JawaPos.Com - Komisi III DPR yang membidangi hukum meyakini ada pembiaran yang terstruktur dan sistematis pada aktivitas pertambangan ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berdasarkan kunjungan spesifik tim Komisi III DPR ke Lumajang, pembunuhan atas Salim alias Kancil dan penganiayaan terhadap Tosan tidak lepas dari aktivitas pertambangan ilegal yang diprotes warga.
Anggota Komisi III DPR, Risa Mariska mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungannya ke Lumajang, para penegak hukum setempat seolah menutup mata pada kegiatan ilegal itu. "Itu dilakukan demi menutupi dugaan korupsi terkait perizinan tambang yang dilakukan pemerintah daerah setempat terhadap perusahaan tambang ilegal PT IMMS," ujarnya saat dihubungi, Minggu (4/10).
Karenanya Risa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di balik pertambangan ilegal itu. "Sebab, tak mungkin bisa menambang pasir secara liar tanpa adanya keterlibatan dari orang terpandang setempat," ucapnya.
Sementara anggota Komisi III DPR lainnya, Arsul Sani mengatakan, kepolisian perlu mencermati daerah-daerah yang memiliki persoalan konflik pertambangan.
"Sebab, selama ini konflik pertambangan memang sering kali berujung pada tindak kekerasan," kata politikus PPP itu. (rka/JPG)
結果 (
日本語) 1:
[コピー]コピーしました!
JawaPos.Com - Komisi III DPR yang membidangi hukum meyakini ada pembiaran yang terstruktur dan sistematis pada aktivitas pertambangan ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berdasarkan kunjungan spesifik tim Komisi III DPR ke Lumajang, pembunuhan atas Salim alias Kancil dan penganiayaan terhadap Tosan tidak lepas dari aktivitas pertambangan ilegal yang diprotes warga. Anggota Komisi III DPR, Risa Mariska mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungannya ke Lumajang, para penegak hukum setempat seolah menutup mata pada kegiatan ilegal itu. "Itu dilakukan demi menutupi dugaan korupsi terkait perizinan tambang yang dilakukan pemerintah daerah setempat terhadap perusahaan tambang ilegal PT IMMS," ujarnya saat dihubungi, Minggu (4/10). Karenanya Risa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di balik pertambangan ilegal itu. "Sebab, tak mungkin bisa menambang pasir secara liar tanpa adanya keterlibatan dari orang terpandang setempat," ucapnya. Sementara anggota Komisi III DPR lainnya, Arsul Sani mengatakan, kepolisian perlu mencermati daerah-daerah yang memiliki persoalan konflik pertambangan. "Sebab, selama ini konflik pertambangan memang sering kali berujung pada tindak kekerasan," kata politikus PPP itu. (rka/JPG)
翻訳されて、しばらくお待ちください..
