Public Credit Registry (PCR) telah ada di Indonesia sejak
diimplementasikannya Sistem Informasi Kredit (SIK) oleh Bank Indonesia (BI) pada
tahun 1975. Dalam perkembangannya nama SIK pernah berubah menjadi Sistem
Informasi Penyediaan Dana (SIPD) dan terakhir berganti nama menjadi Sistem
Informasi Debitur (SID). Framework aplikasi SID yang saat ini digunakan mulai
diimplementasikan oleh BI pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2011, BI
mengimplementasikan penyempurnaan sistem untuk memperbaiki kualitas data,
meningkatkan performa sistem, dan menambahkan beberapa fitur untuk
mengakomodasi kebutuhan operasional.
Dengan berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (UU OJK), maka sejak 31 Desember 2013 pelaksanaan pengaturan,
pengawasan dan pengembangan credit bureau di Indonesia merupakan tugas dan
kewenangan OJK.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka OJK akan menerapkan konsep dual
system credit reporting sehingga ke depan di Indonesia akan ada satu Public Credit
Registry (PCR) yang dibangun dan dikelola oleh OJK dan beberapa Private Credit
Bureau (PCB) yang dibangun dan dikelola oleh swasta atau yang dikenal dengan
nama Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).
Cakupan dari proyek ini adalah pengembangan SID OJK yang akan berfungsi
sebagai PCR di Indonesia. SID OJK yang dikembangkan nantinya diharapkan
menjadi sistem yang handal dengan performa dan kualitas yang lebih baik dari SID
di BI. Adapun fungsi lainnya yang akan dibangun dalam SID OJK adalah
penyampaian data dari OJK ke BI dan LPIP.
Pengembangan SID OJK diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2017.
Satuan kerja di OJK yang akan terlibat dalam proyek pengembangan SID OJK
adalah Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) yang akan
bertanggung jawab dari sisi proses bisnis dan Departemen Pengelolaan Sistem
Informasi (DPSI) yang akan bertanggung jawab dari sisi teknologi informasi.