- テキスト
- 歴史
Thursday, February 05, 2015 15:01 W
Thursday, February 05, 2015 15:01 WIB
Swasta Tidak Tertarik Tawaran Pemerintah Untuk Kelola Bandara
Ipotnews – Tawaran pemerintah untuk mengelola 10 Bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak disambut pihak swasta. Hanya Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II saja yang (lagi-lagi) berminat untuk mengelola bandara UPT tersebut.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam diskusi di kantornya, Kamis (5/2) mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak swasta yang mengajukan pengelolaan bandara UPT tersebut. Hal yang mempersulit pengelolaan bandara oleh swasta, kata Jonan, adalah aturan yang mewajibkan porsi saham terbesar tetap dipegang oleh pemerintah.
"Pengelola bandara itu harus 51% badan usaha pemerintah. Yang berpengalaman itu kan Angkasa Pura I dan II, tapi masih banyak yang tidak becus bandaranya," kata dia.
Jonan mengakui, tujuan dari penyerahan pengelolaan bandar kepada swasta antara lain adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bandara tersebut. Menurutnya, kinerja dua BUMN operator bandara - Angkasa Pura l dan Angkasa Pura ll - masih kurang dalam segi pelayanan.
Oleh karena itu, Jonan menggagas untuk melakukan audit tak hanya terhadap maskapai penerbangan namun juga terhadap operator bandara. "Akan kita audit. Ada 70-80 Permen terkait standar keselamatan darat laut udara kereta api. Kalau standar pelayanan sedang diuji publik. Minggu depan keluar. Kalau itu keluar baru bandara nanti diaudit penuh lagi. Termasuk maskapai," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan menawarkan 10 bandara untuk dikelola swasta. Antara lain Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Sultan Babullah (Ternate), Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Komodo (Labuan Bajo), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Fatmawati (Bengkulu), Bandara Radin Inten II (Lampung).
Kemenhub juga berencana menawarkan pembangunan sejumlah bandara baru, seperti bandara Kulon Progo di DIY, Kertajati di Jawa Barat dan bandara di Bali Utara, kepada pihak swasta
Back
Swasta Tidak Tertarik Tawaran Pemerintah Untuk Kelola Bandara
Ipotnews – Tawaran pemerintah untuk mengelola 10 Bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak disambut pihak swasta. Hanya Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II saja yang (lagi-lagi) berminat untuk mengelola bandara UPT tersebut.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam diskusi di kantornya, Kamis (5/2) mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak swasta yang mengajukan pengelolaan bandara UPT tersebut. Hal yang mempersulit pengelolaan bandara oleh swasta, kata Jonan, adalah aturan yang mewajibkan porsi saham terbesar tetap dipegang oleh pemerintah.
"Pengelola bandara itu harus 51% badan usaha pemerintah. Yang berpengalaman itu kan Angkasa Pura I dan II, tapi masih banyak yang tidak becus bandaranya," kata dia.
Jonan mengakui, tujuan dari penyerahan pengelolaan bandar kepada swasta antara lain adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bandara tersebut. Menurutnya, kinerja dua BUMN operator bandara - Angkasa Pura l dan Angkasa Pura ll - masih kurang dalam segi pelayanan.
Oleh karena itu, Jonan menggagas untuk melakukan audit tak hanya terhadap maskapai penerbangan namun juga terhadap operator bandara. "Akan kita audit. Ada 70-80 Permen terkait standar keselamatan darat laut udara kereta api. Kalau standar pelayanan sedang diuji publik. Minggu depan keluar. Kalau itu keluar baru bandara nanti diaudit penuh lagi. Termasuk maskapai," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan menawarkan 10 bandara untuk dikelola swasta. Antara lain Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Sultan Babullah (Ternate), Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Komodo (Labuan Bajo), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Fatmawati (Bengkulu), Bandara Radin Inten II (Lampung).
Kemenhub juga berencana menawarkan pembangunan sejumlah bandara baru, seperti bandara Kulon Progo di DIY, Kertajati di Jawa Barat dan bandara di Bali Utara, kepada pihak swasta
Back
0/5000
Thursday, February 05, 2015 15:01 WIBSwasta Tidak Tertarik Tawaran Pemerintah Untuk Kelola BandaraIpotnews – Tawaran pemerintah untuk mengelola 10 Bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak disambut pihak swasta. Hanya Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II saja yang (lagi-lagi) berminat untuk mengelola bandara UPT tersebut.Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam diskusi di kantornya, Kamis (5/2) mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak swasta yang mengajukan pengelolaan bandara UPT tersebut. Hal yang mempersulit pengelolaan bandara oleh swasta, kata Jonan, adalah aturan yang mewajibkan porsi saham terbesar tetap dipegang oleh pemerintah."Pengelola bandara itu harus 51% badan usaha pemerintah. Yang berpengalaman itu kan Angkasa Pura I dan II, tapi masih banyak yang tidak becus bandaranya," kata dia.Jonan mengakui, tujuan dari penyerahan pengelolaan bandar kepada swasta antara lain adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bandara tersebut. Menurutnya, kinerja dua BUMN operator bandara - Angkasa Pura l dan Angkasa Pura ll - masih kurang dalam segi pelayanan.Oleh karena itu, Jonan menggagas untuk melakukan audit tak hanya terhadap maskapai penerbangan namun juga terhadap operator bandara. "Akan kita audit. Ada 70-80 Permen terkait standar keselamatan darat laut udara kereta api. Kalau standar pelayanan sedang diuji publik. Minggu depan keluar. Kalau itu keluar baru bandara nanti diaudit penuh lagi. Termasuk maskapai," ujarnya.Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan menawarkan 10 bandara untuk dikelola swasta. Antara lain Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Sultan Babullah (Ternate), Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Komodo (Labuan Bajo), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Fatmawati (Bengkulu), Bandara Radin Inten II (Lampung).Kemenhub juga berencana menawarkan pembangunan sejumlah bandara baru, seperti bandara Kulon Progo di DIY, Kertajati di Jawa Barat dan bandara di Bali Utara, kepada pihak swastaBack
翻訳されて、しばらくお待ちください..
2015年2月5日（木曜日）15時01午後サービスの管理に興味を持って政府の入札プライベートではありませんIpotnewsを- 10サービス技術実施ユニット（UPT）を管理するための政府の入札は、プライベートなパーティーを歓迎していません。アンカサプラIとアンカサプラIIのみが（再び）UPT空港を管理する上で興味を持っている。彼のオフィスでの議論で交通イグナティウス城南大臣、木曜日（5/2）は、今まで管理を提出全くプライベートパーティーが行われていない、と述べましたUPT空港。。民間の空港の管理は、城南によると、まだ政府が保有する部分最大のシェアを必要とするルールである複雑なもの。それは政府調達の51％であるべきである「ビジネス空港アンカサプラIおよびIIの経験を、多くの無能がありますその空港は、 "と彼は言った。城南は認めている、民間に空港の管理を渡すの目的は、とりわけ、空港でのサービスの質を向上させることです。アンカサプラIとアンカサプラII - - 。2所有の空港オペレータのパフォーマンスは彼によると、まだサービスの面で不足しているため、城南は航空会社のためだけでなく、空港オペレータにだけでなく、監査するために開始。「私たちが監査します。空気海洋鉄道の土地に関連70-80咀嚼安全基準がありました。公共サービスの標準をテストしている場合。来週アウト。新しい終了した場合、空港を後に航空会社を含む。完全な再監査、 "と彼は言った。いくつかの時間前、運輸省は、個人的に管理するための10の空港を提供しています。他の空港センタニ（ジャヤプラ）、ムティアラ空港（パル）、空港Juwata（タラカン）、空港Matahora（ワカトビ）、スルタンBabullah（テルナテ）、Tjilik Riwut（パランカラヤ）、コモド空港（ラブハンバジョ）、空港Hanandjoedin（うち、タンジュンパンダン）、Fatmawati空港（ブンクル）、ラディンボデII（ランプン）は、運輸省も民間に、北バリの空港クロンジョグジャカルタのプロゴ、Kertajati西ジャワで、空港のように、新空港の建設を提供する予定戻ります
翻訳されて、しばらくお待ちください..
他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア（グルジア）語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.
