1.2 TUJUANTujuan penyusunan Rencana

1.2 TUJUAN
Tujuan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-
1014 adalah:
30 Mengidentifikasikan daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana
yang ada di Indonesia dan menyusun pilihan tindakan yang perlu
mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus
prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.
40 Memberikan acuan kepada kementerian dan lembaga
pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan
penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh.
1.3 KEDUDUKAN DOKUMEN DAN LANDASAN HUKUM
Renas PB merupakan rencana pemerintah lintas sektor yang berlaku
selama lima tahun. Ringkasan isi Renas PB diintegrasikan ke dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
yang memuat kebijakan dan program pembangunan serta rencana kerja
Pemerintah. Secara khusus, perencanaan dan tindakan penanggulangan
bencana menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN dan
terpadukan ke dalam program-program pembangunan dalam dokumen
tersebut. Dengan demikian, dokumen Renas PB selanjutnya menjadi
arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan
program penanggulangan bencana. Dengan mengacu RPJMN,
pemerintah setiap tahun akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) sebagai penjabaran dan operasionalisasi RPJMN yang memuat
kerangka regulasi, kerangka anggaran dan rincian program.
Untuk memastikan terlaksananya perencanaan dan tindakan
penanggulangan bencana, maka Renas PB diintegrasikan ke dalam
RPJMN 2010-2014. Kementerian/Lembaga pemerintah pusat akan
4 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana |2010 - 2014

Penasihat dipilih berdasarkan jabatannya dalam Kementerian/Lembaga
terkait serta kepakaran dan/atau keterlibatan dalam kegiatan
pengurangan risiko bencana.
Beberapa Kelompok Teknis dilibatkan dalam pengkajian ancaman dan
kerentanan serta penilaian risiko bencana, terutama tim yang
beranggotakan pakar dari perguruan tinggi. Di masa yang akan datang,
proses penyusunan seperti ini diharapkan akan terus berkembang,
sehingga akan diperoleh suatu pedoman pengkajian ancaman dan
kerentanan serta penilaian risiko bencana yang baku. Kegiatan
selanjutnya dapat dilaksanakan melalui konsultasi teknis, baik yang
berasal dari pihak swasta maupun kalangan akademisi, seperti yang
telah banyak dilakukan di banyak negara lain.
Para pemangku kepentingan yang meliputi asosiasi-asosiasi pemerintah
daerah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi
profesi dan pihak swasta, media serta publik yang lebih luas telah
dilibatkan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Renas PB.
Pelaksanaannya dilakukan melalui lokakarya perencanaan, konsultasi
publik, dan masukan melalui berbagai media publik.
Renas PB merupakan perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahun, dan
dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu
apabila terjadi bencana (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pasal
6 ayat (5) dan (6).
1.5 KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 merupakan
wujud dari komitmen pemerintah dalam bidang penanggulangan
bencana yang dituangkan dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan
Nasional Penanggulangan Bencana. Renas PB merupakan pedoman bagi
Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko
Bencana (RAN PRB) dan merupakan pedoman bagi daerah dalam
menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB Daerah) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah).
Kaidah-kaidah pelaksanaan Renas PB adalah sebagai berikut:
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana |2010 - 2014 5

1. Kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta
masyarakat termasuk dunia usaha mengacu Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana 2010-2014;
2. Kementerian, lembaga pemerintah berkewajiban menyusun
rencana strategis yang berperspektif pengurangan risiko bencana
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan
berpedoman pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
2010-2014;
3. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana
Penanggulangan Bencana Daerah, yang akan menjadi pedoman
dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan memperhatikan Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana 2010-2014;
4. Kementerian dan lembaga pemerintah berkewajiban menjamin
konsistensi antara Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
2010-2014 dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
yang berkaitan dengan isu kebencanaan;
5. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010-2014
dengan Rencana Penanggulangan Bencana serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana
Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap
penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-
2014 ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB)
2010-2012 dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
6 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana |2010 - 2014

Penasihat dipilih berdasarkan jabatannya dalam Kementerian/Lembaga
terkait serta kepakaran dan/atau keterlibatan dalam kegiatan
pengurangan risiko bencana.
Beberapa Kelompok Teknis dilibatkan dalam pengkajian ancaman dan
kerentanan serta penilaian risiko bencana, terutama tim yang
beranggotakan pakar dari perguruan tinggi. Di masa yang akan datang,
proses penyusunan seperti ini diharapkan akan terus berkembang,
sehingga akan diperoleh suatu pedoman pengkajian ancaman dan
kerentanan serta penilaian risiko bencana yang baku. Kegiatan
selanjutnya dapat dilaksanakan melalui konsultasi teknis, baik yang
berasal dari pihak swasta maupun kalangan akademisi, seperti yang
telah banyak dilakukan di banyak negara lain.
Para pemangku kepentingan yang meliputi asosiasi-asosiasi pemerintah
daerah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi
profesi dan pihak swasta, media serta publik yang lebih luas telah
dilibatkan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Renas PB.
Pelaksanaannya dilakukan melalui lokakarya perencanaan, konsultasi
publik, dan masukan melalui berbagai media publik.
Renas PB merupakan perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahun, dan
dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu
apabila terjadi bencana (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pasal
6 ayat (5) dan (6).

結果 (英語) 1:

1.2 OBJECTIVESThe purpose of the preparation of a national disaster management Plan 2010-1014 is:30 Identified high-risk areas from a variety of disastersare there in Indonesia and put together a choice of actions that need to begets the primary concern, the following program activities, focuspriorities and indicative budget required.40 Gives reference to the ministries and institutionsthe Government and all stakeholdersdisaster relief in Indonesia in order to carry outdisaster response programmatically, integrated,coordinated and comprehensive.1.3 POSITION DOCUMENTS and LEGAL BASISRenas PB is a cross-cutting government plans that applyfor five years. Summary of contents integrated into PB Renasdocuments of the national medium term development plan (RPJMN)containing policies and development programs as well as the work planThe Government. In particular, action planning and countermeasuresthe disaster became one of the top priorities in the RPJMN andterpadukan into development programs in the documentsuch. Thus, the document Renas PB becamedirection in the conduct of the various policies and mainstreamingdisaster relief program. With reference to RPJMN,the Government each year will draw up the Government's work plan(RKP) as the elaboration and the RPJMN operasionalisasi loadthe framework regulation, the framework of the budget and program details.To ensure the implementation of planning and actiondisaster relief, then Renas PB is integrated into theRPJMN 2010-2014. Ministries/institutions of the Central Government willNational Disaster Management Plan 4 | 2010-2014Adviser chosen based on his position in the Ministry/Agencyas well as the related expertise and/or involvement in activitiesdisaster risk reduction.Some groups involved in the Technical assessment of the threat andvulnerability and disaster risk assessment, especially a team thatcomposed of experts from colleges. In the future,process of preparing like this will hopefully continue to grow,so it will be obtained an assessment of threats and guidelinesvulnerability and disaster risk assessment of baku. The activities of thenext can be implemented through consultation, both technicalcoming from private parties as well as academicians, asIt has been a lot done in many other countries.The stakeholders include government associationsthe area, NGOs, organizationsprofession and private parties, media as well as a wider public has beeninvolved in providing input in the preparation of Renas PB.Its implementation is done via the workshop planning, consultingthe public, and the public through various media inputs.Renas PB is planning a timed 5 (five) years, andcan be reviewed periodically every 2 (two) years or at any timein the event of a disaster (Government Regulation No. 9 of 2008 Article6 subsection (5) and (6).1.5 the RULE IMPLEMENTATIONNational disaster management plan 2010-2014 isexistence of the Government's commitment in the field of countermeasuresthe disaster that poured in rule heads (Perka) AgencyNational Disaster Relief. Renas PB is a guideline forMinistries/agencies in drawing up the strategic plan (Renstra)Ministries/Agencies, National Risk Reduction Action PlanDisaster (RAN PRB) and the guidelines for the regions in thedrafting plans for disaster relief area (RPB Area) andMedium-Term Regional Development Plan (RPJM Areas).Norms implementation Renas PB is as follows:National disaster management plan 2010-2014 5 |1. Ministries, government agencies, local governments, as well asthe community includes the corporate world invokes national planDisaster relief 2010-2014;2. Ministries, government institutions shall be obliged to draw upstrategic plan berperspektif disaster risk reductionin accordance with the duties and functions of each withbased on a National Disaster Management Plan2010-2014;3. The local Government shall be obliged to draw up a planDisaster area, which would be the guidelinesin drawing up the strategic plan a work Unit DeviceArea having regard to the national planDisaster relief 2010-2014;4. Ministries and Government institutions shall be obliged to ensureconsistency between National Disaster Management Plan2010-2014 Strategic Plan with the Ministry/Agencywith regard to the issue of disaster;5. The local Government shall be obliged to ensure consistency betweenNational disaster management plan 2010-2014with disaster relief Plan and the planMedium-Term Development Area (RPJMD);6. In order to improve the effectiveness of the implementation of the planNational disaster relief 2010-2014, the National AgencyDisaster relief and the Ministry of PlanningThe National Development Planning Board/DevelopmentThe national obligation to conduct monitoring againstthe elaboration of the national disaster management Plan 2010-2014 Strategic Plan into the ministries/institutions,The National Action Plan For Disaster Risk Reduction (DRR RAN)2010-2011 Regional disaster relief Plan and as well asMedium-Term Regional Development Plan (RPJMD).National Disaster Management Plan 6 | 2010-2014Adviser chosen based on his position in the Ministry/Agencyas well as the related expertise and/or involvement in activitiesdisaster risk reduction.Some groups involved in the Technical assessment of the threat andvulnerability and disaster risk assessment, especially a team thatcomposed of experts from colleges. In the future,process of preparing like this will hopefully continue to grow,so it will be obtained an assessment of threats and guidelinesvulnerability and disaster risk assessment of baku. The activities of thenext can be implemented through consultation, both technicalcoming from private parties as well as academicians, asIt has been a lot done in many other countries.The stakeholders include government associationsthe area, NGOs, organizationsprofession and private parties, media as well as a wider public has beeninvolved in providing input in the preparation of Renas PB.Its implementation is done via the workshop planning, consultingthe public, and the public through various media inputs.Renas PB is planning a timed 5 (five) years, andcan be reviewed periodically every 2 (two) years or at any timein the event of a disaster (Government Regulation No. 9 of 2008 Article6 subsection (5) and (6).

結果 (英語) 2:

1.2 PURPOSE
The purpose of the preparation of National Disaster Management Plan 2010-
1014 are:
30 Identify high-risk areas of various disasters
in Indonesia and develop courses of action that needs
major attention, following the program of activities, focusing
priorities and indicative budget necessary.
40 Provides reference to the ministries and agencies
of government, and all stakeholders
in the Indonesian disaster management in order to implement
disaster management in a planned, integrated,
coordinated and comprehensive.
1.3 POSITION OF DOCUMENTS AND LEGAL BASIS
RPB is a cross-cutting government plans applicable
for five years. Summary of content RPB integrated into the
documents of the National Medium Term Development Plan (RPJMN)
which contains the policy and program development as well as the work plan
of the Government. In particular, planning and countermeasures
disaster into one of the top priorities in RPJMN and
the combined into development programs in the document
it. Thus, the document RPB further into
the direction of the mainstreaming policies and
disaster management programs. With reference RPJMN,
the government will annually compile the Government Work Plan
(RKP) as the elaboration and operationalization RPJMN containing
regulatory framework, budgetary framework and details of the program.
To ensure the implementation of the action plan and
disaster management, then RPB integrated into
RPJMN 2010-2014 , Ministry / Agency of the central government will be
4 National Disaster Management Plan | 2010-2014
??
Advisor selected based on his position in the Ministry / Agency
and the relevant expertise and / or involvement in
disaster risk reduction.
Some Technical Group involved in the assessment of threats and
vulnerabilities and risk assessments disaster, especially a team that
consists of experts from universities. In the future,
such as the drafting process is expected to continue to grow,
so that it will be obtained an assessment guidelines threats and
vulnerabilities and disaster risk assessment standard. Activities
can then be implemented through technical consultation, both of which
come from the private sector and academia, as it
has done in many other countries.
Stakeholders include government associations
local, non-governmental institutions, organizations,
professions and the private sector, the media and the wider public has been
involved in providing input in the preparation of RPB.
Its implementation is done through planning workshops, consulting
the public, and public input through a variety of media.
RPB is a planning term of 5 (five) years, and
may be reviewed periodically every two (2) years or at any time
in case of disaster (Government Regulation No. 21 of 2008 Article
6 paragraph (5) and (6).
1.5 IMPLEMENTATION RULES
National Disaster Management Plan 2010-2014 is a
manifestation of the government's commitment the field of prevention
of disaster as outlined in Rule Head (Perka) Agency for
National Disaster Management. RPB is a guideline for
the Ministry / Agency in preparing the Strategic Plan (Plan)
Ministry / Institution, the National Action Plan for Reduction
of Disasters (RAN PRB) and the guidelines for the region in
preparing the Regional Disaster Management Plan (RPB Regional) and the
Medium Term Development Plan (Local Development Plan).
The rules of implementation of RPB is as follows:
National Disaster Management Plan | 2010-2014 5
??
1. Ministries, government agencies, local governments, and
society, including the business world refers to the National Plan
for Disaster Management 2010-2014;
2. Ministries, government agencies obliged to prepare
a strategic plan with the perspective of disaster risk reduction
in accordance with the duties and functions of each to
be guided by the National Disaster Management Plan
2010-2014;
3. Local governments are obliged to draft the
Regional Disaster Management, which will be a guideline
in preparing the Strategic Plan Task Force
Regions with regard National Plan
for Disaster Management 2010-2014;
4. Ministries and government agencies obliged to ensure
consistency between the National Disaster Management Plan
2010-2014 Strategic Plan of the Ministry / Institution
related to the issue of disaster;
5. The local government is obliged to ensure consistency between the
National Disaster Management Plan for 2010-2014
with the Disaster Management Plan and Plan
Medium Term Development (RPJMD);
6. In order to improve the effectiveness of the implementation of the Plan
2010-2014 National Disaster Management, National Agency for
Disaster Management and the Ministry of Planning
/ National Development Planning Agency
National obliged to monitor the
elaboration of National Disaster Management Plan 2010-
the 2014th to the Strategic Plan of the Ministry / Institution,
Action Plan The National Disaster Risk Reduction (DRR NAP)
2010-2012 and the Regional Disaster Management Plan and
Medium Term Development Plan (RPJMD).
6 National Disaster Management Plan | 2010-2014
??
Advisor selected based on his position in the Ministry / Agency
and the relevant expertise and / or involvement in
disaster risk reduction.
Some Technical Group involved in the assessment of threats and
vulnerabilities and disaster risk assessment, especially a team that
consists of experts from universities. In the future,
such as the drafting process is expected to continue to grow,
so that it will be obtained an assessment guidelines threats and
vulnerabilities and disaster risk assessment standard. Activities
can then be implemented through technical consultation, both of which
come from the private sector and academia, as it
has done in many other countries.
Stakeholders include government associations
local, non-governmental institutions, organizations,
professions and the private sector, the media and the wider public has been
involved in providing input in the preparation of RPB.
Its implementation is done through planning workshops, consulting
the public, and public input through a variety of media.
RPB is a planning term of 5 (five) years, and
may be reviewed periodically every two (2) years or at any time
in case of disaster (Government Regulation No. 21 of 2008 Article
6 paragraph (5) and (6).