Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PR

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 14 TAHUN 1963 (14/1963)
Tanggal: 28 NOPEMBER 1963 (JAKARTA)
Sumber: LN 1963/110; TLN NO. 2599
Tentang: PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMINA DENGAN
P.T. CALTEX INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY
(CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N.
PERMINA DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA, P.N. PERMIGAN DENGAN P.T.
SHELL INDONESIA
Indeks: PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMIN DENGAN P.T. CALTEX
INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC)
TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N. PERMINA
DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA, P.N. PERMIGAN DENGAN P.T. SHELL
INDONESIA. PENGESAHAN.
Presiden Republik Indonesia.
Menimbang:
a. bahwa berlandaskan Manifesto Politik demi kenaikan produksi, perkembangan pengusahaan
pertambangan minyak di Indonesia harus dipercepat untuk menyelenggarakan masalah proyekproyek B yang tercantum dalam dasar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan
Pertama 1961 - 1969, sebagai ditetapkan dalam rencana Dewan Perancang Nasional yang garisgaris besarnya telah disahkan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tertanggal 3
Desember 1960:
b. bahwa hasil-hasil proyek B harus dipergunakan untuk pembiayaan rangkaian proyek A:
c. bahwa dengan adanya Perjanjian tentang perminyakan di Tokyo antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia dan telah ditandatangani
Perjanjian-perjanjian Karya antara P.N. Pertamin dengan P. T. Caltex Indonesia dan California
Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N. Permina
dengan P.T. Stanvac Indonesia: P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia, maka Perjanjian
perjanjian Karya tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 perlu disahkan
dengan Undang-undang,
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat 1 yo pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar:
2. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar;
3. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LembaranNegara tahun 1960 No. 133):
4. Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960
No. 59);
5. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara
dan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;
6. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1963 tentang Penetapan tentang waktu peralihan pelaksanaan
usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh perusahaan-perusahaan bukan Perusahaan
Negara (Lembaran-Negara tahun 1963 No.26); 7. Perjanjian tentang perminyakan di Tokyo pada tanggal 1 Juni 1963
8. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LembaranNegara tahun 1960 No. 104)
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang tentang pengesahan "Perjanjian Karya" antara P.N. Pertamin dengan P.T Caltex Indonesia
dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N.
Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia: P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia.
Pasal 1.
1. Perjanjian Karya antara : Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (P.N. Pertamin
dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas
Petroleum Company (Topco):
2. Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (P.N. Permina) dengan P.T. Stanvac
Indonesia;
3. Perusahaan Negara Pertimbangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) dengan P.T. Shell
Indonesia; sebagaimana terlampir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang ditandatangani
pada tanggal 25 September 1963, dengan dikeluarkannya Undang-undang ini disahkan sesuai
dengan ketentuan termaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960.
Pasal 2
(1) Daerah-daerah bekas konsesi, kontrak 5A dan daerah-daerah bekas perusahaan-perusahaan
Pertembangan yang selama ini diusahakan oleh perusahaan-perusahaan P.T. Caltex Indonesia,
P.T. Stanvac Indonesia dan P.T. Shell Indonesia dengan berlakunya Undang-undang ini.
dinyatakan telah dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Penunjukan wilayah-wilayah kuasa pertambangan untuk P.N. Pertamin, P.N. Permina dan P.N.
Permigan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 1 Undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 3.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1963.
Presiden Republik Indonesia.
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1963. Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1963
TENTANG
PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N.
PERTAMINA DENGAN P.T. CALTEX INDONESIA DAN
CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC)
TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO);
P.N. PERMINA DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA,
P.N. PERMIGAN DENGAN P.T. SHELL INDONESIA.
Dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dalam bidang pertambangan khusus
pertambangan minyak bumi, Pemerintah dihadapi oleh beberapa kenyataan-kenyataan yaitu:
a. kedudukan maatschappij-maatschappij asing, Shell, Stanvac, Caltex yang termasuk menjadi
maatschappij raksasa dunia. yang sangat berpengaruh dipasaran didunia, sedangkan usahanya
dipasaran Indonesia telah demikian besar terjalinnya dengan kehidupan masyarakat kita;
b. Aspek-aspek kekuasaan politik/ekonomi dari bahan minyak bumi sebagai alat realisasi aspirasi
nasional.
Pemerintah berpendapat bahwa untuk melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Dekrit Presiden
5 Juli 1959 serta Manifesto Politik sebagaimana diucapkan oleh Presiden dalam amanatnya tertanggal 17
Agustus 1959, pertama-tama hubungan kerja dengan maatschappij asing tersebut, hak-hak absolut atas
kekayaan alam serta hasil-hasilnya harus dirombak sesuai dengan irama dan gaya revolusi untuk mencapai
faedah yang setinggi-tingginya dari kekayaan tersebut bagi kejayaan bangsa.
Oleh karena itu pada tanggal 26 Oktober 1963 dengan segala konsekwensinya Pemerintah dengan Undangundang No. 44 Prp tahun 1960 secara unilateral dan melalui undang-undang tersebut mengakhiri hak-hak
pertambangan yang absolut berdasarakan undang-undang pertambangan yang lama dengan memberi
kemungkinan waktu peralihan menyesuaikan diri melalui perundingan-perundingan dengan Policy
Perminyakan baru.
Dengan undang-undang baru termaksud bukan saja keadaan hak-hak absolut ditiadakan, tetapi juga dimuat
dasar pendirian bahwasanya usaha pertambangan minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh
Perusahaan Negara, kecuali apabila diperlukan pelaksanaan Pekerjaan yang belum atau tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara, dalam hal mana dapat ditunjuk maatschappij asing sebagai
kontraktor Perusahaan Negara. Akan tetapi yang terpenting ialah pengembalian kekuasaan atas bahanbahan vital tersebut kepada Negara yang dapat dipergunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran rakyat.
Dalam pada itu Pemerintah sadar bahwa penambangan, pengolahan dan penjualan daripada bahan-bahan
vital in merupakan suatu alat kekuasaan politik yang dengan perundang-undangan dan paham baru dari
Pemerintah ini dengan pasti akan dipegang dan dibina oleh Pemerintah demi kemajuan dan perkembangan
dari revolusi dan bangsa Indonesia pada umumnya dan perkembangan/pertumbuhan pertambangan minyak
pada khususnya.
Dalam melaksanakan perundang-undangan dan policy baru Pemerintah ini juga telah ditinjau segi
kemajuan ekonomis/finansiil berdasarkan beberapa patokan-patokan, yaitu:
1. peninggian hasil-hasil bagi Negara yaitu berdasarkan pembagian 60 - 40 dari keuntungan bersih
dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing,
2. bahwasanya hasil-hasil Negara tersebut menjadi sumber- sumber yang riil bagi pelaksanaan
pembangunan,
3. bahwasanya dapat dilakukan kontrole yang effisien dalam rangka pengusahaan, baik pengusahaan oleh Perusahaan Negara sendiri maupun pengusahaan oleh kontraktor untuk Perusahaan Negara;
4. supaya dalam rangka hubungan kerja antara Perusahaan Negara dan kontraktor dibuka
kesempatan-kesempatan tertentu bagi Perusahaan Negara untuk akhirnya dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya melaksanakan sendiri usaha-usaha dalam pengusahaan minyak dan gas bumi
tersebut.
Sejak tahun 1960 perundingan-perundingan dengan maatschaappij-maatschappij asing besar tersebut
dilakukan, perundingan-perundingan mana mengalami dua kali kemacetan yaitu ditahun 1961 dan pada
permulaan tahun 1963,. Sebaliknya Pemerintah secara konsekwen berdasarkan kekuasaan yang berada
ditangannya dalam rangka realisasi aspirasi-aspirasi mengeluarkan Dekrit Presiden No. 476 tahun 1961 dan
kemudian sebagai ketegasan pendirian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1963.
Puncak suasana dicapai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 8 tahun 1963, dalam peraturan mana
ditentukan pengakhiran waktu peralihan sesuai dengan pasal 22 Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 dan
dalam mana kepada maatschappij asing diajukan 3 alternatif yaitu :
1. mencapai persetujuan dalam waktu peralihan yang ditentukan;
2. gulung tikar;
3. bekerja terus berdasarkan undang-undang pengusahaan minyak yang baru yang mungkin akan
ditetapkan sefihak oleh Pemerintah.
Dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1963 itulah ditunjukkan kepada dunia bahwasanya untuk
kepentingan nasional Pemerintah tidak akan segan-segan melaksanakan kekuasaan yang ada padanya dan
sebagai akibat peraturan inilah kemudian lahir persetujuan Tokyo tertanggal 1 Juni 1963.
Dalam persetujuan Tokyo tersebut ditentukan pokok-pokok yang harus dimuat dalam perjanjian karya dan
perumusan-perumusan teknis finansiil yang kemudian diselesaikan di Jakarta pada tanggal 26 September
19

結果 (日本語) 1:

フォーム：立法（UU）
で：共和国インドネシアの社長
数：14 1963（14/1963）
日付：1963年11月28日（ジャカルタ）
ソース：LN 110分の1963は、ノーと補足。 2599
約：PN間の合法化 "仕事の契約"
p.t.とプルタミナカルテックスインドネシアとアジアのカリフォルニアの石油会社
（calasiatic）海外テキサコ石油会社（Topco）; PN p.t.と
Permina STANVACインドネシア、P。N。 p.t.とpermiganインドネシア

シェルインデックス：カルテックスPT
インドネシアとアジアのカリフォルニアの石油会社（calasiatic）
テキサコ石油会社の海外（Topco）とPNプルタミナとの仕事契約 "; Permina
PN PT STANVACインドネシアと、PTシェルPNインドネシアと
permigan。裏書
インドネシア大統領共和
重さ：。
A。生産量の増加のために政治的マニフェストの基礎は、インドネシア
の石油採掘利権の開発は基本的な国家開発第一段階に記載されているプロジェクトBの問題
1961編成に加速しなければならないこと - 1969年、デザイナーの全国会の計画に定めると、マグニチュードgarisgarisによって合法化されています規定融点r.s.ない。 II/MPRS/1960 1960年12月3日付
：
B。プロジェクトの結果はB一連のプロジェクトの資金を調達するために使用されるべきであること：
C。そのインドネシアの外国石油会社と共和
インドネシア政府との間に東京合意およびPN間の合意
作品を締結しているオイルの存在pはPertamin。 T。カルテックスインドネシアとカリフォルニア
アジアの石油会社（calasiatic）/テキサコ海外の石油会社（Topco）; PN p.t.とPermina
STANVACインドネシア：p.n. p.t.とpermiganシェルインドネシア、契約合意
ない法に​​従って仕事。 44 PRP
1960は、法案を可決した与えている

1。第5条、第20条第1項ヨーヨー憲法第1項：
2。憲法第33条、第2項及び3;
3。法はありません。石油と天然ガスの採掘に44 PRP 1960（1960 lembarann​​egara番号133）：
4。 PRP法1960の19号、国有企業（シートステート1960
ない59。）
5。規定m.p.r.s.ない。国家政策とMPRSのアウトラインとしてマニホールドのi/mprs/1960
ない。
国家発展のパターンの概要についてII/MPRS/1960、1961年から1969年に宇宙の最初のステージを計画;
6。全く政府の規制はありません。遷移時間実行
会社の代わりに企業による石油·ガスの採掘
状態（1963シート26号）の決定に関する1963の18;1963年6月1日
8日に東京の石油に関する合意。
セット：PN間の批准に
法則 "仕事の契約"議会の承認を得て1960年法律第5号、農業科目の基本的なルール（1960 lembarann​​egaraなし104）
は共済
を決定カルテックスインドネシアp.tとPertamin
とアジアのカリフォルニアの石油会社（calasiatic）/テキサコ海外の石油会社（Topco）; PN p.t.と
Permina STANVACインドネシア：p.n. p.t.とpermiganインドネシアのシェル。
第1条。
1。作品間の合意：カルテックスインドネシアとアジアのカリフォルニアの石油会社（calasiatic）/テキサコ海外で会社インドネシアの国営石油採掘（PNプルタミナPT

石油会社（Topco）
2。 PTとの国の国営石油会社（プルタミナ、PN）を採掘STANVAC
インドネシア;
3。国営石油会社の配慮とPTとの国家ガス（PN permigan）
インドネシアのシェル、インドネシア語と英語で取り付けは、1963年9月25日に
を締結この法律の発行は第6条に言及規定
、パラグラフ（3）法律のないに従い、可決されたと。 44 PRP 1960。

第2条（1）会社が商品化されているかつての譲歩エリア、契約エリア5aと前者
pertembangan会社PTカルテックスインドネシア、
p.t. STANVACインドネシアとp.t.この法律の発効とシェルインドネシア。
は、そうでない場合は、インドネシア共和国政府に返された。 PNのための鉱業権の分野の
（2）指定プルタミナ、p.n. Perminaとp.n.
Permiganこの法律の第1条に意味として、大統領令により、さらに
なります。
第3条。
この法律は、公布の日から施行する。
だから誰もが、それがインドネシア共和国でそのシートを使用してこの法律は
配置順序付けさを知ることができる。

1963年11月28日にジャカルタで渡されます。
インドネシア共和国大統領。
スカルノ。

1963年11月28日にジャカルタで制定した。メモリ説明

法はありません上記の。 PN間に14
1963
に関する合法化 "仕事の契約"
p.t.とプルタミナカルテックス、インドネシアとアジアの
カリフォルニア石油会社（calasiatic）
テキサコ石油会社の海外（Topco）;
PN p.t.とPermina STANVACインドネシア、
p.n. p.t.とpermiganインドネシアのシェル。
1945年憲法に戻るためには、
：専門マイニングの分野で
石油の採掘、政府は、すなわち、いくつかの現実に、直面している。 Maatschappijノッチ外国Maatschappij、巨大な世界を含むシェル、STANVAC、カルテックス
Maatschappij。その市場ながら、世界市場で非常に影響力
インドネシアは我々の社会でこのような大規模な設立があり、
B。国民の願望
の実現手段としてオイル材料の政治力/経済面。
政府は、1945年憲法の第33条を実装すると主張し、大統領令
1959年7月5日と同様に
1959年8月17日付の彼のメッセージで社長が話しとして政治的マニフェスト、外国Maatschappij持つ最初の協力関係、天然の富の
と結果を絶対的権利がリズムやスタイル
革命国家の栄光のために富の最高の無駄を達成するために基づいて改革すべきである。
したがって法のそのすべての結果なしで政府による1963年10月26日に。44 PRP 1960年、一方的に、新たな石油政策
との交渉を通じて遷移時間を調整する古い鉱山が
そう与えることによって、絶対的な法則の条件で
鉱業権を終了法律を通して。
呼ば新しい法律は無効の絶対的な権利の状態だけでなく、ロードされた
鉱業、石油と天然ガスは唯一の会社で行うことができることを確立基礎
状態、されていないまたは外国Maatschappij
状態請負会社として指定することができ、その場合には国営企業によって行わ
、することはできません必要な実装作業をしない限り。しかし最も重要なのは人々の福祉のために利用することができる状態に不可欠bahanbahanオーバーパワーのリターンです。
政府は認識していたこと
立法と政治権力の道具で重要な食材との新しい理解より採掘、加工、販売
この政府が開催され、進歩と発展の革命と国家のため政府によって育ま
一般的には、インドネシア、特に石油
の開発/成長されるであろう。
法律や政府の新しい政策を実施するにも、つまり、いくつかの基準では経済発展
/ finansiilの観点で検討されています

1。ドルや外貨の形で、純利益の60から40
、
2の一部門に基づいてされている状態の結果の上昇。その開発の実施のための本当の情報源への国の結果

3。それは、譲歩をcontroleするために、効率的に行うことができますより良い活用輻輳が今年1961年に二回経験しているビッグ外国Maatschappij
行われ、交渉や1963年の初めと1960 maatschaappij交渉以来、
、。代わりに、大統領令の願望がないの実現
手なる力によって結果的に政府。 476と1961
その後、政府はない確立ハリを定め。 18、1963。
サミット雰囲気​​がない政府の規制によって達成される。 1963の1 8、第22条に従いのルール
決定終了移行期間、無法則。 44のPrP
1960年に、外国Maatschappij 3の選択肢を提案している：
1。指定された遷移時間内に合意に達する;
2。事業のうち、;
3。仕事は、政府によって設定された一方的な
かもしれない新たな石油利権の法律の下で続けた。
政府の規制で世界に発表された1963の18号は耐える
政府の国益は、規制当局の承認の結果として、彼と
に利用権限を行使することを躊躇しないでしょう、その後、1963年6月1日付けの東京生まれ。
東京合意以降では9月26日
19日にジャカルタに定住作品や技術的製剤
finansiilの契約に含まれている主な点であると判断された

結果 (日本語) 2:

フォーム: 法 （法律）
によって: 数インドネシアの共和国の大統領: 14
1963 (14/1963)
日付: 1963 年 11 月 28 日 （ジャカルタ）
ソース: LN 1989/110;TLN 第 2599
について: 通路「合意」P.N. プルタミナと
Pt カルテックス インドネシアとアジアの石油会社をカリフォルニア州
(CALASIATIC) テキサコ海外石油会社 (TOPCO);P.N.
PT STANVAC インドネシア インドネシア、P.N. PERMIGAN シェル インドネシア Pt と

インデックス: 仕事契約"カルテックス インドネシア Pt P.N. パータミン間
とカリフォルニア州のアジア石油会社 (CALASIATIC)
テキサコ海外石油会社 (TOPCO);P.N. インドネシア
PT STANVAC インドネシア PT シェルと P.N. PERMIGAN の
。裏書。
インドネシアの共和国の大統領。
重量を量る:
。インドネシア石油採掘権の開発、生産を高めるために政治的な声明に基づいている
加速する必要があります proyekproyek する問題 B 宇宙の国家開発財団に記載されている最初のステップを計画している
1961-1969 年、国立 garisgaris、デザイナーの大きさの委員会の計画に着手令 m. p. で制定されているようR. s. 第 ⅱ/MPRS/1960年日 1960 年 12 月 3 日付：

B シリーズ プロジェクト a: 資金調達のためのプロジェクト結果 b. を使用する必要があります
c. を東京でインドネシア共和国政府の間で石油の契約の存在
外国石油企業インドネシア、によって署名されている
p. t P.N. パータミン間の契約に動作します。カルテックス インドネシア、カリフォルニア
アジア石油会社 (Calasiatic)/テキサコ海外石油会社 (Topco);P.N. インドネシア
Pt Stanvac インドネシアで： P.N. Permigan Pt シェル インドネシアとし仕事契約
契約法第 44 Prp 1960 必要性に従って渡される
リコールの法律:

1。第 5 条第 1 項 yo 20 項憲法の記事：
2。記事 33、段落 2 および 3 憲法;
3。1960 年に石油や天然ガス鉱業 （1960 年 LembaranNegara 第 133 号） 第 44 Prp を行動:
4。第 21 1960年に関する Prp 国営企業の行動 (状態官報 1960年
No.59);
5。条例は/MPRS/1960 大きい弓としての Manipol についての状態でストライプいいえ M.P.R.S.
M.P.R.S.、法令号II/MPRS/1960 の国家計画段階の宇宙開発のパターンの輪郭について
最初 1961年-1969 年;
6。政府の規制第 18 時間わたってるしきマイニング ベンチャーの定量について 1963 年
石油と天然ガスの導入によって企業の会社ではありません
状態 (1963年 - 官報第 26 号);7.1963 年 6 月 1 日に東京で石油契約
8。行為 1960年に関する農地木 （1960 年 LembaranNegara 第 104 号） の基本的な規則の第 5
下院の決定相互の同意の
：
：
P.N. パータミン p. t. カルテックス インドネシアとの間の「作品の契約」の批准に関する法律を確立する
カリフォルニア州のアジア石油会社 (Calasiatic)/テキサコ海外石油会社 (Topco);P.N.
Pt Stanvac インドネシア インドネシア: Pt シェル インドネシアと P.N. Permigan。
記事 1。
1。作品の間の契約: マイニングの国営石油会社インドネシア （P.N. パータミン
Pt カルテックス インドネシアとカリフォルニア州アジア石油会社 (Calasiatic)/テキサコ海外
石油会社 (Topco):
2。Pt Stanvac インドネシアの国営鉱山会社国営石油 (P.N. インドネシア)
;
3。国営企業の石油とガス国立注意事項 (P.N. Permigan) Pt シェル インドネシアの
;署名された言語としてインドネシア、イギリスの言語で接続されている
1963 年 9 月 25 日、上この法律の公布を用いるが、当該の規定に従い渡されました
第 1 6 項 (3) 1960 年法律第 44 Prp ので。
記事 2
(1) 旧契約の譲歩、5 a および元の企業の領域の区域
会社 Pt カルテックス インドネシア Pt Stanvac インドネシアによって求められていた Pertembangan
と p. t.この法律の施行とシェル インドネシア。
記載はインドネシア共和国政府に戻されました。
マイニング パワー P.N. インドネシアとパータミン、P.N. P.N. のための区域の指定 (2)
Permigan 第 1 条この法律で意図したとおりさらにによって調節されなければならない大統領令
。
記事 3。
この法律は、公布の日に力に入って来る。
ので、誰もが知ることができるでこの法案の制定を命じた、
インドネシア共和国のシート配置。

ジャカルタで 1963 年 11 月 28 日に渡されました。
インドネシアの共和国の大統領。
スカルノ。
ジャカルタで制定された
1963 年 11 月 28 日に。S e k retari Ne g、r、H
MO は、d.ICHSAN。
説明メモリ
トップ
法律第 14 1963
の
裏書、P.N. 間の「合意」
カルテックス インドネシアと Pt プルタミナ
カリフォルニア アジア石油会社 (CALASIATIC)
テキサコ海外石油会社 (TOPCO);
P.N. インドネシア PT STANVAC インドネシアと
PT シェル インドネシアと P.N. PERMIGAN。
1945 年憲法に戻るするため特別なマイニング石油採掘の分野で
、すなわちいくつかの事実が直面している政府:
a. 位置 maatschappij maatschappij シェル、カルテックスは、Stanvac 含まれているある、巨大な世界
maatschappij彼の努力は成功のインドネシアをされているが、世界で非常に影響力市場
; 我々 のコミュニティの生活の中で偉大な絡み合う
b。国立の願望実現のツールとしての石油の権力政治/経済の側面
。
政府は 1945 年の憲法の大統領令第三十三条を実装することを論争する、
1959 年 7 月 5 日にも彼のディスパッチで大統領によって発音として政治声明として † 1959 年 8 月 17 日、最初
この外国人は、maatschappij との協力関係天然資源とその結果の絶対的な権利
に従ってリズムとスタイル革命を達成するためにオーバー ホールする必要があります
国家の栄光の富から役に立つ拡張です。
従って Undangundang 号と政府の結果をすべて、1963 年 10 月 26 日に1960 年に 44 Prp 一方的と終端の権利の行為を通じて
可能性を与えることによって古い鉱山の法律による絶対マイニング調査時間わたってるしき
新しい石油政策との交渉を通じて準拠
。
新しい法律の目的はない絶対的な権利の状態だけでは廃止されがも読み込まれます
マイニング石油と天然ガスの努力の基本的な基盤だけうことができる状態で、雇用者を除いて
されていない、またはすることはできませんが必要な実装作業は会社自身によって実施
ケース外国人請負業者として任命されるかもしれない状態
maatschappij 会社状態。しかし、最も重要なは重要な bahanbahan の制御可能な人々 の繁栄のために使用できる状態に戻る。
政府は認識を採掘、加工、販売材料の
立法と政治権力の道具の重要な新しい理解と
政府が開催し、進捗状況と、革命と国家の発展のために政府によって建てられた確かに
マイニング石油の発達・発育と一般的なインドネシア
特に。
立法および新しい政府の実装でポリシーも検討されている経済的な進歩の面で
finansiil に基づいていくつかのベンチマーク ベンチマークすなわち/:
1。IDR またはフォームの純利益の 60-40 部に基づいている国のための結果の標高
外国通貨で
2。そのような国の結果、開発の実装のための実際のリソースになった

3。それは順序 kontrole の譲歩で消えることができます。良いビジネス
4。状態および請負業者間の業務関係の枠組み会社はある特定の機会を開くように
最短の時間で終了する国営企業の
-一言で言えば遂行する努力も石油と天然ガスの譲歩
。
外国 maatschaappij maatschappij の巨大なと悦び交渉以来
行って、どこ交渉がある 2 回 1961 年と 1963 年に、年の初めは輻輳
。代わりに、政府は一貫して彼の手の実現の枠組みの中でのことの力に基づいています、
願望願望は 1961 年に大統領令第 476 を発行と
その後、政府規制の確立の主張第 18 1963 年に発行されました。
サミット大気規制終了の時間わたってるしきを指定ことが政府規制第 1 8 1963、によって達成
22 条法第 44 Prp
1960 年と代替 3 外国 maatschappij を提唱する場所:
1。合意、所定内経過;
2。ロール、マット;
3。sefihak の政府によって確立される可能性があります、新しいオイル譲歩の法律の下で続いた仕事
。
政府規制と 18 号 1963 年に世界をそれのために示された
国益、政府は躊躇しないことの力を彼に、この規制の結果として遂行
生まれ承認東京 1963 年 6 月 1 日に日付を記入し、。
指定東京合意の作品コヴナントとの技術的な定式化の定式化でポイントを読み込む必要があります、
これは後 finansiil 9 月 26 日、ジャカルタで解決
19