Pasal 5(1) Pemerintah bertanggung j

Pasal 5
(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6
Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:
a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
b. LPH; dan
c. MUI.

Pasal 8
Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9
Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
a. sertifikasi Auditor Halal;
b. penetapan kehalalan Produk; dan
c. akreditasi LPH.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12
(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13
(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14
(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:
a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d. meneliti lokasi Produk;
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Bahan

Pasal 17
(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. hewan;
b. tumbuhan;
c. mikroba; atau
d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18
(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
a. bangkai;
b. darah;
c. babi; dan/atau
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19
(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal

Pasal 21
(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b. bebas dari najis; dan
c. bebas dari Bahan tidak halal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22
(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. denda administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.


BAB IV
PELAKU USAHA

Pasal 23
Pelaku Usaha berhak memperoleh:
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
c. memiliki Penyelia Halal; dan
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.
Pasal 27
(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; atau
c. pencabutan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; atau
c. denda administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28
(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
a. mengawasi PPH di perusahaan;
b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
c. mengoordinasikan PPH; dan
d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
a. beragama Islam; dan
b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.


BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Men

結果 (日本語) 1:

第 5 条（1） 政府 JPH を整理するために責任をでしょう。（2） サブセクション （1） に掲げる JPH の整理は大臣によって行使されます。（3） 項 （2） に掲げる JPH の実施を遂行する作成された BPJPH 下部に基づいており、大臣に責任があります。（4） の場合、BPJPH は地域の代表者を形作ることができます。(5) の規定、タスク、機能および組織 BPJPH の大統領の規則で設定されています。2 番目の部分ハラール製品保証オーガナイザー体第 6 条整理、JPH BPJPH 機関：a. 策定し、及び設定ポリシー JPH;b. 設定する規範、基準、規定、および条件 JPH;c. 発行、ハラールとコーシャ ラベルの製品の証明書の失効d. 海外; 製品でハラール証明書を登録します。e. でした社会・教育・ ハラール製品の出版f. LPH; の認定を行うg. 実行ハラル監査登録;h. は、JPH; に対するサーベイランスします。i. 実行ハラル監査者トレーニング;とj. は、JPH 整理の分野で国内および外国の機関との協力の実施します。第 7 条第 6 条に掲げる機関を行使 BPJPH で働いた。a. 省庁および/または関連機関。b. LPH;とc. MUI。第 8 条第 7 条の手紙で言及 BPJPH 省庁・関連機関の協力には義務と省および関係機関の機能に従って実行されます。第 9 条BPJPH として LPH 協力第 7 手紙 b 検査の実施や、製品のテストで参照されます。第 10 条(協力 1) mui BPJPH 第 7 手紙 c をいうの形で行われます。a. 認定ハラールの監査;b. 定量ハラル製品;とc. 認定 LPH。（2） ハラール製品の決定項 (1) 手紙 b に掲げる MUI ハラール閣議決定された呼称、製品の形で発行されます。第 11 条さらに第 7 条の協力に関する規定、第 8 条、第九条・第 10 条編曲または政府の規制に基づきます。3 番目の部分コーシャ検査の機関第 12 条（1） 政府またはコミュニティ、LPH を確立できます。(LPH 2) (1) 項で述べたように機会を持っている、同じ BPJPH 確認チェックを支援やハラル製品のテストします。第 13 条（1） 第 12 条に定める、LPH を確立しなければならない満たされた要件。a.、彼自身の事務所と設備;b. ある BPJPH; から認定c. あるハラル監査役少なくとも 3 つ （3） 人;とd. は、実験室や研究室を持っている他の機関との協力の協定。(2) 項の LPH (1) は、コミュニティによって設立されたケースに組み込まれた LPH イスラム教宗教法律によって提出しなければなりません。第 14 条(1) ハラル規定に基づく監査第 13 条手紙 c が任命、LPH によって解雇されました。(2) 項 (1) に掲げるハラール LPH によって監査人の選任は、要件を満たす必要があります。a. 市民インドネシア;b. イスラム教;c. 最低度地層 1 (1) 食品、化学、生化学、生物学的、産業工学、または薬局; の分野での教育d. 理解し、イスラム教の法学に従ってハラル製品に関する広範な知識を持っています。e. は、グループ; および/または個人的な利益の上の人々 の利益に優先順位を与えるとf. MUI から証明書を取得します。第 15 条当番第 14 条に定めるハラル監査：a. 検査し、使用; 材料を調査b. 検査および製品の処理のプロセスを調べるc. 審査および屠殺; 制度の見直しd. 製品の場所を調べるe. 検査機器、生産、および記憶域スペース;f. チェック分布とプレゼンテーションの製品;g. の合法的な取引システム保証を確認してください。とh. 検査結果の報告および/またはテスト、LPH。第 16 条さらに、LPH に関する規定の政府の規制。第三章材料とハラル製品のプロセスパート 1材料第 17 条(PPH で使用される材料 1) 原材料、加工材料、副資材、ヘルパーから成っています。（2） サブセクション （1） に掲げる資料から来る。a. 動物;b. 植物;c. 微生物;またはd. 材料化学プロセス、生物学的プロセスや遺伝子工学のプロセスにより製造されます。(3) 材料はシャリアによるとされる場合を除き、基本的には合法的な （2） 項の手紙で言及動物から派生します。第 18 条（1） が記事に定める 17 として禁止され、動物に由来する (3) の段落は次のとおり：a. 死体;b. 血;c. 豚;および/またはd.、シャリーアに従わない屠殺された動物。（2） サブセクション （1） に掲げる以外禁止されている動物由来素材は MUI に基づく大臣によって決まります。第 19 条(1) 製品の成分として使用されているイスラム教の法律に従って屠殺する必要があります畜産動物福祉獣医公衆衛生学のルールを満たします。(2) 項 (1) に掲げる虐殺のガイダンスは、法律の規定に従い実施されました。第 20 条（材料 1） 植物由来記事 17、パラグラフ (2) b 基本的に合法的に掲げる場合を除き、それは酔わせるおよび/または mengonsumsinya は人の健康に害を与えます。（2） 食材は微生物および化学プロセス、生物学的プロセスや遺伝子工学第十七条の前述のプロセスを経て製造材料から派生した、(2) 項の手紙 c および d が禁じられて成長過程および/または製造混合、含まれている、および/または禁止物質による汚染された場合。（3） 禁止物質のサブセクションで (1) と段落 (2) は、MUI に基づく大臣によって決定されます。2 番目の部分ハラール製品のプロセス章 21（1） の場所、サイト、および必要なツールで区切ら PPH の場所、場所、および屠殺、加工、保管、梱包、流通、販売、製品のプレゼンテーションはハラール。(2)、場所、場所、および特許審査ハイウェイ (1) 項で述べたように、しなければならない：a. 清潔・ higienitasnya; の世話b. 無料で汚れた;とc. ないハラール材料から無料です。（3） さらに場所、場所、および特許審査ハイウェイ (1) 項で述べたように関する規定は、政府の規制で規定されています。セクション 22(1) 加害者に定める第二十一条第一項、項 (2) の形で行政処分の場所、場所、および所得税を分離しない試み:a. 書面による警告;またはb. 管理上の罰金。2） さらに規定閣僚規則で規制、行政処分手続の賦課。第四章ビジネスマン第 23 条ビジネスマンが取得する資格を与えられます。a. 情報・教育・普及の JPH システム;b. ハラール製品の生産にコーチングとc. サービス コスト効率的な手頃な価格、およびない差別的、タイムリーでハラール証明書を取得します。第 24 条ハラール証明書する義務が適用しているビジネスマン。a. 情報が正しく提供、明らかに、そして正直に;b. 別会場、場所および屠殺、加工、保管、梱包、流通、販売、ハラールとコーシャ プレゼンテーションの手段製品はありません。c. あるユダヤ教徒スーパーバイザー;とd. 報告 BPJPH に材料の組成を変更します。第 25 条ハラール証明書を入手しているビジネスマンする義務があります。a. リストされている製品にハラール ラベル認定ハラール;b. 保つハラル製品取得ハラール証明書;c. 独立した場所、会場、屠殺、加工、貯蔵、包装、流通、販売およびプレゼンテーション ハラールとコーシャ製品ではありません。d. 有効なハラール証明書の期限が切れた場合、ハラル証明書を更新します。とe. レポート BPJPH を材料の組成を変更します。第二十六条（第十八条及び第 20 条に掲げる禁止物質から来る材料からの製品を製造する 1） 主な事業内容は合法的な証明書の申請から除外されます。(第二款 （1） に掲げる 2) 主要な事業内容を含まなければならない製品の説明は許されない。第二十七条(第二十五条に定める義務を履行しない試みの形で行政処分 1) 加害者:a. 書面による警告;b. 管理上の罰金;またはc. ハラール証明書を削除します。（第 26 条に定める義務を履行しない 2） ビジネスの俳優、パラグラフ (2) はの形で行政処分。a. 経口叱責します。b. 書面による警告;またはc. 行政罰金。（3） さらに規定閣僚規則で規制、行政処分手続の賦課。第二十八条(1) ハラル当番手紙 c 第 24 条に定めるようの監督：a. 監督 PPH の会社;b. 判断是正措置と予防。c. コーディネート PPH;とd. 吟味 LPH ハラル監査に伴います。(2) ユダヤ教徒スーパーバイザーは、要件を満たす必要があります。a. イスラム宗教;とb. は、豊富な洞察力とハラールの宗教的な法律についての理解。(3) 会社のスーパーバイザーは、ハラールによって定義され、BPJPH に報告されました。(4) ユダヤ教徒スーパーバイザーの詳細の提供は大臣の規則で設定されています。第五章ハラール証明書を取得するための手順パート 1嘆願書のファイリング第二十九条(1) ハラル証明書 BPJPH に書面でビジネスマンが提出のアプリケーションです。（2） ハラール証明書交付申請を装備する必要があります。a. 貿易データ;b. 名前とタイプの製品。c. 製品の一覧と材料;とd. 加工製品。（3） さらにハラール証明書ダウンロードの規制の申立てを提出するための手順に関する規定