OJK dapat mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara asing dan/atau badan
hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata
kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional atas persetujuan
DPR.