa manajemen sesuai dengan perjanjian Management Service.
ii. Dalam hal ini, kuasa direksi tidak menyebabkan adanya perubahan susunan Direksi perusahaan. Kuasa direksi tersebut juga tidak menjadikan Akira Matsumoto sebagai Direksi Perusahaan. Selain itu, telah pula dapat dibuktikan bahwa Direksi Perusahaan secara nyata menjalankan Perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan, sebagai Orang yang menandatangani SPT PPh Badan Perusahaan.
iii. Bahwa, pada dasarnya, spirit pasal 32 ayat (4) dimaksudkan untuk menegaskan pihak lain yang bertanggung jawab atas Perusahaan apabila Direktu Perusahaan tidak dapat bertanggung jawab (hierarki). Dalam hal ini juga perlu dicermati bahwa Pasal 32 Ayat (4) tidak hanya mengacu kepada pengurus, tetapi juga Pemegang saham Pengendali. Sesuai dengan Akta Perusahaan, disebutkan bahwa, Bapak Franky Gunawan, selain merupakan Direktur Perusahaan, beliau juga merupakan pemegang saham mayoritas (90%) atas GCTU. Sehingga, baik berdasarkan pasal 32 ayat (2) maupun pasal 32 ayat (4), beliau seharusnya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban perusahaan.
iv. Dalam hal ini, ITCEXP hanyalah merupakan penyedia jasa Manajemen, sesuai dengan perjanjian yang disetujui oleh Direksi GCTU. Sehingga, secara de facto dan de jure tetap merupakan pihak/entitas terpisah dari GCTU. ITCEXP bukan merupakan Direksi, Komisaris ataupun Pemegang saham pengendali dari GCTU, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 UU KUP.
III. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian kami di point II di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut:
1. GCTU bukan merupakan BUT dari ITCEXP
Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, GCTU dan ITCEXP merupakan dua badan hukum terpisah dan independen antara satu dan lainnya. Aktivitas keagenan yang dilakukan oleh GCTU untuk ITCEXP tidak menyebabkan adanya dependent agent sesuai dengan pengertian, baik UU PPh maupun P3B antara Indonesia dan Jepang. Selanjutnya, hal itu juga mempertegas bahwa GCTU tidak menyebabkan adanya BUT bagi ITCEXP dan bukan merupakan BUT ITCEXP.
2. Direksi GCTU
Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Franky Gunawan, merupakan Direktur yang sah secara hukum dan juga merupakan pemegang saham pengendali perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penandatanganan SPT PPh Badan oleh yang bersangkutan. Sehingga, sesuai dengan Pasal 32 UU KUP, Franky Gunawan merupakan wakil dari GCTU.
3. Tunggakan Pajak GCTU
Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka seluruh hak dan kewajiban perpajakan GCTU merupakan hak dan kewajiban Franky Gunawan, selaku Direktur dan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan. Dalam hal ini ITCEXP bukan merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas tunggakan pajak tersebut.
Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan saudara. Kami bersedia untuk diundang agar dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
Hormat Kami,
Itochu Logistic Corp.
(Please fill in the name)
(Please fill in the position)