Pasca keruntuhan pemerintahan Soeha

Pasca keruntuhan pemerintahan Soeharto dan kekuasaan rejim Orde Baru bangsa Indonesia mulai menapaki sebuah masa transisi menuju demokrasi . Selama masa itu berbagai bentuk perubahan sosial telah terjadi di tengah dinamika dan pasang surut kehidupan demokrasi di negeri ini. Namun, kondisi negara tampaknya masih jauh dari kepulihan, dan tetap diselimuti bayang-bayang ketidakpastian. Hal itu tercermin dari kegamangan aturan hukum, instabilitas politik serta ancaman disintegrasi bangsa. Krisis ekonomi dan moneter juga masih belum teratasi disertai beban utang luar negeri, predikat sebagai negara terkorup, dan krisis kepemimpinan dalam pemerintahan. Kondisi memprihatinkan ini semakin memperkuat karakteristik berlangsungnya fase infantilisme politik . Sebagai sebuah sistem sosial, ekonomi dan kebudayaan, kondisi krisis dan fase infantilisme politik itu telah ikut memperjelas karakteristik pembangunan politik era sebelumnya. Dalam banyak hal, pembangunan politik Orde Baru tak ubahnya bagai “rumah kartu”, yang seketika ambruk satu persatu terkena hantaman badai krisis, karena didasari oleh kepalsuan, dikembangkan dengan kekerasan, lalu berakhir dengan tragedi yang sangat dramatis . Tuntutan desentralisasi yang terjadi setelah itu berhasil mengubah orientasi sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik. Kenyataan ini telah memicu konsolidasi parameter-parameter primordialisme dalam komunitas politik lokal, yang bisa menyuburkan berkembangnya primordialisme yang ikut memperkuat sentimen kedaerahan, kesukuan dan etnisitas secara berlebihan. Hal ini terlihat jelas misalnya, dari semangat pembentukan propinsi-propinsi baru, seperti Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur. Otonomi daerah masih dipandang sebagai sebuah proses deteritorialisasi, yaitu transformasi batas-batas wilayah warisan masa lalu, yang di dalamnya dianggap terdapat berbagai bentuk ketidakadilan. Proses ini diikuti dengan reteritorialisasi, berupa klaim-klaim atas (batas-batas baru) wilayah (dan sumber daya alamnya), yang dianggap lebih mencerminkan keadilan . Selanjutnya berbagai cara daerah dalam merespons pemberian kebebasan dalam berotonomi tersebut, dari menargetkan peningkatan PAD semaksimal mungkin, hingga menuntut hak-hak otonomi khusus kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah yang ide awalnya diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dalam implementasinya ternyata hanya dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan finansial dan politik oleh segelintir elite lokal yang menjadi “raja-raja” baru di daerah dengan melakukan berbagai tindakan korupsi. Disamping itu berbagai kemelut juga masih kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah, yang tidak jarang disertai tindakan anarkis, mencerminkan betapa tajamnya konflik kepentingan kelompok elite politik pusat dengan aspirasi masyarakat “akar rumput” di daerah. Berbagai perilaku politik para pejabat dan elite politik baik di pusat maupun daerah cenderung menjadikan sistem kekeluargaan yang bersifat extended family ke arah sistem patronase yang kental dengan budaya patrimonial. Sistem ini ternyata sangat permisif bagi berkembangnya bentuk partikularisme baru dalam pemerintahan daerah. Berbagai problema otonomi daerah itu mengisyaratkan bahwa pergeseran format pengaturan politik di aras nasional, telah banyak menimbulkan permasalahan di daerah. Namun, proses menuju transisi demokrasi yang tengah berlangsung hingga kini dapat diakui telah menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yakni desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini terlihat jelas dari adanya perubahan orientasi dari negara ke masyarakat, dari isu pemerintahan ke isu tata pemerintahan, dari politik tradisional ke politik transformatif serta dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik . Lahirnya gagasan tata pemerintahan demokratis (democratic governance) yang menyertai proses itu, sejatinya untuk mendorong negara berbagi kekuasaan ke samping dengan masyarakat sipil (civil society) dan bisnis, ke bawah dengan masyarakat lokal, dan ke atas dengan institusi trans-nasional . Dengan pergeseran format pengaturan politik ke aras lokal diyakini lebih memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan antara daerah-daerah dengan pusat serta membuat daerah kabupaten/ kota diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa harus diintervensi oleh pusat. Pergeseran format pengaturan politik yang lebih mengarah ke aras lokal itu pada gilirannya juga telah menghasilkan desentralisasi kekuasaan melalui dua kali perubahan undang-undang, yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diamandemen lagi menjadi Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dibandingkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kedua undang-undang yang disebutkan terakhir relatif memberikan peluang yang jauh lebih luas bagi daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan demokratis di daerah , khususnya dalam hal pengaturan bidang sosial politik, ekonomi dan kebudayaan yang sebelumnya diatur secara terpusat. Seiring berakhirnya hegemoni negara yang sebelumnya tampak dari dominasi pengaruh pusat serta kecenderungan para elite politik yang masih state centris, memihak ke ‘atas’ daripada ke ‘bawah’ (masyarakat) sebagai implikasi dari sisa budaya feodal, perlu disertai upaya mendekonstruksi praktek otonomi daerah selama ini yang hanya mengejar pertumbuhan PAD serta mengentalkan isu daerahisme serta primordialisme. Padahal, otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap keindonesiaan, sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan sikap egoisme kelompok (suku, agama, ras), eksklusivisme teritorial (wilayah, daerah, kawasan), serta sikap intoleran terhadap orang, kelompok atau suku lain. Masyarakat lokal juga masih ditempatkan dalam posisi kekuatan marjinal yang harus tunduk dan taat kepada segala keputusan elite pusat. Problema ini semakin kompleks karena menyangkut tidak hanya keterlepasan daerah dari hegemoni negara dan memperluas otonomi daerah, tetapi juga mempertahankan semangat dan euforia berotonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (kesatuan dalam keanekaragaman) sebagai manifestasi demokrasi dalam masyarakat multikultural . Semangat dan manifestasi demokrasi melalui penguatan partisipasi politik juga tampak dalam kehidupan masyarakat Bali pada awal gerakan reformasi. Walaupun tidak sampai menimbulkan konflik horisontal yang berarti, tetapi jelas tampak adanya bentuk perlawanan melalui gerakan demonstrasi dan penggalangan massa pemuda yang sempat mencetuskan opsi ‘Bali Merdeka’. Fenomena ini merupakan ekspresi kekecewaan sebagian masyarakat (perkotaan) Bali terhadap pernyataan AM Saefudin seorang tokoh PPP yang mengangkat isu primordial, bahwa pemeluk agama Hindu yang minoritas tidak layak dan tidak berhak menjadi presiden di negeri ini. Selanjutnya ketika memasuki masa transisi demokrasi, pada 21 Oktober 1999 terjadi kerusuhan massal di beberapa kota di Bali yang dipicu oleh kegagalan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden menggantikan BJ Habbie. Kejadian ini sekaligus mencerminkan betapa di balik ketenangan dan keramahannya, masyarakat Bali juga menyimpan sejumlah potensi konflik vertikal yang berujung pada tindakan kekerasan . Mereka merasa sangat kecewa karena aspirasinya tidak menjadi kenyataan. Cara-cara mengekspresikan kekecewaan itu kemudian tidak terkontrol dan berkembang menjadi tindakan anarkis dengan pembakaran dan penghancuran kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum yang meluas hampir di sebagian kota-kota besar di Bali. Belum pulih benar dari trauma akibat kerusuhan massal tersebut, tiga tahun berikutnya masyarakat Bali kembali dikejutkan dengan dua kali peristiwa pengeboman, di Legian 12 Oktober 2002, serta di Kuta dan Jimbaran 1 Oktober 2005. Pada taraf tertentu, tragedi beruntun itu telah membawa perubahan mendasar dalam sikap dan tata kehidupan masyarakat Bali karena tidak seperti daerah lain, pendapatan asli daerah (PAD) Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata. Dampak peristiwa itu terbukti sangat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah karena penurunan secara drastis jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali. Di samping itu juga memunculkan efek domino pada penurunan pendapatan masyarakat, pemutusan hubungan kerja, hingga pergeseran ke arah semakin merenggangnya sendi-sendi toleransi masyarakat Bali, khususnya dalam interaksinya dengan penduduk pendatang. Berbagai persoalan tersebut kemudian disertai dengan dampak dinamika politik lokal di Bali yang cukup bervariasi, baik sebagai akibat dari ataupun merupakan kasus yang paralel dengan pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa isu dan persoalan yang sempat mencuat ke permukaan dalam enam tahun terakhir diantaranya: kekecewaan masyarakat Bali terhadap kinerja DPRD yang berujung dugaan penyelewenagan dana APBD, ketegangan antara kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi akibat timpangnya distribusi Pajak Hotel dan Restoran di Bali, tuntutan otonomi khusus (otsus) Bali, penolakan megaproyek geothermal di Bedugul hingga penolakan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi . Isu dan persoalan tentang tuntutan otonomi khusus (otsus) bagi Bali kepada pemerintah pusat sebagai solusi mengatasi berbagai dampak ketidakharmonisan hubungan pusat dengan daerah Bali juga sudah diperjuangkan. Otonomi khusus (otsus) tersebut oleh para penggagasnya dimaksudkan untuk memperjuangkan beberapa kepentingan strategis masyarakat Bali . Pertama, menjaga dan mengembangkan kapasitas institusi sosio kultural di Bali, terutama dalam kaitannya dengan desa adat/ pakraman dan istitusi adat lainnya. Kedua, meningkatkan perolehan pendapatan negara yang berasal dari Bali, khususnya perolehan bagi hasil yang lebih adil dalam kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini sering dikait

結果 (日本語) 1:

スハルト政府新しい順序政体と力の崩壊後、国インドネシア民主主義への移行を踏んで始めた。その時間の間に社会の変化の様々 な形態が人生の浮き沈みとこの国の民主主義のダイナ ミックスの中で発生しました。しかし、国の状態の回復、まだ遠いと思われ、不確実性の影で覆われたまま。それは、法の支配、政治的不安定性と国家の崩壊の脅威、めまいから反映されます。金融・経済危機もがそれでも解決しない伴う対外債務負担、政府のリーダーシップの危機と壊れている国として述語。これらの懸念は、条件の infantilisme の政治段階の特性を強化します。社会的、経済的および文化的な出来事のシステムとして危機条件とフェーズに参加していた時代の特性の政治的発展それ政治 infantilisme の前にクリアします。多くの方法で、ニュー ・ オーダーの政治的発展可能性がない「カードの家」、嵐バフェのうそに基づいているために、折りたたまれた 1 つの危機にさらされている即座に力によって、開発のように見えるされ非常に劇的な悲劇で終わる。それの後に行われた地方分権の要件民主党 desentralistik のシステム otoritarian の実装の向きを変更することができた。この現実が強化地域感情を成長している原初を養うことができる地元の政治コミュニティで統合パラメーター原初を呼んでいる、人種と民族性が過度。これは、たとえば、Java、バンカ ・ ビリトン、ゴロンタロ、北マルク、西のパプア、パプア ニューギニア、中東などの新州設立の精神を明らかです。自治区は、まだ deteritorialisasi、すなわちの知覚不公平の様々 な形態は、過去の遺産の境界の変容のプロセスとして認識されます。このプロセスは (新しい境界) 上記のクレームの形式で、reteritorialisasi に続く地域 (およびその天然資源) 正義のより多くの反射と見なされます。さらに増加するターゲットから、berotonomi での自由を付与するへの対応方法でワイド エリア パッドのすべての中央政府に特別な自治権を要求すること。自治区の経済成長と実装では、人々 の公平な分配を高めることができることが期待されて最初の考えはローカル エリートの一握りで利益破損の様々 な行為を行うことによって地区に「王の王」になっただけ政治と金融を浚渫するために使用します。さらに、様 々 な混乱またまだ頻繁で発生しますまれではないどれだけシャープな利害の対立グループ政治エリート センター コミュニティの願望「草の根」を反映して無政府主義者の行為を伴うヘッド区域の選択エリア。多くの役人と中心部で、地域の政治エリートの政治行動 patrimonial 文化と縮合して後援システムに向けて拡張家族は家族のシステムを作る傾向があります。このシステムは地方自治 partikularisme の新しい形態の開発の非常に寛大なことが分かった。様々 な問題それ自治区国家レベルでの政治設定の形式の変化がもたらされる領域で多くの問題を示唆しています。2 つをもたらした今まで進行中の民主主義への移行プロセスを確認できますただし、地方分権化と民主化の政治プロセスが同時に実行します。これからわかるように明確に民主党 desentralistik のシステム otoritarian の実装のと同様、伝統的な政治変革の政治からのガバナンスの問題にガバナンスの問題から社会状態から方向の変更。民主主義の考えの生れ、市民の側に力の共有を奨励する、実際には、そのプロセスに付随するガバナンス （民主的統治) 社会 (市民社会) やトランス国立機関と地域社会へのビジネス。政治設定の形式で県道/太を作るだけでなく、センターとの区域間の力の関係の特性の根本的な変化を可能にすると考えられているローカルのレベルへの移行とセンターが介入しなくても政治決定に風圧量を与えられました。政治設定の形式でのシフトは、順番にも立法、すなわち行為第 22 1999 年のローカル ・ ガバナンスの 2004 年の法律第 34 に改正された後の 2 つの変更によって権力の地方分権化をもたらしたより多くのローカル レベルに します。第 5 番、地域のガバナンス問題についての 1974 年の法律と比較して、比較的最後に述べられる両方の法律のより多くの地域では、一元的に規制された以前、政治、経済、社会、文化のイベントのフィールドの設定の面で特に民主的なガバナンスを実現するために区域のためを提供します。状態中心の祈りはまだ政治エリートの傾向と同様、中心の影響の前の支配から覇権国の終わりが表示されたら、'下' （コミュニティ） 天領文化の残りの部分の影響として、これらのプラクティス中に自治区を解体する努力を同伴する必要がありますよりも 'トップ' にサイディングだけ成長パッドとして daerahisme 問題の追求し同様原初の厚きます。一方、自主性はなかったし、keindonesiaan、否定および利己主義グループ (民族、宗教、人種的な)、領土排他主義の態度の復活の正当化を正当化する手段として使用できませんでした （地域、郡、地域)、偏狭な人々、グループまたは他の種族の方の態度だけでなく。地域力の位置に配置されている限界の対象となるし、エリート センターのいかなる決定に従う必要があります。このますます複雑な問題だけではなくの地域覇権国 keterlepasan と自治区の拡大懸念しますが、また多文化社会における民主主義の症状として段階の統一の多様性） のフレームに興奮と幸福感 berotonomi を維持します。精神と政治参加の強化を通じて民主主義の症状も早期の改革運動のバリの人々 の生活の中で明らかです。つまり、水平方向の紛争までなかったが大衆デモと独立した 'バリ' オプションを開始していた若者の動きを上げるを介して抵抗の任意のフォームは確かです。この現象は失望の式ステートメント午前 Saefudin 原始 PPP に対していくつかの人々 (都市) バリ、ヒンズー教の少数民族の宗教は価値がないと、この国の大統領になるに値するしない問題を提起しました。その後それ民主主義への転移の期間を入力されると、21 10 月メガワティの失敗によって誘発されたバリ島のいくつかの町で発生した 1999年大量の暴動に代表取締役社長就任、BJ Habbie を置き換える事件を一度に反映静けさとおもてなし、背後にあるどのくらいのバリはまた縦のアクション暴力に導いた潜在的な競合の数を保持します。彼らを感じる aspirasinya は現実にならなかったので非常に失望しました。燃焼と政府のオフィスや公共施設の破壊制御されていないと後に開発された無秩序な行動の失望を表現する方法を拡張ほぼバリのほとんどの大都市。質量騒乱の結果として外傷からの回復、3 年前に、次、2 回の爆破事件、2002 年 10 月 12 日 2005 年 10 月 1 日でと同様、レギャン、クタ、ジンバラン バリの人々 に驚いた。特定のレベルで連勝の悲劇をもたらした態度とバリの人々 の生活の基本的な変更他の地域とは異なり収益 （PAD） バリ島の元の領域は観光部門の非常に多くを依存するため。阻害することに非常にコミュニティの経済活動を証明するためのイベントの影響、特に低い中間にグループ減収程度バリに外国人観光客の訪問の数。さらにまた引き起こしたドミノ効果人々 の所得、もっと寛容関節 merenggangnya バリの人々、特に Expat の人口との相互作用に向かってシフトする雇用関係の終了の減少に。様々 な問題は、バリ島のローカル政治力学の影響と結合しはかなり多様で、両方のケースの結果としてまた地方自主性の実装と平行です。問題と過去の 6 年間で表面に付着した問題の一部を含める： 疑惑 penyelewenagan 基金助成、県道/太、バリ島の税分布 timpangnya ホテルやレストランのために地方政府との間の緊張に対してパフォーマンスにつながったバリ州政府の失望を要求する特別な自主性 (otsu）、バリ島ブドゥグル megaproject 拒絶する拒絶と反ポルノ法案 Pornoaksi 地熱。問題および特別な自治 (otsu) バリ バリ中心部の関係との不調和の別の影響がまた支持ソリューション アドレスとして中央政府への要求についての質問。特別な自治 (otsu） はバリの人々 はいくつかの戦略的な利益のために戦うために意図されて、パトロンによって。まず、維持し、特に先住民族の村に関連して、バリ島の文化社会の機関の能力を開発/その他のカスタムの istitusi と pakraman。第二に、バリ、特に金融政策分野のイコライゼーションの中心でだけ結果の獲得から来る国家収入の買収を増やします。それは頻繁に識別します。

結果 (日本語) 2:

スハルト政権のポスト崩壊とインドネシアの新秩序体制は民主主義への移行を開始した。この間社会の変化の様々な形は、この国では潮のダイナミクスと民主主義の途中で発生しました。しかし、国の状態はまだ遠く回復からようで、不確実性の影に包まれたまま。これは、法の支配の不確実性、政治的不安定性と国家の崩壊の脅威に反映されていた。経済通貨危機は依然として対外債務の負担、最も腐敗した国として、タイトル、および政府におけるリーダーシップの危機に解決されていません。このアラーム状態は、さらに政治幼稚の継続的な位相特性を強化する。社会的、経済的、文化的、危機と政治幼稚段階のシステムとして、それは前の時代の政治的発展の特徴を明確にするようになってきた。多くの点で、ニュー·オーダー政治的発展は、力によって開発された、それが虚偽に基づいているため、すぐに、危機に見舞わ嵐の後の1を崩壊し、「砂上の楼閣」のようなようなもので、その後、非常に劇的な悲劇で終わる。それは民主的な分権的に権威のシステムの集中の向きを変えることに成功した後に発生する地方分権の要求。この事実は、地域主義、部族主義と民族性、過度の強化に役立つ原始感情の開発に栄養を与えることができます地元の政治社会に統合原始のパラメータをトリガした。これは、例えば明白で、そのようなバンテン、バンカビリトン、ゴロンタロ、北マルク州、西パプア、パプア、パプア中東などの新地方、の形成の精神の。オートノミーはdeterritorializedプロセス、と考え不公平の様々な形があるもので、過去から継承された境界、のすなわち変換として見られている。このプロセスは、そのような正義のより代表的と考えられている（新しい制限）エリア（およびその天然資源）、上の請求としてreteritorialisasi、続いている。さらに、ターゲットの自律自由管理エリアに応じて、様々な方法が、中央政府の特別な自治の権利を要求するために、できるだけ多くの収入を増加させる。地域自治のアイデアは、もともと成長と人々の経済的平等を増加させることができると期待さ、実装が唯一の破損のさまざまな行為を行うことで、新しい地域の「王」になる地元のエリートの一握りによって財政的にも政治的利益のために使用された。さまざまな危機のほかにもまだ多くの場合、まれに地域のアナーキー、関心の政治エリートグループのどの鋭い対立を反映して、コミュニティセンター「草の根」を伴わない地方選挙で起こる。両方の中央·地方レベルの役人や政治エリートの様々な政治的行動は、強力な世襲文化愛顧システムに向けて拡張された家族の親族であるシステムを作る傾向がある。システムは、地方自治体における個別主義の新しい形態の開発のために非常に寛容であることが判明した。地方自治の様々な問題は、それは、国家レベルでの政治的配置の形式のシフトは、エリア内の多くの問題が発生していることを示唆している。しかし、現在進行中の民主主義への移行に至るプロセスは、今まで認識することができ、同時にすなわち分権と民主化を実行している2つの政治的プロセスを生産している。これは、従来の政治や権威主義システム - 集中型の分散型民主主義への変革政治から政府の問題からガバナンスの問題への社会への状態の向きの変化、、から明らかである。ダウン地域社会に、そして国境を越えた機関のトップに、市民社会（市民社会）とビジネスとの状態のシェアパワーを脇にプッシュする真のプロセスに付随する民主的な統治（民主的統治）のアイデアの誕生、。政治的設定での移行に伴い、地方レベルのフォーマットは、中心に地域間の力関係の特性に根本的な変化を可能にしていると考えられているとセンターによる介入なしに政治的な意思決定をする自由与えられた地区/都市を作る。今度は法律で2の変化、すなわち法律第を通じて地方分権をもたらしたことを複数のローカルレベルに向けられている政治的な取り決めの形式をシフト 1999年に22、その後はNo法に再び改正 地域政府に2004年の34。同法第と比較すると 地域ガバナンスの原則に関する1974年の5は、両方の法律相対後者は特に政治学の規制の観点から、地域で民主的なガバナンスを実現するために地域のより広範な機会を与え、経済、文化、以前に調節された集中管理。以前に中央の影響の支配と政治エリートの傾向から見えた状態の覇権の終わりには「上部」にではなく、封建文化の残りの意味として「ダウン」（コミュニティ）に有利に働く、静止状態中心で、この中に、地域自治の実践を分解するための努力を伴うことが必要であるその唯一の収益成長の追求と地域と原始の問題を厚く。実際には、自律性はないが、インドネシアらし拒否だけでなく、利己主義復活群（民族、宗教、人種）、領土の排他性（地域、郡、領域）だけでなく、人物に対する不寛容のための正当化を正当化する道具として使用することはできません、グループまたは別の部族。地元の人々はまた、まだすべてのエリート決定センターへの従順と従順であることが限界強度の位置に置かれる。これの問題はますます複雑にそれは国家の覇権のローカル離脱しないだけを伴い、自律性を拡大するだけでなく、多文化社会における民主主義の現れとして、フレームユニティ（多様性の中の統一）以内精神と幸福感自律性を維持するためです。政治参加を強化することによって精神と民主主義の症状は、改革運動の先頭にバリの人々の生活の中でも明らかである。それは意味の水平紛争につながらないが、それは確かにすべてのマス抗議運動を通じて抵抗の形と「バリムルデカ」を巻き起こしていた若い男を上げるように見えますが。この現象は、失望の表現であるいくつかの地域（都市）バリAM Saefudinヒンズー教徒は少数派では実行不可能であり、この国の大統領になる資格はないであることを、原始の問題を提起したPPPの指導者に対して文。民主主義への移行の期間を入力するときにさらに、1999年10月21日に大統領メガワティの障害によってトリガされるバリでのいくつかの都市で暴動があったBJ Habbieを交換となりました。この事件はまた静けさとおもてなしの後ろに、バリのも、暴力に垂直につながった可能性のある競合の数を保存する方法が反映されます。彼らは現実にありません抱負ので非常に失望を感じる。失望を表現する方法が制御不能に次いで、政府のオフィスや公共施設の燃焼や破壊に無政府状態に発展するバリのほぼすべての主要都市で普及している。完全に次の3年がある程度重爆撃と、レギャン2002年10月12日で、だけでなく、クタ、ジンバラン10月1日、2005年バリの人々は再び驚い、質量暴動のトラウマから回復していない、ストリーク悲劇はに根本的な変化をもたらしています態度や手続きバリの生活のため、他の地域とは異なり、収入（PAD）バリは観光セクターに大きく依存している。イベントの影響は非常に起因するバリへの外国人観光客の到着の数の減少に劇的な経済活動、特にミドルクラスダウンを妨げる証明した。また、それはまた、特に移民との相互作用でよりmerenggangnyaジョイントバリの許容範囲へのシフト、までの公共収入の減少、雇用の終了、上のドミノ効果につながった。様々な問題は、その後バリで地元政治力学の影響を伴ういずれかの結果や地域の自治の実現と並行ケースとして、非常に多様である。など、過去6年間に浮上した課題や問題点のいくつかは：バリでのホテルやレストランでの税の不平等な分配の結果として、バリの主張penyelewenaganの予算財源につながった議会のパフォーマンスに失望、地区/都市と州政府の間の緊張は、（特別自治を要求SAF）バリ、拒絶ドラフトアンチポルノやポルノへブドゥグル地熱メガプロジェクト拒否。地域の中心的なバリも擁護してきたとの不調和な関係の影響を克服するためのソリューションとして、中央政府へのバリの課題や特別自治の要求への懸念（SAF）。特別自治（SAF）は、バリの何人かの人々の戦略的利益のために戦うことを目的創始者である。まず、特に伝統的な村/ pakramanやその他の慣習istitusiに関連して、バリで社会文化機関の能力を維持し、開発しています。第二に、特に中央と地方の財政バランスの方針でより公平な成果の獲得のために、バリ島から派生状態の収入を増加させる。それは頻繁に編みされて