JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum K

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution, memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/1/2015) besok. Budi dijadwalkan KPK menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB.

Razman menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi alasan Budi tak mau memenuhi panggilan KPK. Pertama, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015, calon Kepala Polri tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka.

"Pak Budi belum dapat surat pemberitahuan resmi sebagai tersangka dari KPK. Kami mau surat resmi ya, bukan dari surat kabar atau media sosial," ujar Razman kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2015) malam.

Alasan kedua, pihak Budi protes terhadap mekanisme penyerahan surat pemanggilan Budi oleh KPK. Surat tersebut, menurut Razman, hanya ditaruh begitu saja di kediaman dinas Budi.

"Surat itu siapa yang mengirim, siapa yang menerima, tidak jelas. Bisa dibilang surat itu tiba-tiba ada di rumah dinas Budi di Jalan Tirtayasa 28. Tanpa tanda terima pula," lanjut Razman.

Razman melanjutkan, pada surat berkop KPK itu memang tertera pemanggilan atas Budi. Namun, ada beberapa bagian yang tidak diisi, yakni tanggal pengiriman surat, siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan. Surat itu hanya ditandatangani Kepala Satgas Penyidik atas nama Budi A. Nugroho.

Alasan ketiga, pemanggilan itu dianggap telah menciderai proses praperadilan yang tengah ditempuh pihak Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tolong KPK hormati proses praperadilan kita dong. Jangan tiba-tiba main panggil saja," ujar dia.

Razman menegaskan, Budi taat pada proses hukum yang sesuai prosedur dan memenuhi etika. Pemanggilan kliennya, kata dia, adalah persoalan serius sehingga proses pemeriksaannya pun harus sesuai aturan dan etika.

"Kalau ini, bagaimana mau datang jika surat pemberitahuan tersangka saja tidak ada. Bagaimana mau datang kalau surat panggilan tidak jelas. Kami tidak menghindar, kami taat konstitusi," ujar Razman.

KPK menetapkan Gunawan sebagai tersangka dengan dugaan terlibat transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat calon Kapolri tersebut telah dilakukan sejak Juli 2014. Pria angkatan Polri tahun 1983 itu dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

結果 (日本語) 1:

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution, memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/1/2015) besok. Budi dijadwalkan KPK menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB.Razman menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi alasan Budi tak mau memenuhi panggilan KPK. Pertama, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015, calon Kepala Polri tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka."Pak Budi belum dapat surat pemberitahuan resmi sebagai tersangka dari KPK. Kami mau surat resmi ya, bukan dari surat kabar atau media sosial," ujar Razman kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2015) malam.Alasan kedua, pihak Budi protes terhadap mekanisme penyerahan surat pemanggilan Budi oleh KPK. Surat tersebut, menurut Razman, hanya ditaruh begitu saja di kediaman dinas Budi."Surat itu siapa yang mengirim, siapa yang menerima, tidak jelas. Bisa dibilang surat itu tiba-tiba ada di rumah dinas Budi di Jalan Tirtayasa 28. Tanpa tanda terima pula," lanjut Razman. Razman melanjutkan, pada surat berkop KPK itu memang tertera pemanggilan atas Budi. Namun, ada beberapa bagian yang tidak diisi, yakni tanggal pengiriman surat, siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan. Surat itu hanya ditandatangani Kepala Satgas Penyidik atas nama Budi A. Nugroho. Alasan ketiga, pemanggilan itu dianggap telah menciderai proses praperadilan yang tengah ditempuh pihak Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "我々 はドン KPK 公判前整理手続のプロセスを尊重してください。すべての突然だけ呼び出し、"彼は言ったを再生しないでください。Razman は対応するプロシージャの法的手続きに適合して、Budi と倫理を満たすと主張しました。彼のクライアントを呼び出すことだと、pemeriksaannya プロセスのルールと倫理に合うべきである深刻な問題。"場合は、どの場合に来たい疑い号のお知らせどのように召喚明白でない場合に来るしたいと思います。我々 はない恥ずかしがり屋離れて、我々 に従う、憲法"と述べた Razman。KPK は、容疑者容疑者関与する疑わしい取引としてまたは不自然な Gunawan を設定します。2014 年 7 月以来行っている将来のアシスタントのケース誘惑調査に関する KPK アブラハム Samad の会長は言います。1983 メンズ dijerat 第 12 手紙で国民警察力、または b、第 5 条第項 2、記事 11 または 12 B 法律破損の犯罪行為。

結果 (日本語) 2:

ジャカルタ、KOMPAS.com -弁護士Komjenブディグナワン、Razmanナスティオンは、確実にクライアントが汚職撲滅委員会（KPK）、金曜日（30/01/2015）明日の呼び出しを満たしていません。ブディは、午前10時から委員会の点検予定。Razmanが述べた、理由ブディは委員会のコールを満たすためにしたくない三つのことがあります。まず、2015年1月12日に委員会による容疑者として指名するので、警察署長候補は容疑者として決定文字を取得することはありませんように認めている。"ミスターブレイクは委員会の容疑者として、できワラントされていない。我々は公式の文字Oを望んではなく、新聞やソーシャルメディアは、「Kompas.comにRazman、木曜日（2015年1月29日）夜言った。第二の理由は、欧州委員会によるブディ召喚配信機構に対してブディ抗議。手紙は、Razmanに従って、ちょうどブレイクの公邸で片付ける。」の文字が、明確ではないが、受信者にそれを送られた人。あなたはジャランブディTirtayasa 28内のホームオフィスでの突然の手紙を言うことができる領収書なしでとにかく、「Razmanは続けた。Razmanが継続、欧州委員会の手紙はブディに呼びかけレターヘッドに印刷されている。しかし、充填されていないいくつかの部分、受信して手渡し郵送、の日付があります。手紙だけタスクフォース調査官A.ブディ·ヌグロホのヘッドを代表して署名された。第三の理由は、それが南ジャカルタ地方裁判所でブディで撮影された公判前手続きが負傷したとみなさ呼び出す。「KPKを洞たちの公判前のプロセスを尊重してください。急に呼び出して再生しないでください一人で、 "と彼は言った。Razmanがアサート、ブディは、適切な法的手続きを遵守し、倫理的な手続きを果たす。彼のクライアントをDialling、彼によると、審査プロセスはルールや倫理に応じなければならないことは深刻な問題である。それは召喚状が明確でない場合は、容疑者通知書には。どのように来るならば来ないだろうか、ある場合。私たちは敬遠しない」、私たちは憲法に従う、「Razmanは語った。委員会は、申し立てられた、関係不自然または疑わしい取引との容疑者としてグナワンを設定します。KPK会長アブラハムサマドは警察署長候補を導いたケースの調査が第12条AまたはB、第5条第2項、第11条または12 B法汚職の下で投入した1983年7月2014男性の警察から実施されていると述べた。