UU No. 20 Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil. Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun : 135-136), delik formil (Delict Met Formeele Omschrijiving/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang.