Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.