bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER, 8/MEN/V/2008
tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri,
Lembaga Pemagangan Kerja Swasta yang akan menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.